PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Goverment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
UU no 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permenkominpo No 5 Th 2015; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Penyelenggaraan E-Goverment; 5. Ketentuan lain-Lain; 6. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pandeglang No 6 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Pokok,Fungsi Dan Rincian Tugas; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Eselonering; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Tata Kerja; 9. Ketentuan Lain; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2020 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksalalan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corono Virtts Disea,se 2O 19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalarn Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di.sease 2079, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; UU No 6 Th 2018; UU No 2 Th 2020 ; PP No 40 Th 1991; PP No 21 Th 2008; PP No 16 Th 2018; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; PP No 88 Th 2019; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Kepres No 11 Th 2020; Inpres No 6 Th 2020; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenhub No 18 Th 2020 yg telah diubah dg Permenhub No 41 Th 2020; Permendagri No 3 Th 2019; Permendagri No 26 Th 2020; KB Mendikbud, Menag, Menkes, Mendagri No 01/KB/2020, No 516 Th 2020, No HK.03.01/Menkes/363/2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/413/2020; Kepmendagri No 440-830 Th 2020 yg telah diubah dg Kepmendagri No 440-842 Th 2020; Instruksi Mendagri No 4 Th 2020; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan; 4. Penyusunan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Sanksi; 7. Sosialisasi Dan partisipasi; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2022 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
alam rangka penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu memperhatikan penciptaan lapangan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanggulangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; . Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Pendahuluan; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Wilayah dan Peserta Sasaran Pelatihan Kerja; Jenis Pelatihan Kerja; Waktu Pelaksanaan; Kelembagaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 56 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pembangunan
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur dan ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas danFungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pandeglang No 6 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Pokok,Fungsi Dan Rincian Tugas; 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Eselonering; 7. Kepegawaian; 8. Pembiayaan; 9. Tata Kerja; 10. Ketentuan Lain; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten pandeglang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah kab Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2013; Permenkum No 3 Th 2013; Permenkum no 10 th 2015; Perda kab pandeglang No 8 th 2017; Perda Kab Pandeglang 6 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Masyarakat Tidak Mampu; 5. Tata Cara Verifikasi Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Calon Pemberi Bantuan Hukum; 6. Persyaratan dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum; 7. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Program bantuan Hukum; 8. Tata Cara Penyaluran Dana bantuan Hukum; 9. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum; 10. Sanksi Administratif; 11. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2022 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik; untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022; . Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Persyaratan, Mekanisme Dan Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Daerah Atau Masyarakat; Penilaian Kinerja Dan Beban Kerja; Pengembangan Profesi, Pembinaan Karier Dan Pemberhentian Kepala Sekolah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas danFungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pandeglang No 6 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Eselonering; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Tata Kerja; 9. Ketentuan Lain; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Pandeglang No 1 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 10 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 11 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 12 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Sistematika Pedoman Umum Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 57 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN-OPERASI PASAR MURAH-PENANGANAN DAMPAK-INFLASI-TA 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2022 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan peraturan terkait Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Tahun Anggaran 2022 kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah; Jenis Bahan Kebutuhan Pokok; Sumber Dana dan Alokasi Subsidi; Besaran Subsidi dan Penetapan Harga; Persyaratan dan Tugas Penyedia Barang; Pelaksanaan Operasi Pasar Murah; Penatausahaan; Laporan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
