Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 180 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA-NO-5-2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA-NO-4-2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERDA-NO-3-2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

IZIN USAHA PERDAGANGAN, GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA-NO-2-2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

TATA KELOLA PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN

Abstrak

Perekonomian

Download file:

PERDA-NO-1-2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 3 Tahun 2016

Percalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perda No. 3 Th 2016 ttg s...berhentian Kades.pdf

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Percalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4' dan Pasal 49 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Berdasarkan pertimbangan ini perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
26 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perda No. 2 Th 2016 Pedoman Peny Perdes.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraturan di Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.36 Tahun 2003, UU No.12 tahun 2011, UU No. 23 tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.112 tahun 2014.
Ketentuan Umum, Azas Pembentukan, Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa, Peraturan Desa, Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme penyusunan peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten samosir Tahun 2006 Nomor 80 Seri D Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 3_2013_PBB Perdesaan Perkotaan.pdf

Pajak daerah-bumi-bangunan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; pendataan dan penetapan pajak; pemungutan pajak; tata cara pembayaran dan penagihan; surat tagihan pajak; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun sebelumnya berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati
12 Hlm; Penjelasan : 4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 17 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir

Abstrak

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda 17_2011_Penerimaan ...abupaten Samosir.pdf

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir

ABSTRAK:

Dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah, maka Pemerintah Kabupaten dituntut memanfaatkan seluruh potensi dari para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Samosir untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah dengan memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan di Kabupaten Samosir.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 79 Tahun 2001; PP Nomor 45 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perpres Nomor 67 Tahun 2005; Perdakab Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Perdakab Samosir Nomor 8 Tahun 2006; Perdakab Samosir Nomor 3 Tahun 2011; Perdakab Samosir Nomor 4 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Di dalamnya diatur tentang ketentuan penerimaan serta tata cara pelaksanaan dan besarnya sumbangan. Terkait ketentuan penerimaan dijelaskan bahwa daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga. Sumbangan tersebut tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan penggunaan sumbangan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan/atau pengelolaan barang milik daerah. Besarnya sumbangan dari Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan dan/atau nota kesepahaman dan harus dicantumkan dalam APBD, dalam POS Sumbangan Pihak Ketiga.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
6 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Kerjasama Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Nomor 16 Tahun 2011...Kerjasama Daerah.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.