Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Lembaran Daerah Kab Minahasa Utara Th 2018 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2017;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- Permendes No. 1 Tahun 2015;
- Permendagri No. 1 Tahun 2016;
- Permendagri No. 46 Tahun 2016;
- Permendagri No. 47 Tahun 2016;
- Permendagri No. 110 Tahun 2017;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
69 halaman terdiri dari 29 halaman batang tubuh dan 38 halaman lampiran (72 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Atas Penerimaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
- Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat , yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
- Jaminan Kesehatan Nasional diklaim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- Setelah klaim diverifikasi dan dibayarkan sebagai penggantian pelayanan kesehatan yang telah diberikan, maka status dana klaim berubah menjadi penerimaan atas jasa dan fasilitas kesehatan yang harus disetorkan langsung secdara bruto ke Kas Daerah, sehingga penerimaan dan penggunaannya wajib masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Dana dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan, jasa medis, dan jasa sarana berupa pembelian barang habis pakai serta kebutuhan operasional lainnya melalui Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis;
- Perlu diatur pemanfaatan atas penerimaan dana klaim.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 111 Tahun 2013;
- Permenkes No. 71 Tahun 2013;
- Kepmendagri No. 131.71.6116
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Utara No. 58 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pelaksanaan klaim, alokasi pemanfaatan atas penerimaan dana klaim JKN, penentuan pembayaran dan tempat pembayaran retribusi, tata cara pengajuan klaim, tata cara pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
10 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (16 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35 Tahun 2019
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kab Minahasa Utara Th 2019 No
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
- Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017, untuk efektifitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak;
- Perlu diberikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Minahasa Utara;
- Pemberian tunjangan dan transportasi harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 33 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 18 Tahun 2017; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 11 Tahun 2007; - SE Mendagri No. 188.31/7807/SJ; - Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017; - Perda Kab. Mianahasa Utara No. 5 Tahun 2018; - Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kab Minahasa Utara Th 2019 No 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Perka LKPP No. 2 Tahun 2010
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang prinsip pengadaan barang dan jasa, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, pengaduan pelanggaran kode etik, dan penegakan kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
8 halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh (7 bab)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu
ABSTRAK:
- Perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan nasional termasuk Pemerintahan Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mendorong dilakukannya perubahan pengaturan tentang desa;
- Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu merupakan bagian dari amanat undang-undang tentang desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah desa agar makin mampu mengikuti dinamika perkembangan jaman dan kehidupan masyarakat, maka perlu memberikan landasan berpijak bagi desa.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Permendagri No. 65 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang pemilihan hukum tua, pelaksanaan, perlengkapan pemilihan hukum tua, biaya penyelenggaraan pemilihan hukum tua, tata tertib pemilihan hukum tua, penyelesaian masalah pemilihan hukum tua, pengesahan dan pelantikan, serta pemilihan hukum tua antar waktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
42 halaman terdiri dari 27 halaman batang tubuh dan 15 halaman lampiran (74 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Utara No. 58 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah yang meliputi ketentuan umum, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, bantuan sosial yang meliputi ketentuan umum, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah di Kabupaten Minahasa Utara; dan
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Minahasa Utara DICABUT.
16 halaman terdiri dari 15 halaman batang tubuh (44 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab Minahasa Utara Th 2019 No 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
- Dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;
- Melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Utara No. 58 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pengalokasian dan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi serta perubahan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 46 Tahun 2018 dicabut
12 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh (6Pasal) dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur lebih lanjut peraturan pelaksanaannya.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Permendagri No. 110 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup, keanggotaan BPD, kelembagaan BPD, fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban, dan wewenang BPD, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
42 halaman terdiri dari 29 halaman batang tubuh dan 12 halaman lampiran (77 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
- Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017, untuk efektifitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak;
- Perlu diberikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Pemberian tunjangan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permenkeu No. 49/PMK.02/2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Utara No. 58 Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, besaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara DICABUT
5 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (11 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dan Bantuan Sosial (Beras) di Kabupaten MInahasa Utara
ABSTRAK:
- Cadangan pangan pokok (beras) merupakan bagian dari cadangan pangan nasional dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bantuan sosial beras dapat mencegah terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, dan politik yang akan semakin terpuruk jika tidak diberikan bantuan.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 18 Tahun 2012;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- Perpres No. 54 Tahun 2011;
- Keppres No. 83 Tahun 2006;
- Permendagri No. 30 Tahun 2008;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2011;
- Permentan No. 65 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, pembiayaan, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan, mekanisme penyaluran, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara.
6 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh (15 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat