Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023

Pemberdayaan Masyarakat Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup 3. Masyarakat Adat 4. Lembaga Adat 5. Pemberdayaan 6. Tanah Ulayat 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

17 Oktober 2023

Sumber

BD. 2023/No. 25

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

HUKUM ADAT

Halaman ini telah diakses 60 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Nomor 25 Tahun 2023 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT TERBARU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

adat
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD. 2023/No. 25
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pemberdayaan Masyarakat Adat
ABSTRAK:	bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan keberadaan adat beseta hak-hak tradisonalnya merupakan cerminan keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi. bahwa Kabupaten Kuantan Singingi sebagai negeri beradat berperan maksimal dalam melakukan Pemberdayaan Adat sebagai perwujudan falsafah adat warisan leluhur “tali tigo sapilin/tungku tigo sejorangan” yang merupakan salah satu pilar pembangunan daerah. UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 1985, PermenAgraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, Permendagri No. 39 Tahun 2007, Permendagri No. 52 Tahun 2007, Perda Prov. Riau No. 1 Tahun 2012, Permendagri No. 52 Tahun 2014, Perda Prov. Riau No. 10 Tahun 2015, Perda Prov. Riau No. 14 Tahun 2018, Perda Kab. Kuansing No. 10 Tahun 2002 Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup 3. Masyarakat Adat 4. Lembaga Adat 5. Pemberdayaan 6. Tanah Ulayat 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023. 15 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023

Pemberdayaan Masyarakat Adat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT