Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.15 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan pembentukan peraturan bupati ini; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI; Air Susu Ibu (inisiasi menyusui dini, pendonor air susu ibu, informasi dan edukasi); Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum, Dukungan Masyarakat; Pendanaan program pemberian ASI, Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan program pemberian ASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 40 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati pohuwato nomor 97 thun 2018 tentang bantuan keuangan kepd partai politik tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Pohuwato Nomor 97 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 92) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajun, Penyaluran dan Lpaoran Pertanggungjawaban penggunan Bantuan Partai politik.
Dasar hukum peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telh diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimna telah diubah beberapakli terkhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.5 Thun 2009 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan PP No.1 Tahun 2018; Pemendagri No.77 Tahun 2014 sebagimana telah diubah dengan Pemendagri No.6 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 97 tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepda partai politik tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 7 Tahun 2016
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO?
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.2 Tahun 2012; PERDA No.5 Tahun 2015; PERDA No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 57 Tahun 2017
PENGALOKASIAN bAGIAN DARI HASIL PAJAK-RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PERDA No.8 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Mekanisme Pelaksanaan dan Penggunaan, Penggunaan Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Pemerintah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 11 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pembangunan manusia indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat serta dalam pembaruan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2019; PP No.41 Tahun 2011; PP No.60 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang kepemudaan termasuk didalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, peran, tanggungjawab dan hak pemuda,perencanaan, pembangunan kepemudaan, prasarana dan sarana, organisasi dan satuan tugas kepemudaan, pencatatan dan pelaporan, pemuda penyandang disabilitas, peran serta masyarakat,penghargaan, kerjasama dan kemitraan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Terdiri dari 40 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Melalui APBDes TA 2015
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan kebijakan perjalanan dinas Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa serta Masyarakat secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertangung awab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
Dasar hukum Peraturan Bupati in adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No.08 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Melalui APBDES TA 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip Perjalanan DInas; Perjalanan Dinas Jabatan; Biaya Perjalanan Dinas; Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, serta untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 29 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pohuwato termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, pengembangan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 55 Tahun 2018
peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa termasuk didalamnya mengatur tentang penetapan anggota bpd setiap desa, pendaftaran calon, pelaksanaan pemilihan dan penetapan anggota bpd, fungsi dan tugas bpd, hak, kewajiban dan wewenang bpd, peraturan tata tertib bpd, laporan kinerja bpd, pengawasan dan pengendalian, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 85 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan PNS, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dengan pertimbangan yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 15 tahun 2015. serta memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup; Struktur Penilaian Prestasi Kerja; Penilaian Prestasi Kerja; Mekanisme Pembayaran; Evaluasi Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 47 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemkab Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara, serta dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur SIpil Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati in adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015. serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Wajib Lapor Kekayaan; Penyampaian LHKASN; Verifikasi dan Klarifikasi LHKASN; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
