PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 285 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2023
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasaman

Satu Data Indonesia

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021

APBD

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2019 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2018
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan