Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Prov. D.I. Aceh No 5 Tahun 2000; Qanun Aceh No 10 Tahun 2018. Qanun Kabupaten Kabupaten Aceh Timur No 3 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Kewenangan BMK; BAB IV Zakat; BAB V Infak; BAB VI Pengumpulan, Penyetoran, Dan Pemberian Zakat, Infak Dan HaK Amil; BAB VII Harta Agama Lainnya; BAB VIII Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya; BAB IX Tata Cara Pencairan Dana Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya; BAB X Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 34.a Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 91.b TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan masih terdapatnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong yang perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 65 Tahun 2019
PERBUP Kab. Aceh Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kode Etik Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan pelaksanaan layanan pengadaan barang/ jasa yang bersih, berwibawa, profesional, bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa; BAB III Kode Etik; BAB IV Komite Etik; BAB V Pemeriksaan dan Keputusan; BAB VI Sekretariat Komite Etik; BAB VII Ketentuan Lain-lain; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong
ABSTRAK:
bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
bahwa prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya di Kabupaten Aceh Timur masih tergolong tinggi dan berada diatas rata-rata prevalensi stunting Provinsi Aceh dan Nasional;
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi yang paling menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas,Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Pendekatan, BAB V Edukasi,Pelatihan dan Penyuluhan Gizi, BAB VI Pengasuhan Anak, BAB VII Penelitian dan Pengembangan, BAB VIII Wewenang, Tanggung Jawab, Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Peran Serta Masyarakat, BAB X Pencatatan dan Pelaporan, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 48 Tahun 2019
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD No.48/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tahapan Penyusunan, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal, bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang serta untuk peningkatan penerimaan daerah, perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur, bahwa berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur berwenang menyusun deregulasi/kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2011; PP no. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP no. 79 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 97 Tahun 2014; Qanun Kab. Aceh Timur No. 10 Tahun 2012; Qanun Kab. Aceh Timur No. 4 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur Ketentuan umum,Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Oenyelenggaraan Penanaman Modal, Kebijakan Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal, Kebijakan Pengaman Penerimaan Daerah, Ketenagakerjaan, Kendaraan Operasional, Waralaba, Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 43 Tahun 2019
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD No. 43/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tahapan Penyusunan, BAB III Pembinaan, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 37 Tahun 2019
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal, bahwa sehubungan telah terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan pengaturan mengenai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai dengan peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Hasil Pemilu Tahun 2019, bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal .
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Qanun Kab. Aceh Timur No. 3 Tahun 2008.
Dalam Perbup ini diatur Ketentuan umum, Pemberian bantuan Keuangan, Penghitungan Bantuan Keuangan, Hak Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Penganggaran, Tata cara Pengajuan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur pada umumnya dan ekonomi masyarakat khususnya, perlu dilakukan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 24 Tahun 1997; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembiayaan; BAB III Sosialisasi; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 86 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong; BAB IV APBG; BAB V Pengelolaan; BAB VI Pembinaan dan Pengawasan; BAB VII Ketentuan Lain-lain; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
