PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mendorong peningkatan kinerja para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu didukung dengan adanya sikap disiplin baik di dalam maupun di luar jam kerja; Dalam rangka mewujudkan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sehingga lebih optimal dan terkoordinasi, maka diperlukan adanya suatu pedoman bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2017.
Kewajiban dan Larangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
85
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 37 Tahun 2019
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; Website resmi Pemerintah Kabupaten Samosir memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkar Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015.
Website Resmi Pemerintah Daerah; Media Sosial Resmi; Konten Website; Pengelola website dan website domain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 36 Tahun 2019
IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI E-KLINIK PENGADUAN DALAM PEMBINAAN PENYEDIA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem Aplikasi E-Klinik Pengaduan Dalam Pembinaan Penyedia Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar Bupati/Wali Kota,memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibuat aplikasi e-Klinik Pengaduan untuk pembinaan penyedia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP APLIKASI; MANFAAT APLIKASI; PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 34 Tahun 2019
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi, perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perda Kab. Samosir No. 7 Tahun 2006; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2006; Perda Kab. Samosir No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Samosir No. 14 Tahun 2011.
Tujuan dan Dasar Penghapusan; Prosedur Penghapusan; Pemusnahan Benda Berharga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 33 Tahun 2019
GERAKAN GOTONG ROYONG HARI JUMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Gotong Royong Hari Jumat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Pembangunan daerah memerlukan upaya bersama, sehingga diperlukan upaya yang dapat menggerakkan masyarakat agar berdaya untuk secara bersama-sama bekerja dan terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya guna mencapai tujuan bersama.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016.
Ruang Lingkup Gotong Royong/ Jumat Bersih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 32 Tahun 2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan pasal 323 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Gubernur Sumut telah mengesahkan Rancangan Perbup Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/418/KPTS/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pengesahan Perbup Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 4 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Samosir No. 9 Tahun 2017.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 31 Tahun 2019
PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Program Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Kabupaten Samosir, sehingga dapat tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2006; Perpres No. 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 021 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2011; Peraturan Bupati Samosir No. 39 Tahun 2018; Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 25297.K/10/DJM.S/2011; Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 2047.K/12/MEM/2013.
Lembaga Penyalur; Pengguna LPG tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 30 Tahun 2019
KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (UKPBJ) mengamanatkan UKPBJ menyusun dan menerapkan Kode Etik di lingkungan UKPBJ.
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Perbup Samosir No. 7 Tahun 2019.
Tujuan Kode Etik UKPBJ; Kode Etik dan Konflik Kepentingan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan; Panitera Majelis Pertimbangan; Tata Cara Persidangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 29 Tahun 2019
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 521/648/Distan/VI/2019 perubahan Nama Lokasi Kegiatan Anggaran DAK Bidang Pertanian sesuai dengan Rencana Kerja (RK) DAK Bidang Pertanian yang sudah disetujui oleh Kementerian Teknis Terkait perlu dilakukan perubahan Nama Lokasi Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian; Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige tentang Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2019 menyatakan bahwa salah satu persyaratan Penyaluran DAK Tahap I adalah Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Teknis terkait; Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Belanja Wajib yaitu khususnya Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga bahwa Anggaran yang ada hanya mampu untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019 (termasuk THR dan Gaji Ketigabelas); Untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut dilakukan dengan mengurangi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai CPNSD yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab. Samosir No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perbup Samosir No. 64 Tahun 2018.
Perubahan Penjabaran APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa RKPD Kabupaten Samosir adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, yang memberi arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan
1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU 36 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
5. UU 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. PP 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
12. Perda Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Samosir TA 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Samaosir TA 2019.
RKPD Kabupaten Samosir dimuat dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.
RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Samosir TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
3 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
