Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut : BABI : PENDAHULUAN BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor
24
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Teluk Kuantan
Tanggal Penetapan
31 Agustus 2023
Tanggal Pengundangan
31 Agustus 2023
Tanggal Berlaku
31 Agustus 2023
Sumber
BD. 2023/No. 24
Subjek
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 57 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan