PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Program Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Kabupaten Samosir, sehingga dapat tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2006; Perpres No. 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 021 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2011; Peraturan Bupati Samosir No. 39 Tahun 2018; Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 25297.K/10/DJM.S/2011; Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 2047.K/12/MEM/2013.
Lembaga Penyalur; Pengguna LPG tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 30 Tahun 2019
KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (UKPBJ) mengamanatkan UKPBJ menyusun dan menerapkan Kode Etik di lingkungan UKPBJ.
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Perbup Samosir No. 7 Tahun 2019.
Tujuan Kode Etik UKPBJ; Kode Etik dan Konflik Kepentingan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan; Panitera Majelis Pertimbangan; Tata Cara Persidangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 29 Tahun 2019
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 521/648/Distan/VI/2019 perubahan Nama Lokasi Kegiatan Anggaran DAK Bidang Pertanian sesuai dengan Rencana Kerja (RK) DAK Bidang Pertanian yang sudah disetujui oleh Kementerian Teknis Terkait perlu dilakukan perubahan Nama Lokasi Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian; Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige tentang Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2019 menyatakan bahwa salah satu persyaratan Penyaluran DAK Tahap I adalah Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Teknis terkait; Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Belanja Wajib yaitu khususnya Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga bahwa Anggaran yang ada hanya mampu untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019 (termasuk THR dan Gaji Ketigabelas); Untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut dilakukan dengan mengurangi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai CPNSD yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab. Samosir No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perbup Samosir No. 64 Tahun 2018.
Perubahan Penjabaran APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa RKPD Kabupaten Samosir adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, yang memberi arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan
1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU 36 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
5. UU 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. PP 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
12. Perda Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Samosir TA 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Samaosir TA 2019.
RKPD Kabupaten Samosir dimuat dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.
RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Samosir TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 27 Tahun 2019
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR TA 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, serta Dana Operasional pimpinan DPRD Kabupaten Samosir TA 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 9 Permendagri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu mengatur ketentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD TA 2020.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Samosir No. 3 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 62 Tahun 2017.
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 26 Tahun 2019
RETRIBUSI PEMAKAIAN WETLAND BIOCORD DI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Wetland Biocord Di Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka Pemulihan Kualitas Air dan menambah Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Samosir, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir telah dibangun Sarana Prasarana berupa Wetland Biocord di Kabupaten Samosir; Untuk tertib pengelolaan dan pengoperasian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir, perlu diatur Retribusi Pemakaan Wetland Biocord di Kabupaten Samosir.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 1966; Perpres No. 81 Tahun 2014; Perda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011.
Retribusi pemakaian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir; Petunjuk Penggunaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2019
PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR I TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Samosir Nomor 1Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk sinkronisasi pelaksanaan dan pelaporan pengeluaran atas beban APBD sumber dana Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dilakukan berdasarkan SPM Langsung yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D-Ls oleh Kuasa BUD; Untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang menjalani tugas belajar; Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019.
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan atau Tunjangan serta ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima tunjangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
AZAS DAN PRINSIP PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS; KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN DAN KURUN WAKTU PEMBAYARAN; MEKANISME PENERBITAN DAFTAR NOMINATIF BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2019
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian kelurahan; Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/PMK.07/2018, menyatakan Dalam hal DAU Tambahan belum dianggarkan dalam APBD TA 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU Tambahan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019;
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD, bahwa BOP untuk Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Belanja Langsung.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKET DAN OPERASIONAL BUS WISATA SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir; Adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir; Untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir; Tarif Bus Wisata Samosir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan pelayanan sehingga perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017.
Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2019.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
