Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah diamanatkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal retensi Arsip.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI No. 30 Tahun 1979; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 22 Tahun 2009; Surat Kepala Arsip Nasional No. BPK.03.09/57/2014 tanggal 9 Desember 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No. 501
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyesuaian dan penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan kebakaran, Badan Keuangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Peraturan ini mencabut Perbup Gorontalo Utara No. 19 Tahun 2019; Perbup Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 22 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 25 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 27 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 28 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 30 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 32 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 33 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 34 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 35 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 37 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 38 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 39 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 40 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 41 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 43 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 44 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 45 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 46 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 47 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 48 Tahun 2016;
terdiri dari 380 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2008
pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengn telh diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Perturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 20 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/No. 381
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ANggaran 2019 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut Provinsi /Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2019 ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.31 Tahun 2016; Pergub Gorontalo Utara No.20 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Terdiri dari 8 halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2023
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOLINGGULA MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2023 (536)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tolinggula Melayani Pada Dinas Kesehatan.
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur selaku wakil pemerintah pusat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 11 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 72 Tahun 2019, PP No 47 Tahun 2021, Permendagri No 12 Tahun 2017, PERDA Kab Gorontalo Utara No 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tolinggula Melayani Pada Dinas Kesehatan termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi dan kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2010
pembentukan desa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2010/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2015
pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik di kabupaten gorontalo utara
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015/No.233
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 13 Tahun 2015 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara, serta Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 83 Tahun 2012; Permendagri No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 77 Tahun 2014; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup Gorontalo Utara No. 13 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang penghitungan bantuan keuangan, penganggaran dalam APBD, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
Pada saat Peraturan Bupati Gorontalo ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011
pembentukan kecamatan tomilito kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan tomilito kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daera Tahun Anggaran 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2021/NO.462
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan D a n a Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan Dampaknya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 16 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda No. 26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 1983; PP No.22 Tahun 1990; PP No.42 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.66 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi terminal termasuk didalamnya mengatur tentang nama, obyek dn subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsippenetapan, stuktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan penetapan retribusi, tata cara pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengukuran ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, tata cara penyelesaian keberatan, tata cara perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi, instansi pemungut, pembinaan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
