Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di
Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015.
1.KETENTUAN UMUM; 2.JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA; 3.PERATURAN DESA; 4.EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA; 5.PERATURAN BERSAMA PERBEKEL; 6.PERATURAN PERBEKEL; 7.PEMBIAYAAN; 8.KETENTUAN LAIN-LAIN; 9.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa belum semua masyarakat Jembrana mendapat fasilitas
Jaminan Kesehatan Nasional baik melalui Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah maupun mandiri;
b. bahwa dalam rangka meringankan beban pembayaran biaya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak
mendapatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
memberikan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Jembrana yang tidak termasuk dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional, kepada Puskesmas, Rumah Sakit Umum
Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum
Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Biaya Pelayanan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
1.KETENTUAN UMUM; 2.RUANG LINGKUP; 3.SASARAN PENERIMA; 4.PELAYANAN YANG DIJAMIN DAN TIDAK DIJAMIN; 5.PERSYARATAN PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN; 6.BESARAN DAN SUMBER DANA BIAYA PELAYANAN KESEHATAN; 7.TATA CARA PEMBAYARAN; 8.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.402.145.893.653,90 bertambah sejumlah Rp.21.710.931.533,71 sehingga menjadi Rp.423.856.825.187,61.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2007.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Kabupaten jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat di Kabupaten Jembrana yang berbasis usaha
ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui
penyelenggaraan program pemberdayaan koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana;
b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan
menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya, meningkatkan
produktivitas usaha tani kakao sebagai komoditas unggulan
daerah, dan meningkatkan kemampuan produksi tenun agar
dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu difasilitasi dana
talangan kepada koperasi untuk perkuatan permodalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada
Koperasi Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.BESARAN DAN SUMBER DANA; 4.TATA CARA PEMBERIAN, PENGELOLAAN, KONTRIBUSI DAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN; 5.MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; 6.KETENTUAN PENUTUP; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
a. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Tenun Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 401);
b. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Kakao Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 686);
c. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Unit Desa Dalam Rangka Pembelian Gabah Petani dan Penyaluran Beras Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 697), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana tidak sesuai dan perlu disesuaikan;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan maka tarif Angkutan Penumpang Umum perlu disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan dan kernarnpuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha Penyedia Jasa Angkutan Urnum;
c. bahwa memperhatikan Ketetapan Menteri Perhubungan Nomor: KM 59 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tarif Jarak untuk Angkutan Penumpang Umum, dan Surat Dinas Perhubungan Propinsi Bali Nomor: 551.21/16428/Dishub, perihal Penetapan Sementara Tarif Angkutan Penumpang Umum AK.DP di Propinsi Bali;
d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c. maka perlu mengadakan penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nornor 34 Tahun 1964; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.013/1991; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nornor KM. 35 Tahun 2003.
KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana Tahun 2005
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Jembrana, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jernbrana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jernbrana Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005.
Kode Wilayah Administrasi Pernerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemenntahan yang dijadikan pedoman dalam penataan system infonnasi pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER
/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan, yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011;
1.KETENTUAN UMUM; 2.STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN; 3.PENGORGANISASIAN; 4.PELAKSANAAN; 5.PELAPORAN; 6.MONITORING DAN EVALUASI; 7.PENGEMBANGAN KAPASITAS; 8.PENDANAAN; 9.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 10.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010,
dipandang perlu diadakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan
rincian obyek belanja mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 ;
b. bahwa sesuai Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran anggaran mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2009;
Menambah dan mengurangi obyek belanja dan rincian obyek Belanja akibat pergeseran yang tertuang di dalam APBD Induk Tahun 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 Diubah.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Ketentuan umum; jenis pelayanan yang dikenakan tarif; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kepentingan Daerah dan dalam rangka
mendorong kegiatan dan pertumbuhan perekonomian, serta
dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan kebijakan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Bunga, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Bunga, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2015;
Pasal 2
Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Jembrana Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2016.
-
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
