Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjualan Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah
yang Bersifat Khusus;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tata Cara Penjualan BMD Berupa Rumah Negara Golongan III
Bab V Tata Cara Penjualan BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integrasi Satu Data Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung perencanaan dan
pengendalian pembangunan yang berkualitas dan
efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat,
mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis,
handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta
ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan
komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten; bahwa untuk memperoleh kemudahan layanan data dan
informasi pembangunan dalam rangka mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,
maka perlu keterpaduan perencanaan pembangunan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa guna
mendukung data yang dikelola secara seksama dan
berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Integrasi Satu Data Untuk
Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Kewenangan
Bab IV Mekanisme
Bab V Kebijakan dan Strategi
Bab VI Pengelolaan
Bab VII Sumber Daya Manusia
Bab VIII Kelembagaan dan Koordinasi
Bab IX Kerjasama dan Kemitraan
Bab X Peran Serta Masyarakat
Bab XI Larangan
Bab XII Insentif dan Disinsentif
Bab XIII Pembinaan dan Pengendalian
Bab XIV Pembiayaan
Bab XV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 49 Tahun 2016
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Bab V Tugas dan Fungsi
Bab VI Rincian Tugas
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2013 dicabut.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 49 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu membentuk Peraturan Bupati Klaten tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 ; Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Sistem Dan Prosedur Pemungutan BPHTB
Bab IV Fasilitasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.
76 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 49 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
banwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 avat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun
2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usana Mikro,
Kecil dan Menengah kabupaten klaten perlu menyusun
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Klaten: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Klaten;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Rincian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan
dan menjadi tanggungjawab dari Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian maka perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah; ahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian telah ditetapkan
dalam 4 (empat) Peraturan Bupati, sehingga untuk
penyederhanaan regulasi perlu dilakukan
penggabungan pengaturan Unit Pelaksana Teknis
Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Bupati; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Ka bu paten Klaren Nomor 8 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu, UPTD Rumah Pemotongan Hewan, UPTD Budidaya Ikan, UPTD Agro Techno Park, Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Peraturan Bupati Kia ten Nomor Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2017, Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 41 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2020 dicabut.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang digunakan untuk mendanai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan ADD
Bab III Pengelolaan, Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan, Penggunaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Penundaan Dan Penghentianpenyaluran ADD
Bab IV Pembiayaan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2013 dicabut.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2017
PEDOMAN - PENGELOLAAN DAN PENANGANAN - PENGADUAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdapat pembentukan Perangkat Daerah baru yang mengakibatkan peralihan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 87
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pengawasan dan Pengendalian BMD
Bab V Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan dan Pengendalian BMD
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Registrar Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara, perlu mengatur Tata Cara Registrar
Nama Domain Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
Klaten tentang Registrar Nama Domain Perangkat Daerah dan
Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Klasifikasi Nama Domain
BAb IV Penggunaan Nama Domain dan Penunjukan Pejabat Nama Domain
Bab V Server Nama Domain
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
