Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 40 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Perekonomian

Download file:

30 Tahun 2023 ttg TAta Ca...Usaha Mikro_0001.pdf

ekonomi - umkm

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian dan Subsidi Bunga Pinjaman dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 7 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 94 Tahun 2017, PMK No. 105/PMK.07/2020, PMK No. 77 Tahun 2020, Perda No. 10 Tahun 2016
Tujuan Peraturan Bupati ini untuk : a. Pelaku Usaha Mikro untuk mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan profesional; b. membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir; c. menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi beban biaya usaha; dan d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. penganggaran; b. bank penyalur; c. sasaran, persyaratan penerima, jenis subsidi bunga pinjaman, besaran dan agunan; d. pelaksanaan dan tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman; e. pelaporan dan pertanggungjawaban; f. pengawasan dan monitoring dan evaluasi; dan g. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah Dan Pemasar Ikan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PERBUP Nomor 29 Tahun 202... Daya Ikan Kecil.pdf

perikanan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD. 2023/No. 29

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah Dan Pemasar Ikan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kewajiban dasar warga negara, termasuk nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah, dan pemasar ikan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan, pengolah, dan pemasar ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi fungsi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah, dan pemasar ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan kecil, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat didalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah dan pemasaran ikan.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, PP No. 50 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permenkes No. 18/PERMEN-KP/2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan 3. Pendataan 4. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah Dan Pemasar Ikan 5. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar Ikan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Pembiayaan 8. Partisipasi Masyarakat 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Nomor 28 Tahun 202...NG PAPBD TA 2023.pdf

apbd

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD. 2023/No. 28

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah huruf D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf h. bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan kepala daerah.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permendagri No. 9 tahun 2021, Perda Kab. Kuansing No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuansing No. 2 Tahun 2022, Perbup Kuansing No. 71 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singinngi Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.523.036.724.408 bertambah sebesar Rp.94.565.900.517 schingga menjadi Rp.1.617.602.624.925

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Nomor 27 Tahun 202...abaran APBD 2023.pdf

apbd

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD. 2023/No. 27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah huruf D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf h. bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan kepala daerah.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Perda Kab. Kuansing No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuansing No. 2 Tahun 2022, Perbup Kuansing No. 71 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singinngi Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.523.036.724.408 bertambah scbesar Rp.34.793.651.000 sehingga menjadi Rp.1.557.830.375.408.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Analisis Standar Belanja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Standar / Pedoman

Download file:

PERBUP Nomor 26 Tahun 202... Standar Belanja.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberdayaan Masyarakat Adat

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP Nomor 25 Tahun 202...KAT ADAT TERBARU.pdf

adat

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD. 2023/No. 25

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat

ABSTRAK:

bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan keberadaan adat beseta hak-hak tradisonalnya merupakan cerminan keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi. bahwa Kabupaten Kuantan Singingi sebagai negeri beradat berperan maksimal dalam melakukan Pemberdayaan Adat sebagai perwujudan falsafah adat warisan leluhur “tali tigo sapilin/tungku tigo sejorangan” yang merupakan salah satu pilar pembangunan daerah.
UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 1985, PermenAgraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, Permendagri No. 39 Tahun 2007, Permendagri No. 52 Tahun 2007, Perda Prov. Riau No. 1 Tahun 2012, Permendagri No. 52 Tahun 2014, Perda Prov. Riau No. 10 Tahun 2015, Perda Prov. Riau No. 14 Tahun 2018, Perda Kab. Kuansing No. 10 Tahun 2002
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup 3. Masyarakat Adat 4. Lembaga Adat 5. Pemberdayaan 6. Tanah Ulayat 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
15 Hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP Nomor 24 Tahun 202...gkat Daerah 2024.pdf

rencana kerja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD. 2023/No. 24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Kepgub Riau No. Kpts.1/I/2023, Perda Kab. Kuansing No. 4 Tahun 2021, Perbup Kuansing No. 13 Tahun 2023, Perbup Kuansing No. 71 Tahun 2022
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut : BABI : PENDAHULUAN BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita

Download file:

PERBUP Nomor 23 Tahun 202...ing Terintegrasi.pdf

kesehatan - anak

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD. 2023/No. 23

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi yang paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan penurunan stunting.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2012, PP No. 17 Tahun 2015, Perpres No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 65 Tahun 2013, Permendagri No. 44 Tahun 2016, PMK No. 61/PMK.07/2019, PerBKKBN No. 12 Tahun 2021
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Prinsip dan Pilar 3. Sasaran dan Kegiatan 4. Strategi 5. Indikator Kinerja 6. Peran Serta 7. Penelitian dan Pengembangan 8. Pengendalian dan Evaluasi 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi 11. Penghargaan 12. Pembiayaan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
38 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERBUP Nomor 22 Tahun 202...Tidak Layak Huni.pdf

permukiman

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2023/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah akan pemenuhan hunian yang layak, aman dan sehat, salah satunya dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 23 (dua puluh tiga) diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksana; Calon Penerima Bantuan; Penetapan Penerima Bantuan; Besaran Bantuan; Penggunaan Dana; Penyaluran, Pencairan Dana Dan Pengawasan; Sumber Dana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

Download file:

PERBUP Nomor 21 Tahun 202...tubuh_compressed.pdf

Rencana Kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2023/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-5889 Tahun 2021; Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/1/2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 26), di ubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT