Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015; Perda Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 14 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 16 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 17 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 18 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 53 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum; Penetapan rincian alokasi dana desa; Penetapan rincian dana penyetaraan penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa; Penyaluran dana; Pelaporan Penggunaan Dana; Penggunaan Dana; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan lain-lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Perbup Minahasa Utara No. 22 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2019 DICABUT
7 Hlm (VIII Bab, 12 Psl), 5 Lampiran (18 Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No..
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa.
UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERDA Kab. Minut No. 3 Tahun 2015, PERDA Kab. Minut No. 3 Tahun 2019, PERBUP Minut No. 18 Tahun 2019, PERBUP Minut No. 53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APB Desa TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
5 Hlm ( 1 Bab, 3 Psl.), 1 Lampiran (7 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
Pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat memerlukan dukungan pembiayaan salah satunya melalui DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan untuk meningkatakan mutu pelaksanaannya sesuai ketentuan perundanganperlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.
UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.38 tahun 2007, PP No.45 Tahun 2013,PERMENKES No.86 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Asas dan tujuan, Ruang lingkup, Pengelolaan keuangan DAK non fisik bidang kesehatan, Mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban keuangan dana alokasi khusus, Monitoring, evaluasi dan pengawasan, Pelaporan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
11 Hlm (8 Bab, 17 Psl),30 Hlm. Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2020
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019
PERJALANAN-DINAS-KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PEGAWAI-TIDAK-TETAP-MINAHASA UTARA-2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/riil, memeuhi ddengan kemampuan keuangan daerah.
UU No28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.46 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No.49/PMK.02/2017, PERMENDAGRI No.33 Tahun 2019, PERDA Minahasa Utara No.3 Tahun 2019, PERBUP Minahasa Utara No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Jenis, subjek dan tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Pembiayaan, Dokumen perjalanan dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP Minahasa Utara No.2 Tahun 2019 Dinyatakan tidak berlaku.
13 Hlm. (7 Bab, 31 Psl), 11 Lampiran (13Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasl 12 ayat (1) PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Minahasa Utara TA2020.
UU No.33 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.8 Tahun 2017, PERPRES No.78 Tahun 2019, PMK No.205/PMK.07/2019, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, PERDA Minahasa Utara No.3 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Penetapan rincian dana desa, Penyaluran dana desa, Pemantauan dan evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP No.15 Tahun 2019 DICABUT
8 Hlm.(7Bab, 17 Psl), 5 Hlm.Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar Kabupaten Minahasa Utara
UU No.33 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PERPRES No.87 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018, PERDA Minahasa Utara No.03 Tahun 2019, PERBUP Minahasa Utara No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Kedudukan, tugas dan fungsi, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP No.33 Tahun 2019 DICABUT
6 Hlm.(5 Bab, 14 psl), 2 Hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 12 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja, Kinerja dan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI, PRETASI KERJA, DAN/ATAU PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan PNS berdasarkan prinsip memenuhi kriteria dan kemampuan keuangan daerah telah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018, PERDA Minahasa Utara No.5 Tahun 2016, PERDA Minahasa Utara No.3 Tahun 2019, PERBUP Minahasa Utara No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria pemberian tambahan penghasilan, Kriteria penerimaan, Kriteria tidak menerima, Tujuan pemberian tambahan penghasilan, Penilaian kinerja, Penggunaan mesin finger print, Absensi manual, Tugas khusus, Perawatan mesin finger, Jam kerja, Tata cara pembayaran tambahan penghasilan, Pembiayaan dan besaran tambahan penghasilan pegawai, Penutup, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP Minahasa Utara No.7 Tahun 2019 DICABUT
18 Hlm (15 Bab, 29 Psl), 10 lampiran (14Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Perjalanan dinas DPRD Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggung jawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata memenuhi kondisi kemampuan keuangan daerah.
UU No.28 tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.1 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No49/PMK.02/2017, PERDA MINUT No.3 Tahun 2019, PERBUP Minut No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Subjek dan Tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Tata Cara Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Dokumen Perjalanan Dinas, PenanggungJawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP MINUT No.1 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlm ( 7BAB, 24 Psl), 17 Lampiran(17Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, yang menyebutkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai Kemampuan APBD.
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.331 Tahun 2019, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.332 Tahun 2019, PERDA MINUT No.5 Tahun 2017, PERDA MINUT No.3 Tahun 2019, PERBUP MINUT No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelompokan Kemampuan keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Dana Opearional Kepada Pimpinan DPRD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP MINUT No.09 Tahun 2019 dicabut
9 Hlm ( 8 BAB, 17 Psl), 2 lampiran (3Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
PP No.18 Tahun 2017 dan PERDA No.5 Tahun 2017. Tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PMK No.49/PMK.02/2017, PERDA No.5 Tahun 2017, PERDA No.3 Tahun 2019, PERBUP No. 53 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Besar Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP No.35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Hlm. (V Bab, 11 Pasal).
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
