Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDes Kab. Pohuwato TA 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan pembangunan desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 08 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato TA. 2016, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 21 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Kartu Presensi Tuntas Sekolah
ABSTRAK:
Perturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 92 Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan, Pemerintah Daerah memberi kartu prestasi tuntas sekolah kepada perserta didik yang berprestasi/atau tidak mampu dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Bantuan Pendidikan
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; Pemendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Pemendagri No.21 Tahun 2011; Pemendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pohuwato No.2 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pemberian kartu prestasi tuntas sekolah yang termsuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, kategori dan sasaran, jenis kartu prestasi tuntas sekolah, persyaratan kartu prestasi tuntas sekolah,prosedur pendaftaran, tim verifikasi penerima kartu prestasi tuntas sekolah, mekanisme penyelenggaraan, verifikasi dan penetapan penerima kartu prestasi tuntas sekolah, penyaluran bantuan kartu prestasi tuntas sekolah, pembatalan, penghentian, dan pengambilan bantuan kartu prestasi tuntas sekolah, sarana, kerja sama, pengawas dn pelaporan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, sanksi, laporan penggunaan bantuan kpts, sarana, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 42 Tahun 2018
jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, BD.2018/No. 42
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.9 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.28 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1985; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.38 Tahun 2013; Keputusan Kepala ANRI No.3 Tahun 2000; Perda Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016; Perda Kab. Pohuwato No.10 Tahun 2017; Perda Kab. Pohuwato No.51 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato termasuk didalamny mengatur tentang maksud dan tujuan, jra fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 57 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perparkiran serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.38 Tahun 2000 ;UU No.28 Tahun 2009; UU NO.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PERDA No.1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kabupaten pohuwato sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2019
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No. 216
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.25 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terkahir dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Perda Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2007; Perda Kab. Pohuwato No.10 Tahun 2017; Perda No.11 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Meningkatkan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi diLingkungan Pemkab dilaksanakan Pengendalian Terhadap Penerimaan Maupun Pemberian Gratifikasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PERPRES No.55 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No. 52 Tahun 2014; PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI No.2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud,Tujuan dan Prinsip Dasar, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, UPG BagianKesatu Susunan Organisasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 40 Tahun 2021
penetapan kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD/40/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mendapat persetujuan penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintaj Daerah Kabupaten Pohuwato oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/283/M.SM.04.00/2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Permendagri No.35 Tahun 2012; Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Neagara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/283/M.SM.04.00/2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ruang Lingkup Evaluasi Jabatan, Penetapan Kelas Jabatan, Perubahan Kelas Jabatan ASN, dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Terdiri dari 190 dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No.9 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 200; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No.08 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuawato No.7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Azas Umum Mekanisme Pembayaran, Mekanisme Pelaksanaan,Pengisian Kas Umum Daerah Pada Rekening Kas Pengeluaran, Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan (SPP-UP/GU/TUP), Pencairan Dana Uang Persedian dan Tambah Uang Persediaan Pada SKPD, Pendapatan dan Pengeluaran Biaya Melalui PPK BLUD RSUD, dan Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Terdiri dari 26 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 51 Tahun 2018
sistem klasifikasi keamanan dn akses arsip dinamis dilingkungan pemerintah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sumber informasi yang autentik dan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya.
Daasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2016; Perda Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016; Perda Kab. Pohuwato No.10 Tahun 2017; Perbup Pohuwato No.49 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengaturan akses arsip,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Terdiri dari 134 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2015
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang Menyebabkan pergeseran antara unit Organisasi.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2015.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
Bupati Pohuwato Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 14 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
