Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan menjadi jenis Pajak Kabupaten;/Kota, berdasarkan Pasal 80 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan PeraturanDaerah, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain, yaitu UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Pendataan dan Penetapan Pajak; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
14 halaman. Penjelasan: 4 halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 37.A Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 37.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH (UPTD) BALAI BUDIDAYA IKAN
INDOMUT KECAMATAN BACAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yakni Pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk melaksakan Kegiatan Teknis Operasional dan/ atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu dan juga dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukann Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budidaya Ikan (BBI) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selata.n Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 31 Tahun 2020.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH (UPTD) BALAI BUDIDAYA IKAN INDOMUT KECAMATAM BACAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
05 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 73
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur; b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,
mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; eraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2022.
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 14 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
24 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BEERITA DAERAH KABUPETEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU
ABSTRAK:
a. bahwa penataan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesehjateraan masyarakat,meningkatkan kualitas pelayanan publik,dan tata kelola pemerintah; b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat khususnya di kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dilakukan penetaan permukiman melalui pembangunan kawasan permukiman baru; c. untuk menwujudkan penataan kawasan permukiman diwilayah tersebut khususnya Desa Kawasi yang berada dikawasan proyek Strategis Nasional, maka perlu dilakukan relokasi permukiman desa kawasi saat ini ke kawasan permukiman baru sebagai tindak lanjut amanat pasal 4 ayat 6 huruf c peraturan daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang penataan permukiman dikawasan proyek Strategis Nasional; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a hingga huruf c di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Kabupate Halmahera Selatan tentang Pelaksanaan Relokasi Kawasan Permukiman Baru
Undang-Undang Repubhlik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan pemerintah Nomr 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koordinator BidangPerekonomian Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023.
PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
14 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; 2. bahwa standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang I jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang omor I Tahun 2004; Undang - Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor I Tahun 2022; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201O; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraruran Presiden Nomor 33 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021.
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
39 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 14 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2022.
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
08 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2023 NOMOR 52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2021.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
05 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
52 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MASA TRANSISI
ABSTRAK:
a. bahwa guna kepastian hukum dan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung pada Masa Transisi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1/MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/ A.1 /2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi persetujuan bangunan gedung dengan menggunakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang memberikan pelayanan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung dalam Masa Transisi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2022.
PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MASA TRANSISI
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
05 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu; 2. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
18 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
