Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu menetapkan pengalokasian pupuk bersubsidi pada sektor pertanian diwilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
UU No 12 Tahun 1992; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 18 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; PP No 8 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 77 Tahun 2005; Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No 634/MPP/Kep/9/2002; PermenDag No 17/M-DAG/PER/6/2011; PermenTan No 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No 103/Permentan/SR.130/11/2013; Pergub Banten No 7 Tahun 2014; Kepbup Pandeglang No 521.33/Kep.57-Huk/2014; Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Pandeglang No 520/530/KKP/2014.
petunjuk-pelaksanaan-pendaftaran-kapal-dan-penerbitan-surat-tanda-kebangsaan kapal ( pas kecil)
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2014/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Kapal Dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, setiap kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage)
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 51 Tahun 2002; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2009; PP Nomor 20 Tahun 2010; PM Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013; PM Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012
1. Ketentuan umum; 2. Pengukuran Kapal, Pendaftaran Kapal Dan Surat Tanda Kebangsaan kapal; 3. Jangka Waktu; 4. Ketentuan Penutup; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1996; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 10 Tahun 2011; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 19 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 7 Tahun 2013; Perbup Pandeglang No 20 Tahun 2008.
1.Ketentuan Umum; 2.Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 3.Iuran; 4.Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 5.Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pandeglang; 6.Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional; 7.Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional; 8.Pengorganisasian; 9.Pembiayaan; 10.Pengawasan; 11.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 02 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan langkah-langkah penyelarasan dan penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan perangkat daerah
b. bahwa Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka otonomi yang dinamis dan bertanggungjawab
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 39 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 21 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2011; PP No 26 Tahun 2012; Perpres No 27 Tahun 2009; Perpres No 33 Tahun 2010; Permendagri No 64 Tahun 2007; Permendagri No 20 Tahun 2008; Permendagri No 46 Tahun 2008; Permendagri No 40 Tahun 2011; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2008.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3.Sekretariat Daerah; 4.Sekretariat DPRD; 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6.inspektorat; 7.Satpol PP; 8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 9.Dinas Daerah; 10.Lembaga Teknis Daerah; 11.Lembaga Lain; 12.Kecamatan dan Kelurahan; 13.Kelompok Jabatan Fungsional; 14.Staf Ahli; 15.Pengangkatan dan Pemberhentian; 16.Eselon Jabatan; 17.Pembiayaan; 18.Ketentuan Lain-Lain; 19.Ketentuan Peralihan; 20.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diperlukan pengaturan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Pandeglang;
UU No 1 Tahun 1974; UU No 2 Tahun 1986; UU No 7 Tahun 1989; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006; UU No 48 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 37 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perpres No 26 Tahun 2009; Permendagri No 18 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2011; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 24 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
untukmelaksanakanketentuanPasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, perluditetapkanPeraturanBupatitentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 1 Tahun 2014; Perda Kab.Pandeglang No 2 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2012; Surat Edaran Menteri No 900/743/BAKD; Perbup Pandeglang No 8 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2014.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
