Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 214 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 52 TH 2018.pdf

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2018/NO.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penghapusan Sanksi Adrninistrasi Pajak Bumi dan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditctapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
1. Pasal l 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembenlukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l 822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-U ndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 15. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 16. Peraluran Pemerinlah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 17. Peraturan Pcmerintah Nomor 51 Tahun 1971 tenlang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatcn-kabupatcn Gowa, Maros dan Pangkajenc dan Kcpulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 lentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kola Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 19. Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 20. Pcraturan Pcrnerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 22. Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem Informasi Kcuangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Len tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua alas Peraturan Mentcri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 2013 lentang Pen.erapan Standar Akuntansi Pcmerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 ten.tang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 30. Pcraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar;
Pasal 1 BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 54
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 51 TH 2018.pdf

PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2018/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Pera1.uranDaerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah ctiubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; b. bahwa sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak {NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk tahun 2015 mendekati nilai pasaryang berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang secara signifikan maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan PBB P2; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pemberian Pengurangan Secara Massa! Pajak Burri dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar Tahun 2018
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 4438); -1- . , . . �"'-- . 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noman 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten• kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten.tang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); '4 : • 15. Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 16. Pcraturan Mcnleri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembcntukan Produk Hukurn Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 18. Peraturan Oaerah Kola Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kola Makassar Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana Lelah diubah sekali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tcnlang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Oaerah Kola Makassar Tahun 2012 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kola Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 20. Pcraturan Walikota Makassar Nomor 50 tahun 2012 tentang Tata Cara Pcmungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kata Makassar (Serita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 51).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PEMBERIAN PENGURANGAN BAB IV BESARAN PENGURANGAN BAB V PENGECUALIAN BAB VI JASA PEMBERIAN PENGURANGAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Nomor 51 tahun 2018
9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 50 TH 2017 (1).pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD.2018/NO.52

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Daerah yang cepat, aman, efisien dan akuntabel serta sebagai bentuk pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan transaksi non tunai, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tonai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi J�on Tonai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belatija Daerah Kota Makassar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undahg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); ·,\ Menetapkan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Ment�i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom��·�engelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 11. Peraturan Daqrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susui\an Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
Pasal 1 pasal 5

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 52
4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN BARANG SEMESTER II (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 49 TH 2017 (1).pdf

STANDAR HARGA SATUAN BARANG SEMESTER II (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2018/NO.51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG SEMESTER II (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 7 Tahun 2017 Len Lang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu rnenetapkan standar harga satuan barang yang disusun setiap semester sebagai dasar dan acuan pengadaan barang milik daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan barang dan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Oaerah Lingkup Pcmerintah Kota Makassar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Standar Harga Satuan Barang Semester II (Dua) Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernberituka n Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara / Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ' 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perncrintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 lenlang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193); 11. Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5610); 14. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Keempat atas Peraturan Presidcn Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 5655); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tcrakhir dcngan Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Dacrah; 17. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016); 18. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tenlang Pengclolaan dan kodefikasi Barang Daerah Propinsi Kabupaten/ Kota(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2083 Tahun 2016); 19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) 20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pcngclolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
NOMOR 49 TAHUN 2018
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 47 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR.

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 47 TH 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAL!KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 47, BD.2018

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan mcrupakan salah saiu urusan kewenangan pcmcrintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pcmerintah Kabupatcn/Kota sehingga Pcmcrintah Kabupatcn/l(ota bcrtanggung jawab sepenuhnya dalam pcnyclenggaraan pcmbangunan kcsehatan untuk meningkatkan dcrajat kcschatan di Kota Makassar; b, bahwa untuk mclaksanakan Peraturan Pemcrintah Nornor 23 'J'ahun 2005 ientang Pengclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum dan Pcraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 61 1'ahu,, 2007 tcntang Pcdornan Teknis Pcngclolaan Bada n Laya nn n Umum Ducr-ab , rnc ka pcrlu mcnyusun Pola 'l'ata Kelola bagi Rumah Sakit Umum Dacrah Kola Makassar; berdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud pada hurur a dan huruf b, pcrlu menctapkan Perubahan Alas Pcraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Len Lang Pcraluran Pola Ta La Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Dacrah Kata Makassar
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia Ta huri 1945; 2. Undang undang Nomor 29 Tahun 1959 icruang pcmbcnLukan !Jacrah-Daerah Tk. 11 di Sulawesi {Lcmbaga Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 'l'amba han lcmbarau Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); • 3. Undang Undang Nomor 17 1'ahun 2003 tcrnang Kcuangan Negara (Lcmbaga Negara Rcpublik lncioncsia Ta h uri 20C):3 Nurnor 47, ·rambahan Lcmberan Negara Rcpublik Indonesia vomor 4286); 4. Undang-undang nomor Tahun 2004 ientang pcrbcndaharan Negara {Lcmbaga Negara Rcpublik Indoru-sla Tahun 2004 Nomor 5, ·rambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncaia Nomor 4355); 5. Unda ng- Ur'ltl,tng xomor 29 Tahun 2()04 ltnwng Prakwk Kcdoktcran (l.cmbaga Negara Rcpublik Indonesia Ta h uri 2004 Nomor 116, ·rambahan Lembaran Negara Rcpu blik ! ndoncsia Nomor 44 31); 6. undang Undang xcmor 33 1'ahun 2004 tcmang Pcrimbangan hcuangan Amara Pcmcrintah Pusat dan Pcmcrintahan Oacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor '1438); 7. Undang U11<l:111g \lornor 25 Tahun 2009 Lcnta11g Pcluyanan Pubhk [l.embaran Negara Rcpublik Indonesia 'l'ahun 2009 'cornor l 12, Tarnbahan Lcrnba ra n Negara RCflUOliK Indcn.csia i\'ornor 5038); 8. Unc.iang·U11d�11114 '.\'omor 36 1'a11ur1 2009 u-ntang Keschatan [Lc-mba rari Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Xornor J,1.,;, Tarnbahau Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5063); Y. Undung Undang Nornor 44 'l'ahun 2009 icntang Rumah Sakit (Lcmbara •1 :\1cg,:1ra Rcpublik I ndoncsia Tahun 2ouq 'corner l.;,3, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia i\ 10 111or 5072); lO.U11d,1r1g Urtdang Nomor 12 "rahun 2011 tcruang Pcmbcru ukan Peru turan Pcr-undang Undangan [l.cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 I I Nomor 82. Tambahan l ... cmbaran Negara Rcpublik tndoncs.a Nornor 52:34); 11. Undnng Un<.ldr1g vomor 5 Tahun 2014 teruang Aparatur Sipil �,·gnra [l.c.nbaran Negara Rcpublik Indonesia 'rahur- 2.{) \:1;1::<>r 1-1 61 Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik l ndc.nc si.i Nornor 5494); . .. 12. Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 Len tang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik lrtdonesia 'J'ahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587); scbagairnana Lelah diubah dcngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten Lang Perubahan Kcdua Atas Unciang Undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pcrncrintahan l)acrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2015 Nomor 58, 'I'ambahan Lernbara n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 30 'fahun 2014 tcntang Adrrunisu-ast Pcrncriruahan (Lembaran Negara Rcpublik rndoneaia 'J'ahun 2014 Nomor 292, Tarnba hari Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5601 ); 14. Pcraturan Pcmcrimah Nomor 51 Tahun 1971 temang Pcrubahan Batas batas Dacrah Kotarnadya Makassar dan Ka bupaicn- Ka bu paten Maros dan Pangkajcnc dan Kcpulauan dalam Li11gk1.111ga11 Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan (Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, 'l'ambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2970); 15. Pcraruran Pcmcrtn tah Nomor 86 ·rahun 1999 tcmang Pcruba han Nama Kola Ujung Pandang mcnjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Sclatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19:3; 1(). Pcrururan Pcrncrm tah Nornor 23 ·rahun 2005 tcruang Pcngclolaan Kcuangan Badan Layanan Um um (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor 48, ·rambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Iudoncaia Numor 4502}; )'ang tclah diubah Pp N1J 74/2012 u-ntang Pcrubahan atas PP 'omor 23/2005 Teruang Pcngclolaan Keuangan Sadan LayananUmum/ 171/2012 Tambahan Lem bar Negara RI Nomor 5340; t 17. Pcra u ran Pcmcr.ruah Nomor 58 'J'ahun 2005 tcntang Pcngclolaan Kcuangan Daerah [tcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I. .. cmbaran vegara Republik Indonesia Nomor 4578}; 18. Pcraturan Pc-mcrintah Nomor 65 Tahun 2005 teruang Pcdoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan Minimal (Lernbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4502) 19. Pcraturan Pcrncriruah Nomor 79 Tahun 2005 ieruang Pcdornan Pcrnbinaan dan Pcngawesan atas Pcnyclenggaruan Pcmerlntah Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Ta.mba ha n Lcmbaran Ncgnra Rcpublik Indonesia Nomor 4593); 20. r'craruran Pcmcrinta h Nomor 8 1'ahun 2006 tentang Laporan Kcuungan dan Kincrja Instansi Pcmerintah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan l.cmbaran Negara Republik J\ Jndoncsia 1 omor 4614); 21. Pcraturan Prcsidcn Repoblik Indonesia Nomor 77 ·rahun 2015, tcntang Pcdoman Organisasi Rumah Sakit; 22. Pcr-aruran Mcnu-ri Dulam Negeri Nomor 6 Ta nun 2007 tcntang Pc:tunjuk Tcknis Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar 1>cJ;1�anun Minimal; 23. Pcraruran Men tcri Dalarn Negcri Nomor 59 Tahun 2007 tcmang Pcdornari Pcngclolaan Kcuangan Daerah; 24. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomcr 61 Tal'ruri 2007 tcntong Pcdornan 'f'chknis Pcngclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum l)acrah; 25. Pcraruran Mcntcri Kcsehatan Nomor 755/ M ENKES/ Pl-:R/ IV/ 20 J J ten tang Penyclcnggaraan l(omitc Mcdik di Rumn.h Sakil; 26. Pcraturan Mcntcri Kcschatan Republik Indonesia Nomor : 49 'J'ahun 2013 ten tang, Komite Kcpcrawatan Ru mah Sakit.; 27.Pcraturan Mcntcri Kcschutan Republik Indonesia Nomor 56 Ta hun 2()14 tentang, Klasifikasi Pcrizinan dan Rumah Sakit; 28.Pcraturan Mcntcri Kcschatan Rcpublik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tcntang, Kewajiban Rumah Sakit dan Kcwajiban Pasicn: 29. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor I 1'ahun 2014 tcnrang Pcmbcntukan Prociuk I Iukurn Daerah (Berita Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 30.Pcraturan Mcntcri Kcschatan Republik Indonesia Nomor f>4 1'ahun 2015 tcntang, Organisasi dan Lala kcrja kcmrnu-riun kcschutan: J 3 .Pcra rurun Mentcri Kesehaian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 ten tang Standar Pclaya nan Kefarmasian di Rumah Sakit. 32.i>craturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrnbcntukan dan susunan Organisasi Pcrangkat Daerah Kata Makassar (Lembaran Dacrah J<c>tu �nkassar l\'omor 8 tahun 2016); 33.Kcputusan Walikota Makassar Nomor YOO/ 1586/Kl,P/Xll/2014 tentang Pcncrapan Pola Pcngclolaan Kcuangan Sadan L .. ayanan Umum Dacrah (PPK f!LUD) Rumah sakit Umum Dacrah Kota Makassar;
Pasal I Pasal 1 Pasal 13 Pasal 32 Pasal 35 Pasal 99 Pasal 119 Pasal 119 a Pasal 119 b Pasal 119 c Pasal 119 d Pasal 119 e Pasal 119 f Pasal II

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR : 47 TAHUN 2018
12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWALI KOTA MAKASSAR NOM...ATURAN WALIKOTA).pdf

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD.2018/NO.46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkanketentuan pasal 475 peraturan daerah kota makassar nomor 7 tahun 2017 tentang pengek=elolaan barang milik daerah yang menyatakan bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun : b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barag milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar. akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui inventariasasi setiap 5 (lima tahun sekah, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah pemerintah kota makassar
1. pasal 18 ayat (5) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang bopmor 29 tahun 1959 tentang, pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822); 3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355)"; 4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400); 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI elektronik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4843); 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undnag-undnag nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia nomor 58, tambahan lembaran negara indonesia nomor 5679); 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 8. undang-undang nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kotamadya makassar dan kabupaten gowa, maros dan pangkajene dan kepulauan dalam lingkungan daerah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 65, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 2970); 9. peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi kota makassar dalam wilayah propinsi sulawsi selatan (lembaran negara republik indonesia 1999 nomor 193); 10. peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran negara republik indonsia tahun 2014 nomor 92, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5533); 11. peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas (lembaran negara republik indonesia tahun2014 nomor 305, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5610); 12. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (berita negara republik indonesia nomor 547 tahun 2016); 13. peraturan daerah kota makassar nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah (lembaran daerah kota makassar tahun 2017 nomor 7 )
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BMD BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
26

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWALI KOTA MAKASSAR NOM... TH 2018 PERWALI.pdf

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2018/NO.45

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketcntuan Pasal 339 ayat (6) huruf <: Mcnimbang Pcraturan Dacrah Kora Makassar Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pcngelolaan Barang Milik Daerah yang mcnyatakan bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali merupakan salah satu jcnis barang milik daerah yang dapat dipindah tangankan melalui proses penjualan oleh Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu uniuk mcngatur tata cara penyelesaian barang rnilik daerah dimaksud; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, pcrlu ditctapkan dengan Pcraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pcnyelesaian Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan Atau Bangunan Yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah Kata Makassar
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pcmbcntukan Daeroh dncrerh 1'i11gk«l II di suiawes: (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tcntang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi E:lektronik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesaia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Pera tu ran Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 ten tang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Ka bu paten Gowa, Maras dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970); 9. Per-aturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 ten tang Peru bah an Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kola Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 20 l4 ten tang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305. Tambahnn Lcmbarn.n Negara Rc::publik Indonesia Nomor 561 OJ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ientang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016; 13. Peraturan Dacrah Kata Makassar Nomor 7 Tanun 2017 tcntang Pengelolaan Barang Milik Daerah ILembaran Daerah Kata Makassar Tahun 2017 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENYELESAIAN BONGKARAN BAB IV PENJUALAN BAB V PEMUSNAHAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
TAHUN 20113 NOMOR 45
11 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERWALI KOTA MKSR NOMOR 36 TAHUN 2018.pdf

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2018/NO.38

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakukan kententuan pasal 7 ayat (5) peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perlu menetapkan peraturan walikota tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peratuan walikota
1. pasal 18 ayat (8) undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945: 2. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 3. undang-ndang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ( tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 47250; 4. undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (lembaran negara tahun 2008 nomor 69, tambahan lembaran negara nomor 4851); 5. undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5059); 6. undang -undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah diuabah beberapa kali , terakhir dengan undnag-undnag nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara nomor 5679); 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 8. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kotamadya makassar dan kabupaten-kabupaten gowa, maros dan pangkajene dan kepulauan dalam lingkumgam daerah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 65, tambahan lembaran negara tahun 1971 yang telah dibentuk ulang); 9. peraturan pemerintahan nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung bpandang menjadi kota makassar dalam wilayah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 193); 10. peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (lembaran negara tahun 2012 nomor 188, tambahan lembaran negara nomor 5347); 11. peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 tentangg kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 12. peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.10/menlihk/setjen/plbo/4/2018 tentang pedoman penytusutan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 13. peraturan daerah kota makssar noor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan samppah (lembaran daerah kota makassar tahun 2011 nomor 4) 14. peraturan daerah kota makassar nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kebersihan (lembaran daerah kota makassar tahun 2012 nomor 11); 15. peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang "rencana tata ruang wilayah kota makassar 2015-2034 (lembaran daerah kota makassar tahun 2015 nomor 4)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ARAH JASTRADA BAB III : PENYELENGGARAAN JAKSTRADA BAB IV : PENDANAAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
29

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 34 TH 2017.pdf

PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2018/NO.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

ABSTRAK:

a. bahwa dalm rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektuf dan efesien sebagaimana diamantakan dalam pasal a0 ayat (4) undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, serta untuk menegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak,maka perlu diatur dalam suatu pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada a tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan walikota kota makassae tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
1. pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945; 2. unang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah ringkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 18220; 3. undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4843); 4. undang-undang nomor 114 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun nomor 2006 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846); 5. undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5038); 6. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 momor 152, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5071); 7. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234); 8. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimna telah dirubah terakhir dengan undang0undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679); 9. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 291, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 10. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kotamadya makassar dan kabupaten-kabupaten gowa,maros, dan pangkajene dan kepulauan dalam lingkungan daerah provinsi sulawesi selatan i lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 65,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2970); 11. peraturan pemerintahan nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi kota makassar dalam wilayah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 193); 12. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 94,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149); 13. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5286); 14. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan penengak hukum daerah (berita negara nomor 2036 tahun 2015);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEDOMAN PEMBUATAN BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
38

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 33 Tahun 2018

RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 33 TH 2017 (1).pdf

RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2018

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketcntuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut, mengenai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Dornestik diatur dalam Peraturan Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, rnaka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik
1. Pasal 18 ayat (6) Undanfg-Undang Oasar Negara Kesatuan Republik lndonesi Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemberuukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ten tang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046): 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenlang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teruang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomon 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 5 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten• kabupaten Gowa, Mares, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 11. Peraturan Pernerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Pcrubahan Narna Kola Ujung Pandang menjadi Kola Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 12. Peraturan Pcmerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 331 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kola Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2009); 16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016); 17. Peraturan Daerah Kora Makassar Nomor 8 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERIODEPERENCANAAN BABIV PENINJAUAN ULANG RENCANA INDUK BAB V KLASIFIKASI RENCANA INDUK BAB VI KEDUDUKAN RENCANA INDUK BAB VII MUATAN RENCANA INDUK BAB VIII TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK BABIX KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Nomor: 33 Tahun 2018
14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT