PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.026 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2023
Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan

Lingkungan Hidup

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Bantul No. 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No 157 Tahun 2020 ttg Mekanisme Pemanfataan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan
  2. PERBUP Kab. Bantul No. 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
  1. PERBUP Kab. Bantul No. 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2019
Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2023
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan