Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sikap peserta didik selain harus memenuhi kemampuan akademik, juga harus memenuhi kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendiknas No.19 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup; Nilai-Nilai Pembentukan Karakter; Pengembangan Pendidikan karakter; Impelemtasi Penyelenggaraan Pendidikan karakter Pada Satuan Pendidikan; Sanksi; ; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional prosedur Klinik Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin dan memenuhi hak bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sintang untuk mendapatkan akses keadilan dan menjunjung tinggi hukum, serta efektvitas penyelenggaraan pemerintah derah, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Klinik Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No. 76 Tahun 2013, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Pelayanan Bantuan Hukum di Klinik Bantuan Hukum; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 41 Tahun 2018
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan belanja Berupa Uang Atau barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima oleh badan layanan umum daerah satuan kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamantkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2017, PP No.23 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.61 Tahun 2007, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja; Penerbitan Pencatatan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja; Ralat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah; Penyampaian dan Penerbitan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; Penerapan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS, BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA DAN SUB-SUB UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembakuan Kode Lokasi Barang Inventaris, Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik barang milik pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kode Kepemilikan Barang Inventaris; Kode Lokasi Barang Inventaris; Tata Cara Penulisan Nomor Kode Lokasi barang Inventaris Pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Sintang Tentang Unit Pelaksana Teknis
ABSTRAK:
bahwa beberapa unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.123 Tahun 2016, Perbup No.125 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Administrasi Kependidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
pencabutan Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Administrasi Kependidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang, perlu membentuk unit pelaksana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.38 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 2006, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 1994, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.17 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, serta berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, maka diperluhkan pengaturan tentang Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008, UU No.9 Tahun 2010, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2006, Perda NO.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 5 dan pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Serta Besaran Tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional dinyatakan bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU 0No.2 Tahun 2008, UU No.9 Tahun 2010, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2006, Perda NO.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017, Perbup 84 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 2, pasa3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 50 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa guna tertibnya administrasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Sintang, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pemanfaatan; dan Pengamanan dan Pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
