sistem - dan - prosedur - pengelolaan - bea - perolehan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bd No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU No 23 Th 2000; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah UU No 19 Th 2000; UU No 14 Th 2002; UU No 14 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; Uu No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 135 Th 2000; PP no 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; permenkeu No 24/PMK.03/2008 yg telah diubah permenkeu No 85/PMK.03/2008; Permenkeu No 64/PMK.05/2013; perda Kab pandeglang No 1 Th 2011 yg telah diubah Perda Kab pandeglang no 3 Th 2018; Perda kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah Perda Kab pandegelang No 3 Th 2012; perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUANUMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DN WAJIB PAJAK; BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK,TARIF PAJAK DAN PENGHITUNGAN PAJAK; BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VI PROSEDUR BPHTB TERUTANG; BAB VII PROSDUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BPHTB; BAB VIII PROSDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING; BAB XI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XII PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV FORMULIR PENGELOLAAN BPHTB; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bahwa pemerintah daerah melaksanakan gerakan nasional didaerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disususn oleh gugus tugas.
Uu No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Insprs No 1 Th 2017; PP No 28 Th 2004; Pp No 33 Th 2012; Pp No 18 Th 2016; perpres No 42 Th 2013; permenper No 4 Th 2010; Permenkes No 33 Th 2012; Permenkes No 75 Th 2013; Permenkes No 1 Th 2014; permenkes No 23 Th 2014; Permenkes No 25 Th 2014; permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 41 Th 2014; Permenkes No 51 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD, BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KONVERGENSI PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB V PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI; BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
UU No 23 Th 2000; Uu No 17 Th 2003; Uu No 1 Th 2004; Uu No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 56 Th 2005 yg telah diubah Pp No 65 Th 2010; PP No 39 Th 2006; Pp No 8 Th 2008; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda kab Pandeglang No 7 Th 2010 yg telah diubah perda Kab pandeglang No 7 Th 2010; Perda Kab pandeglang No 7 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2019
kebijakan - dan strategi - daerah - dalam - pengelolaan - sampah rumah tangga
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bd No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) peraturan prsiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan dan strtegi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telh diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; permenlingkup dan kehutanan No : P.10 / MENLHK / SETJEN ? PLB.0 / 4/2018; perda Kab pandeglang No 4 Th 2008; Perda Kab pandeglang No 4 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ARAH JAKSTRADA; BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA; BAB IV PENDANAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 21 Tahun 2019
teknis - pemberian - gaji - dan - tunjangan - ketiga - belas
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Bd No 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS, TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGRI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI DAERAH.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 39 Th 2007; PP No 12 Th 2019; PP No 35 Th 2019; PP No 36 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Pandegelang No 3 Th 2012 yg telah diubah Perda Kab pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab pandegelang No 2 Th 2014; Perda Kab paneglang No 6 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 5 Th 2018.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS; BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA; BAB IV PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2019
perubahan - ketiga - atas - peraturan - bupati - pandeglang
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Bd No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Keputusan Gubernur Banten Nomor 421/141-DINDIKBUD/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah Swasta dan Sekolah Khusus Swasta Seprovinsi Banten Tahun 2019, Pemanfaatan Dana Bantuan Masyarakat Atas Bencana Tsunami dan Usulan Pergeseran Anggaran DPA-SKPD TA. 2019, perlu dilakukan penyesuaian penerimaan dan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Uu No 23 Th 2000; UU No 28 Th 1999; Uu No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; Uu No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; Uu No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah PP No 74 Th 2012; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah PP No 65 Th 2010; Pp No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 27 th 2014; Pp No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Pp No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah Permendagri No 123 Th 2018; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 38 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permenkeu No 187/PMK.07/2018; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 5 Th 2018.
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2019
pedoman - pengadaan - barang / jasa - pada - badan - usaha - milik - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Bd No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
Uu No 40 Th 2007; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permenperdus No 02/M-IND/PER/1/2014; Perda Kab Pandeglang No 9 Th 2010; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2014; Perda Kab Pandeglang No 9 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG / JASA; BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA; BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN; BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG / JASA; BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA; BAB VII PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX SANKSI; BAB X PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA; BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2019
perubahan - kedua - atas - peraturan - bupati - pandeglang
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Bd No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 906/1860/Dukcapil, Perihal: Revisi DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019 terkait pencetakan KTP – elektronik, hasil penelitian rencana kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar oleh Kementerian Perdagangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dan rincian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum tambahan dan dana alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; Uu No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 23 Th 2005 yg telah diubah PP No 74 Th 2012; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; Pp No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Pp No 12 Th 2019;Permendagri no 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah Permendagri No 32 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; permendagri No 38 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permenkeu No 187 /PMK.07 / 2018; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 5 Th 2018.
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2019
penyelenggaraan - analisis - dampak - lalu - lintas
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan suatu pembangunan dan/atau suatu kegiatan usaha serta infrastruktur pada umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat.
UU No 23 Th 2000; UU No 38 Th 2004; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 34 Th 2006; PP No 32 Th 2011; PP No 37 Th 2011; PP No 79 Th 2013; Permenhub No 75 Th 2015 yg telah diubah Permenhub No 11 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANDALALIN; BAB IV PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS; BAB V TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS; BAB VI TINDAK LANJUT HASIL ANALISI DAMPAK LALU LINTAS; BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019
pembebasan - retribusi izin - mendirikan - bangunan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/No 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 peraturan daserah kabupaten pandegelang Nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan.
UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2020; UU No 17 Th 2003; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 36 Th 2005; PP No 45 Th 2008; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2010; Permenker Umum dan Perumahan rakyat No 5 Th 2016; Perda Kab Pandglang No 3 th 2011; Perda Kab pandeglang No 12 Th 2011; Perda Kab pandeglang no 6 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III KRITERIA WAJIB RETRIBUSI YANG DAPAT MENGAJUKAN PEMBEBASAN; BAB IV TATA CARA; BAB V PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
