Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dengan prinsip perencanaan yang baik,
diperlukan adanya perencanaan pembangunan Daerah.
b. bahwa dalam rangka menyediakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap, perlu
didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
c. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangungan Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi arah, landasan
dan kepastian hukum kepada semua pihak yang erlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah,diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum, PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH,TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
-
-
115 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 – 2043
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana
Tahun 2023-2043;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
Ketentuan Umum,Ruang Lingkup,TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN,RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN,KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
-
-
119 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY TAHUN 2023-2032
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik ndonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus
ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan,keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat;
b. bahwa dalam rangka melakukan inovasi dan/atau pembaharuan yang berkesinambungan, terarah, terpadu,sistematis dan tepat sasaran maka diperlukan Masterplan Smart
City untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Jembrana Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan smart city diperlukan pengaturan yang
komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Jembrana Smart City
Tahun 2023-2032;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,SISTEMATIKA MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY,ENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
-
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melindungi para pekerja rentan bukan penerima upah sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian serta sebagai upaya
pemerintah daerah dalam melindugi setiap warga negara khususnya masyarakat di Kabupaten Jembrana untuk memberikan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, sehingga pekerja rentan bukan penerima upah dapat bekerja dan meningkatkan produktifitsanya;
b...bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c...bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017
Ketentuan Perubahan Peraturan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan
-
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan optimalisasi layanan persampahan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada
Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,Pembentukan, Kedudukan,Tugas Dan Fungsi,Susunan Organisasi,eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
-
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,agar sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi
tingkat nasional;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020- 2024 sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020- 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020
Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta menunjang tercapainya kinerja pengawasan dalam menilai serta memberikan keyakinan yang memadai, perlu
meningkatkan ketaatan atas pelaksanaan suatu area, proses,istem, fungsi, program/kegiatan;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan audit ketaatan di lingkungan pemerintah daerah, perlu mengatur pedoman audit ketaatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Ketaatan di lingkungan
Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,AUDIT KETAATAN,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan meningkatkan kualitas penjaminan terhadap layanan
instansi pemerintah, perlu dilaksanakan penilaian terhadap perekonomian, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan hasil
penilaian risiko;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, apparat pengawasan intern
pemerintah melakukan pengawasan intern;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di
Lingkungan Pemerintahan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN, ANALISIS STANDAR BELANJA,HARGA SATUAN POKOK HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TAHUN ANGGARAN 2A24
ABSTRAK:
a. bahwa untuk m mberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan satuan kerja perangkat daerah yang terencana, teruJur, serta menganut prinsip kewajaran
adanya standar harga satuan, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, standar biaya umum demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O20 tentang standar harga satuan Regional,Bupati dapat menetapkan standar harga satuan.
pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga satuan,Analis standar Belanja,harga satuan
Pokok Kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
-
-
118 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas,transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pengawas,perlu menyusun standar kompetensi jabatan fungsional dilingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan manejemen karier pegawai negeri sipil, diperlukan pengaturan
mengenai standar kompetensi jabatan fungsional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, TANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL,
Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
-
-
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
