Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BMD BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2018

Sumber

BD.2018/NO.46

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1099 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI KOTA MAKASSAR NOMOR 44 TAHUN 2018 (PERATURAN WALIKOTA).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD.2018/NO.46
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkanketentuan pasal 475 peraturan daerah kota makassar nomor 7 tahun 2017 tentang pengek=elolaan barang milik daerah yang menyatakan bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun : b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barag milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar. akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui inventariasasi setiap 5 (lima tahun sekah, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah pemerintah kota makassar 1. pasal 18 ayat (5) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang bopmor 29 tahun 1959 tentang, pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822); 3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355)"; 4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400); 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI elektronik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4843); 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undnag-undnag nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia nomor 58, tambahan lembaran negara indonesia nomor 5679); 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 8. undang-undang nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kotamadya makassar dan kabupaten gowa, maros dan pangkajene dan kepulauan dalam lingkungan daerah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 65, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 2970); 9. peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi kota makassar dalam wilayah propinsi sulawsi selatan (lembaran negara republik indonesia 1999 nomor 193); 10. peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran negara republik indonsia tahun 2014 nomor 92, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5533); 11. peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas (lembaran negara republik indonesia tahun2014 nomor 305, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5610); 12. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (berita negara republik indonesia nomor 547 tahun 2016); 13. peraturan daerah kota makassar nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah (lembaran daerah kota makassar tahun 2017 nomor 7 ) BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BMD BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018. 26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT