dANA ALOKASI KHUSUS-BANTUAN OPERASIONAL-PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TA 2017
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No.15 Tahun 2004 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.23 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PEMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PEMENDAGRI No.20 Tahun 2009 ; PEMENDAGRI No.32 Tahun 2011 ; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.8 Tahun 2016 ; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan dana alokasi khusus bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tahun anggaran 2017, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran DAK Non Fisik BOP PAUD, sumber dana BOP PAUD, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 23 Tahun 2014
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN POHUWATO
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 101 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2013; PP No. 32 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 23 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2020 (23)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 6 tahun 2018, PP No 55 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 12 Tahun 2019, PP No 21 Tahun 2020, PP Pengganti UU No 1 Tahun 2020, Perpres No 35 Tahun 2015, Perpres No 17 Tahun 2018, Kepres No 7 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 33 Tahun 2019, PERDA Kab Pohuwato No 8 Tahun 2007, PERDA Kab Pohuwato No 8 Tahun 2016, PERDA Kab Pohuwato No 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato No 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Terdiri dari 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birorkrasi, serta untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birorkrasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 17 Tahun 2021, Permen PAN-RB No 25 Tahun 2021, Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, proses bisnis, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 23 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pohuwato No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2022 (23)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah yang m erupakan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003,UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020. PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 81 Tahun 2022, Perda Kab. Pohuwato No. 1 Tahun 2011, Perda Kab. Pohuwato No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 23 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PerkepANRI No. 2 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016; Keputusan KepANRI No. 61 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemkab Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara, serta dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur SIpil Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati in adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015. serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Wajib Lapor Kekayaan; Penyampaian LHKASN; Verifikasi dan Klarifikasi LHKASN; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyeleraskan APBD dengan perkembangan di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU NO.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000 ; UU NO.6 Tahun 2003; UU NO.17 Tahun 2003 ; UU NO. 1 Tahun 2004 ; UU NO.15 Tahun 2004 ; UU NO.33 Tahun 2004 ; UU NO.28 Tahun 2009 ; UU NO.12 Tahun 2011 ; UU NO.23 Tahun 2014 ; PP NO.55 Tahun 2005 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI NO.31 Tahun 2016 ; PERMENDAGRI No.39 Tahun 2012; PERDA NO.8 Tahun 2007 ; PERDA NO.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 24 Tahun 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU NO. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP 60 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPan-RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; SEMendagri No. 061/7737/SJ Tanggal 30 Desember 2014; PerKPK No. 2 Tahun 2019 .
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendali gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 24 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 30 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengaman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK CORONAN VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dalam rangka jaring Pengaman Sosial Dampak Coronan Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas Pencegahan penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda Kab Pohuwato No.08 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini atur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengeman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk didalamnya mengatur tentang Fungsi Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
