Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.515 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2009

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Yogyakarta

Partai Politik dan Pemilu

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2008

Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2013

Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik Untuk Fasilitas Umum

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

APBD

Download :
Perwal No 64 Tahun 2022.pdf

Abstrak

apbd

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD.2022/NO.64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-UndangNomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 1043 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2012

Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perwali kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023.pdf

Abstrak

jaminan - sosial

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD.2023/NO.64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki aturan terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Hak Dan Kewajiban, Pengawasan, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Jumlah halaman : 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2016

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Diubah dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Abstrak

DINAS KOPERASI – UMKM – TRANSMIGRASI – SUSUNAN ORGANISASI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD.2016/NO.64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan KeciL, Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
11 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2020

Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

gaji ketiga belas

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD.2020/NO.65

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019; 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019.
Gaji Ketiga Belas

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Jumlah Halaman : 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 121 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2009

Pembebasan Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Gondukusuman I Dalam Rangka HUT Ke- 62 Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .