Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 AYAT (1) huruf e Undang-undang `Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 29 Tahun 1980, PP Nomor 31 Tahun 1980, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 79 Tahun 2013, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 16 Tahun 2018, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013, Qanun Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018;
Dalam Qanun ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, BAB III Tertib Bangunan, BAB IV Tertib PKL, BAB V Tertib Usaha, BAB VI Tertib Reklame, BAB VII Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, BAB VIII Tertib Parkir, BAB IX Tertib Sosial, BAB X Tertib Hiburan, BAB XI Tertib Kebersihan dan Keindahan, BAB XII Tertib Pendidikan, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, BAB XV Sanksi Administratif, BAB XVI Penyidikan, BAB XVII Ketentua Pidana, BAB XVIII Ketentuan Perailhan, BAB XIX Ketentuan Lain-lain, BAB XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur diatur dengan Peraturan daerah;
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 5 Tahun 1990, 11 Tahun 2006, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, , UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 150 Tahun 2000, PP Nomor 82 Tahun 2001, PP Nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013, Qanun Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018
Dalam Qanun ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, BAB III Kerangka Penyusunan, BAB IV Jangka Waktu dan Kedudukan, BAB V Penetapan IKLH, BAB VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Peran Serta Masyarakat, BAB IX Perubahan RPPLH, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
- Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, bakui dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- Bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukkannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011.
Dalam Qanun ini mengatur 130 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, BAB III Maksud dan Tujuan, BAB IV Produk Hukum Daerah, BAB V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, BAB VI Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, BAB VII Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi, BAB VIII Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, BAB IX Penyebarluasan, BAB X Peraturan Pelaksanaan, BAB XI Partisipasi Masyarakat, BAB XII Pembiayaan, BAB XIII Ketentuan Lain-lain, BAB XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
- Bahwa mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan indonesiadi Aceh dan merupakan cerminan dari nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan yang diakui dan dihormati secara konstitusi berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-Bahwa di Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukumdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Mukim. Sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai lembaga adat yang dibentuk melalui gabungan beberapa gampong;
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011
Dalam Qanun ini mengatur 62 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kedudukan, Kewenangan, Tugas dan Fungsi, BAB III Pemerintahan Mukim, BAB IV Pembentukan, Penggabungan/Penghapusan dan Pemekaran Mukim, BAB V Batas Wilayah Mukim, BAB VI PKeuangan Mukim, BAB VII Qanun Mukim, BAB VIII Kerjasama antar Mukim dan Penyelesaian Perselisihan, BAB IX Pembinaan dan Pengawasan, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah :
QANUN Kab. Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur
Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang-undangan;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 4 ayar (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Nomenklatur Inspektorat Kabupaten Aceh Timur
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016; Pemendagri Nomor 95 Tahun 2016; Pemendagri Nomor 107 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008
Dalam Qanun ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal II
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Qanun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropikam, dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:
Bahwa Narkotika, Psikotropikam, dan Zat Adiktif Lainnya disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketegantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan penagwasan ketat;
Bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropikam, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama masyarakat;
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 8 Tahun 1976; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1997; UU Nomor 7 Tahun 1997; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 25 Tahun 2011; PP Nomor 40 Tahun 2013; Permensos Nomor 26 Tahun 2012; ; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; ; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018.
Dalam Qanun ini mengatur 41 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan; BAB III Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten; BAB IV Pencegahan, BAB V Upaya Khusus, BAB VI Penanggulangan, BAB VII Pembinaan dan Pengawasan; BAB VIII Upaya Pasca Rehabilitasi, BAB IX Forum Koordinasi, BAB X Penghargaan, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Sanksi Administrasi, BAB XIII Penyidikan, BAB XIV Ketentuan Pidana, BAB XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Prov. D.I. Aceh No 5 Tahun 2000; Qanun Aceh No 10 Tahun 2018. Qanun Kabupaten Kabupaten Aceh Timur No 3 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Kewenangan BMK; BAB IV Zakat; BAB V Infak; BAB VI Pengumpulan, Penyetoran, Dan Pemberian Zakat, Infak Dan HaK Amil; BAB VII Harta Agama Lainnya; BAB VIII Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya; BAB IX Tata Cara Pencairan Dana Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya; BAB X Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 102 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 102 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa penetapan tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Timur No 9 Tahun 2011. Qanun Kabupaten Aceh Timur No 3 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal terdiri Pasal 1 dan Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas pendanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong yang bersumber dari Dana Gampong akibat bencana alam dan non alam seperti pandemic Corona Virus Disease (COVID-19) serta memberikan kejelasan pelaksanaan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pasal 32A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Petunjuk teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong
UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 23 Tahun 2014, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016, Qanun Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sasaran KPM BLT-DG, BAB III Pendataan dan Penetapan KPM, BAB IV Penganggaran BLT-DG, BAB V Penyaluran BLT-DG, BAB VI Monitoring dan Evaluasi, BAB VII Ketentuan Lain-lain, BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 24 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tunjangan Hari Raya; BAB III Pemberian Tunjangan Hari Raya; BAB IV Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya; BAB V Tata Cara Pembayaran; BAB VI Pengendalaian Internal; BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
