Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan corona virus disease (covid-19) yang belum menunjukkan penurunan, maka perlu melakukan upaya-upaya penerapan protokol kesehatan dalam penanganan pencegahan corona virus disease (covid-19);
b. bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan tempat masyarakat beraktivitas yang mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi tempat penyebaran corona virus disease (covid-19) sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nin Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prosuk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/381/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
mengatur tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 di Kabupaten Pacitan yang memuat kewajiban masyarakat, larangan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35.PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional maka perlu adanya penyesuain APBD 2020;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
mengatur perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang memuat perubahan dalam Pasal 1 dan dijabarkan dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
mengubah Perubahan Bupati 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa kepada setiap desa Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020 yang memuat:
1. perubahan pada pasal 1 ayat 15;
2. penambahan 1 (satu) angka yaitu angka 19 pada pasal 1;
3. perubahan pada pasal 3;
4. perubahan pada pasal 9 ayat (3);
5. perubahan pada pasal 10;
6. penambahan 1 (satu) pasal diantara pasal 10 dan pasal 11, yaitu pasal 10A;
7. penambahan 1 (satu) pasal diantara pasal 11 dan pasal 12, yaitu pasal 11A;
8. perubahan pada lampiran II dan penambahan 1 (satu) lampiran baru yaitu lampiran VIII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa kepada setiap desa Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Jadwal Retensi Arsip ditetapkan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan kepada ANRI;
b. bahwa JRA Kabupaten Pacitan sudah mendapatkan persetujuan dari kepala ANRI melalui surat Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor B-PK.02.09/7/2020 tanggal 30-1-2020 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Bupati Pacitan.
mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undanga Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
mengatur jadwal retensi arsip substantif urusan kearsipan dan urusan perpustakaan yang memuat JRA substantif urusan kearsipan dan urusan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2020
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, penetapan Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2020;
mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
mengatur tentang penetapan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan tahun 2020 yang memuat besaran tambahan dau tambahan pada lima kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pacitan, diperlukan partisipasi masyarakat karena terdapat pembiayaan yang tidak teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa guna melaksanakan ketentuan diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daereih Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biayapersiapan pendaftaram tanah sistematis tidakdianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Teuiah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat di Kabupaten Pacitan.
Mengingat: 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017; 15. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Pembentukan Kelompok Masyarakat, Pembiayaan, Mekanisme Penentuan Besaran Pembiayaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021, perlu dilakukan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan;
b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya
pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tahun 2021.
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa; d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2005 - 2025.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a. Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
b. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan
c. Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah; dan
d. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
33 Halaman (28 Halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2020
kesehatan - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, serta bayi
baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada
ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, pemerintah telah
menyelenggarakan program jaminan persalinan;
b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan program jaminan persalinan, perlu adanya
petunjuk teknis pelaksanaannya.
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan.
Mengatur sasaran jampersal, kegiatan pelayanan jampersal, pelayanan jasa jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang
Persediaan Tahun Anggaran 2020.
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; f. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kahupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.
Alokasi batas jumlah UP Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2019
jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;
Mengingat : 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018; 7. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 ;
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Jadwal, Ketentuan Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
