Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2015 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan meperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU no. 5 Tahun 1990;
UU no. 3 Tahun 2003;
UU no. 7 Tahun 2004;
UU no. 12 Tahun 2011;
UU no. 6 Tahun 2007;
UU no. 32 Tahun 2009;
UU no. 23 Tahun 2014;
PP no. 27 Tahun 1983;
PP no. 20 Tahun 1990;
PP no. 82 Tahun 2001;
PP no. 27 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 1 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 13 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 5 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 16 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 3 Tahun 2013;
Keputusan Gubernur Bengkulu no. 92 Tahun 2001;
Memuat:
Pengelolaan Kualitas Air;
Persyaratan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah;
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Baku Mutu Lingkungan Hidup;
Dokumen Lingkungan Hidup;
Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
Pelaporan;
Hak dan Kewajiban;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi;
Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2017 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 44 Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 18 Tahun 2008
4. UU No. 32 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 81 Tahun 2012
7. Permendagri No. 33 Tahun 2010
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengolahan sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah lainnya. pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga dalam hal pengelolaan memerlukan kepastian hukum,kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan efisien. sistem penanganan sampah dilakukan dengan cara pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan dan pemprosesan akhir sampah. pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam paal 22 di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan, atau nama lainnya, kawasan komersial,fasilitas umum,fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan. pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta baik perseorangan maupun bebadan usaha, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta baik perseorangan maupun berbadan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan, air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati mukomuko nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal, pelayanan perizinan dan tenaga kerja kabupaten mukomuko
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2018 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di bidang Penanaman Modal dengan melihat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentang perizinan.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 23 Tahun 2014
3. PP Nomor 18 Tahun 2016
4. Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014
5. Perpres Nomor 91 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
7. Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011
8. Permenkes Nomor 26 Tahun 2013.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
10. Permenkes Nomor 18 Tahun 2016
11. Permenkes Nomor 18 Tahun 2016
12. Permenkes Nomor 20 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
14. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016
15. Permendagri Nomor 19 Tahun 2017
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017
17. Permendagri nomor 138 Tahun 2017
18. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
19. Perbup Nomor 32 Tahun 2016
20. Perbup Nomor 1 Tahun 2017
Ketentuan dalam Lampiran Perbup Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2012
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, BENDAHARA DESA, PEMBANTU BENDAHARA DESA DAN PEGAWAI SYARA’
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun 2012 nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa, bpd, dendahara desa, pembantu bendahara desa dan pegaai syara'
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur hal dimaksud
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 25 Tahun 2004
8. UU No. 32 Tahun 2004
9. UU No. 33 Tahun 2004
10. UU No. 12 Tahun 2011
11. UU No. 58 Tahun 2005
12. PP No. 72 Tahun 2005
13. PP No. 38 Tahun 2007
14. Permendagri No. 13 Tahun 2006
15. Permendagri No. 37 Tahun 2007
16. Permendagri No. 53 Tahun 2011
17. Perda Kab. MukoMuko No. 12 Tahun 2006
18. Perda Kab. MukoMuko No. 15 Tahun 2006
19. Perda Kab. MukoMuko No. 16 Tahun 2006
20. Perda Kab. MukoMuko No. 39 Tahun 2011
Peraturan daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa,perangkat desa,BPD, bendahara desa,pembantu bendahara desa dan pegawai syara'. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwennag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ berhak mendapatkan honorarium, berupa :
a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya.
Sumber dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko setiap tahun anggaran, dengan mekanisme pencairannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ diberikan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan Tetap yang diterima Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2013 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 25 Tahun 2004
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 32 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No 12 Tahun 2011
7. PP No. 72 Tahun 2005
8. Permendagri No. 53 Tahun 2011
9. Permendagri No. 39 Tahun 2010
10. Perda Kab.MukoMuko No. 10 Tahun 2006
11. Perda Kab.MukoMuko No. 11 Tahun 2006
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan BUMDes. Badan usaha milik desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang berorientasi profit. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:
a. penasihat atau komisaris; dan
b. pelaksana operasional atau direksi.
Penasihat komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan desa sedangkan Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. BUMDes memilik modal yang berasal dari : a. pemerintah desa;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan pemerintah Kabupaten;
d. pinjaman; dan/atau
e. kerja sama usaha dengan pihak lain.
Modal BUMDes selain dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 143 Ayat (8) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagian telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2018
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi, Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
c. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dala, Rangka Pencegahan Dan/atau Penangganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019
Berdasarkan Keputusan Mengenai Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Apbd Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 05 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Nomor 87
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah, Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa dengan ditetapkannya Daerah Mukomuko menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 maka untuk itu perlu dibuat Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko serta Penggunaan dan Penempatannya;
b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan refleksi identitas Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Tanda ldentitas yang menggambarkan potensidaerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat daerah untuk mewujudkan harapan dimaksud;
c. bahwa agar terpelihara derajat dan kedudukan Lambang Daerah maka perlu diatur ketentuan Lambang Daerah, Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 dan Peraturan Pemeriittah Nomor 77 Tahun 2007.
Materi Pokok: Dengan Peraturan Daerah iniditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko, Lambang yang digunakan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko. Bentuk Gambar, Nama Unsur, makna dan arti Lambang Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2008.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mergenai halyang sama dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka memberikan jaminan serta kepastian penyelenggaraan pelayanan pu blik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pelayanan Publik;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
PEMBINA, ORGANISASIPENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK; Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
20
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 05 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko tahun 2006 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MukoMuko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan :
1. Untuk membantu Bupati Mukomuko dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan Kesehatan khsususnya Rumah Sakit
Dasar Hukum :
1. UU Nomor 9 Tahun 1967
2. UU Nomor 23 Tahun 1992
3. UU Nomor 03 Tahun 2003
4. UU Nomor 10 Tahun 2004
5. UU Nomor 32 Tahun 2004
Materi Pokok :
Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana atau pembantu Pemerintah kabupaten di bidang Pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluui Sekretaris Daerah Kabupaten. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai tugas :
a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serais, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2006.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No 6 Th 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Instruksi Mendagri No 4 Th 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan bahwa dalam upaya melaksanakan Amanah UU No 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu adanya pengaturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perda Mukomuko tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
1. UU No 4 Th 1984;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 24 Th 2007;
4. UU No 36 Th 2009;
5. UU No 44 Th 2009;
6. UU No 12 Th 2011;
7. UU No 23 Th 2014;
8. UU No 30 Th 2014;
9. UU No 6 Th 2018;
10. PP No 40 Th 1991;
11. PP No 21 Th 2008;
12. PP No 12 Th 2017;
13. PP No 21 Th 2020;
14. Perpres No 17 Th 2018;
15. Perpres No 82 Th 2020;
16. Kepres RI No 11 Th 2020;
17. Kepres RI No 12 Th 2020;
18. Peraturan Kepala BNPB No 6 Th 2008;
19. Permenkes RI No 1501/Menkes/Per/X/2010;
20. Permenkes RI No 45 Th 2014;
21. Permenkes RI No 82 Th 2014;
22. Permenkes RI No 74 Th 2015;
23. Peraturan Kepala BNPB No 5 Th 2018;
24. Permendagri RI No 20 Th 2020; dan
25. Permenkes RI No 9 Th 2020
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
Perbup Mukomuko No 30 Th 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
