PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 185 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2012
PEMBERIAN TAMBAHAN UANG (TU) PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 47 Tahun 2017
PELAKSANAAN ANALISI DAMPAK LALU LINTAS

Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 20 Tahun 2012
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2022
Indikator Kinerja Utama

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 09 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2018
Manajemen Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan