Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Pengelolaan; Bab IV Pelaporan; Bab V Sanksi; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Badan Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Flores Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan; Bab III Kedudukan; Bab IV Susunan Organisasi; Bab V Tugas dan Fungsi; Bab Vi Kepegawaian dan Jabatan; Bab VII Tata Kerja; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Ketentuan Peralihan ; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Penghasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab IV Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab V Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab VI Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Bab VII Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta menjamin konsistensi pelayanan surat menyurat baik dari sisi waktu maupun prosedur diperlukan adanya standar operasional prosedur layanan surat masuk dan surat keluar; bahwa Standar Operasional Prosedur surat menyurat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu area pelayanan administrasi untuk menata keteraturan pelayanan surat menyurat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Subyek dan Obyek; Bab V Tata Kerja; Bab VI Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan mengenai laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016; Peraturan KPK No 07 Tahun 2016; SE Menteri PANRB No 5 Tahun 2012; SE Mendagri No 356/4429/SJ; SE Mendagri No 700/6597/SJ; SE Mendagri No 700/1590/57; SE KPK No SE-08/01/10/2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; IV. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Sanksi; VII. Ketentuann Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Bahwa arsip merupakan sumber Informasi Pemerintah Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, sebagai informasi mengenai penyelenggaraan Pemeritahan Daerah; bahwa untuka menjamin ketersediaan arsip yanga utentik, utuh dan terpercaya, perlindungan kepentingan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, maka perlu adanya penyelenggaraan kearsipan, bahwa dalam rangka menghadapi perubahan sosial dan tantangan globalisasi maka penyelenggaraan kearsipan di daerah dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Penyelenggaraan Kearsipan Daerah; Bab IV Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Flores Timur; Bab V Sumber Daya Kearsipan; Bab VI Peran Serta Masyarakat; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; Bab VIII Sanksi Administrasi; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, penilaian serta evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai dan organisasi secara keseluruhan di Daerah maka perlu dibentuk standar operasional prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Prinsip Standar Operasional Prosedur; V. Manfaat Standar Operasional Prosedur; VI. Bentuk dan Format Standar Operasional Prosedur; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
6 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; III. Pengendalian dan Evaluasi; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan pemukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur maka perlu meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; bahwa
erdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; bahwa berdasarkan pertimbangan stersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab II Kriteria dan Tipologi; Bab IV Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Baru; Bab V Peningatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Bab VI Penyediaan Tanah; Bab VII Pendanaan dan Sistem Pembayaran; Bab VIII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Bab IX Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal; Bab X Persyaratan; Bab XI Larangan; Bab XII Sanksi Administratif; Bab XIII Ketentuan Penyidikan; Bab XIV Ketentuan Pidana; Bab XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
29 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
