Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode satu tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Klaten TA 2021, penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten TA 2021 dan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat ketidaksesuaian secara kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, maka perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti dengan peraturan baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Bab VI Tugas, Fungsi dan Wewenang
Bab VII RIncian Tugas
Bab VIII Tata Kerja
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa perubahan paradigma Rumah Sakit dari lembaga sosial yang kebal hukum menjadi lembaga yang dapat sebagai subyek hukum, perlu diantisipasi oleh rumah sakit; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, yang efektif, efisien dan berkualitas,perlu peraturan internal rumah sakit sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi semua pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sagas Waras Kabupaten Kiaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/Per /IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi, Motto dan Nilai
Bab III Pemilik dan Status Rumah Sakit
Bab IV Direksi/Pejabat Pengelola
Bab V Rapat
Bab VI Komite
Bab VII Pengawasan Internal
Bab VIII Tarif
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2022
PAKAIAN SERAGAM BAGI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KLATEN-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2022/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Seragam bagi Petugas Pelayanan Publik di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung budaya layanan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik, maka perlu adanya pengaturan tentang Pakaian Dinas bagi petugas pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Bagi Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penggunaan Seragam Petugas Pelayanan Publik; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
44
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat
perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
secara wajar; bahwa setiap anak berhak mendapatkan
perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari
kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak serta untuk menyesuaikan
dengan kondisi penyelenggaran perlindungan anak
di daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Anak di Kabupaten Kla
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2013;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak, kewajiban pemerintah daerah dan orang tua, perwalian dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, kelembagaan perlindungan anak, kabupaten layak anak, peran serta masyarakat, pembiayaan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan
tata kerja serta dalam rangka efisiensi dan
efektifi tas administrasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten; a b wa. dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati
Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten tidak sesuai lagi oleh karena itu
perlu diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/MPTM-83 Tahun 1988; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 72/Kep/M.PAN /2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalang ngles penataan kota serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Klaten dengan lahan yang terbatas, maka Rumah Susun yang dibangun di Kabupaten Katen perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun berhasil guns dan berdaya guna mencapai target dan sasaran yang diharapkan serta pelaksanaan penghuniannya berjalan dengann tertib, elfektif dan efisien;
Paral 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007; Peraturan Ducah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Klaten Tahun 2021 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Sanksi Denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Keputusan BPBP No. 9A Tahun 2020; Keputusan BNBP No 13A Tahun 2020; Perda Kab Klaten No 16 Tahun 2011; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2016; Perbup Klaten No 36 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Klaten No 61 Tahun 2016; Perbup Klaten No 79 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup dari Peraturan ini adalah:
a. Pembebasan sanksi denda administratif; dan
b. Jangka waktu pembebasan sanksi denda administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Dareah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan program taktis strategis
pembangunan Kabupaten Klaten dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) yang menetapkan prioritas
program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima)
tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis
strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi
yang dapat dipertanggungjawabkan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Renstra Perangkat Daerah
Bab III Sistematika Renstra Perangkat Daerah
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu adanya
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
pembinaan dan pengendalian atas program dan kegiatan
yang direncanakan; bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten
Klaten memerlukan penyesuaian, oleh karena itu perlu
diganti dengan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Supati Klaten Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Organisasi Pengendali Program dan Kegiatan, Organisasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, Pelaporan, Pengendalian, Monitoring, Penyerahan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan di Luar APBD, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 dicabut.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
