Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Dan Beasiswa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa; Bab IV Jenis Pendanaan Pendidikan; Bab V Jenjang Pendidikan; Bab VI Penganggaran; Bab VII Persyaratan; Bab VIII Tata Cara; BAb IX Pembinaan dan Pengawasan; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien demi tercapainya target kinerja Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelayanan publik diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu area perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administras Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71-98 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 99 tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4-31 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Subyek dan Obyek; Bab V Standard Operasional Prosedur; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
5 halaman dan lampirannya
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR
ABSTRAK:
Untuk kepentingan pendidikan politik bagi kader Partai sebagai potensi Daerah maka Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD perlu diberikan bantuan keuangan. untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Flores Timur perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Flores Timur .
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR
ABSTRAK, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum
II. Perhitungan Bantuan Keuangan
III. Penganggaran
VI. Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
V. Verifikasi Kelengkapan dan Administrasi Partai Politik
VI. Penyerahan Bantuan Keuangan
VII. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
VIII. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2010.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten
ABSTRAK:
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014.
Bahwa untuk mewujudkan rumah alayak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum perlu adanya swadaya masyarakat yang didukung dengan Bantuan Stimulan; bahwa untuk melaksanakan bantuan stimulan bagi masyarakat pemilik rumah kategori rumah tidak layak huni di Kabupaten Flores Timur, diperlukan pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur No. 15 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi dan pelayanan umum di desa dan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa; bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, perlu adanya pedoman yang mengatur tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pendirian; Bab III Pengelolaan; Bab IV Organisasi; Bab V Permodalan dan Klasifikasi Jenis Usaha; Bab VI Kerjasama; Bab VII Bagi Hasil Usaha; Bab VIII Pertanggungjawaban dan Audit; Bab IX Pembubaran; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan tata cara pelaksanaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Flores Timur secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kab. Flores Timur No 12 Tahun 2007; Perda Kab. Flores Timur No 22 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tata Cara Pelaksanaan; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Pedoman Teknis Penyidikan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Pengumpulan Bahan, Keterangan dan Informasi; Bab V Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan; Bab VI Penyidikan; Bab VII Penyidik Polri Selaku Korwas; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2014 tentang Perangkat Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014.
Ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahu 2014 tentang Perangkat Desa.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka perlu adanya peraturan mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dan efisien maka perlu adanya landasan yuridis terkait wewenang dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 23 Tahun 2007; Permendagri No 28 Tahun 2007; Permen PAN No PER/04/M.PAN/03/2008; Permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008; Permen PAN No 09 Tahun 2009; Permen PAN No 19 Tahun 2009.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Piagam Pengawasan Intern; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
4 halaman; 9 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
