Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021NOMOR 04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum,
2. Pengalokasian Alokasi Dana Nagari,
3. Tata cara Pembagian Alokasi Dana Nagari,
4. Penyaluran Alokasi Dana Nagari,
5. Penggunaan Alokasi Dana Nagari,
6. Pelaporan Alokasi Dana Nagari,
7. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari,
8. Sanksi,
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi pegawai negeri sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan
b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap peraturan bupati nomor 1 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan, tidak sesuai lagi perkembangan sehingga perlu diganti
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menerapkan peraturan bupati tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tahun 2020
UU No 12 Th 1956, UU No 28 Th 1999, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU No 15 Th 2004, UU No 5 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, PP Nom8 Th 2006, PP No 46 Th 2011, PP No 11 Th 2017, PP No 12 Th 2019, Permendagri No 13 Th 2006, Permendagri No 80 Th 2015, Kepmendagri No 061-5449 Th 2019
Ketentuan Umum (Pengertian, Maksud dan Tujuan)
Tambahan Penghasilan (Pemberian dan Pemotongan, Lapporan Pekerjaan, Penilaian Prestasi Kerja)
Pembayaran
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, agar semua Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menindaklanjutinya, sehingga perlu diatur tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan perubahan sebagai berikut :
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
3. BENTURAN KEPENTINGAN
4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
5. MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
6. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2013
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas, perlu diatur Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGELOLAAN BELANJA, JASA PELAYANAN, PENGELOLAAN BARANG, PEMBIAYAAN, KERJASAMA BLUD UPT PUSKESMAS, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PIUTANG, UTANG, INVESTASI, PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA, SURPLUS ANGGARAN, PENYELESAIAN KERUGIAN, PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
35
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan adanya peningkatan arus penanaman modal di daerah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 1986, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 1 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 16 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 44 Tahun 2016, Perpres No. 91 Tahun 2017, Keppres No. 97 Tahun 1993, Perka BKPM No. 13 Tahun 2017, Perka BKPM No. 14 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2011
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal
4. Penanaman Modal
5. Bidang Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal
6. Pelayanan Penanaman Modal
7. Ketenagakerjaan
8. Lokasi Usaha Penanaman Modal
9. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
10. Fasilitas Penanaman Modal
11. Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro dan Koperasi
12. Kerjasama Penanaman Modal
13. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
14. Peran Serta Masyarakat
15. Penyelesaian Sengketa
16. Sanksi
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
23 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2017 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
