Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembayaran Pajak, BAB III Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan
2020
Qanun NO. 3, LD No. 3/2020
Qanun tentang Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2018.
Dalam Qanun ini diatur tentang Pencabutan Atas Qabun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan yang dicabut:
Qanun Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan yang diatur:
Qanun Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2020
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
- bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya NoMOR 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019.
Peraturan Bupati mengatur 2 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perkiraan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/NO.-
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Permendagri Nomor 134 Tahun 2018; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 69 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan; BAB III Organisasi; BAB IV Tugas dan Fungsi; BAB V Staff Ahli; BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional; BAB VII Kepegawaian dan Eselonering; BAB VIII Tata kerja; BAB IX Pembiayaan; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Lain-Lain; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah perlu dikoordinasikan kebijakan dan Langkah-langkah yang terpadu dalam penataan ruang daerah; bahwa untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Jaya yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu diatur tata cara penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang; BAB V Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; BAB VI Pelaporan; BAB VII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
