Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum pada Trayek Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah tentang kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak dan Komponen Lainnya dan Surat
Menteri Perhubungan Nomor PR.301/1/7/Phb-2014 tentang
penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak
Pengalihan Subsidi BBM maka tarif angkutan penumpang umum
di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi terpadu Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Pengusaha
Angkutan, Organda, Polres Temanggung dan Awak Angkutan maka
perlu mengatur penyesuaian tarif angkutan umum di Kabupaten
Temanggung dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu no 2 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Kepmenhub No KM.89 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No KM 52 Tahun 2006; Kepmenhub No KM.35 Tahun 2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tarif Dasar Anglmtan Penumpang Umum pada Trayek Perkotaan dan Perdesaan
di Kabupaten Temanggung sebesar Rp.348,01 (Tiga Ratus Empat Puluh
Delapan satu sen Rupiah) sampai dengan Rp.866,14 (Delapan Ratus Enam
Puluh Enam Empat Belas Sen Rupiah) per penumpang per kilometer dengan
jarak tempuh minimal 6 ( enam ) kilometer
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2019
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana - kelurahan - pedoman pelaksanaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2019/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Perbup Temanggung No 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Kegaitan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Peda Kab Teamnggung No 11 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 112 Tahun 2017; Permendagri No 130 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penganggaran, penggunaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian intern
yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung, perlu dilakukan kegiatan pengawasan
berupa audit ketaatan; bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan
langkah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam
pelaksanaan audit ketaatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, diperlukan Pedoman Audit Ketaatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit ketaatan bagi APIP Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan mendesak
antara lain formulasi Belanja Tidak Terduga, penanganan
Covid 2019 (COVID-19), pemetaan kegiatan dan sub
kegiatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer
Pemerintah Pusat di Kabupaten Temanggung perlu diatur
standar harga satuan;
b. bahwa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur
standar harga satuannya, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Tahun 2021 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51
Tahun 2020 diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan maka untuk kelancaran dan ketertiban dalam rangka memberikan hak yangs ama dalam mengakses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik baru di Kab Temanggung, perlu diatur dengan perbup, bahwa dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemkab kepada Pemprov, maka Perbup Temanggung No 31 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pemerintah Peserta Didik Baru;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendikbud No 18 Tahun 2016; Permendikbud No 17 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan, zonasi, biaya pendaftaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2015 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2018
bantuan sosial - jaminan sosial - penyandang disabilitas
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/NO. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung perlu adanya bantuan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan SOsial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014' UU No 8 Tahun 2016; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 208; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016;
Peraturann Bupati ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kab Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan dan untuk lebih efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu diatur
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada
Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011;
Peraturan Bupati inimengatur tentang penyelenggaraan pela yanan perizinan dan non perizinan, penandatanganan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan dan non perizinan, pelaksanmn perizinan, pengawasan dan pembinaan, pencabutan izin, penanganan pengaduan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2009
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN - PERPANJANGAN MASA DISPENSASI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2009/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan; bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal perpanjangan masa dispensasi
pelayanan pencatatan kelahiran, dalam upaya mendorong pencapaian Rencana strategis 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya" dan untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka diberikan perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sampai dengan bulan Desember 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk
Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berupa pembebasan persyaratan Penetapan pengadilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2010 No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Musibah Longsor Fondasi Pagar Tembok Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
56 Tahun 2010 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat
Bencana Alam Khususnya Musibah Longsor Fondasi Pagar
Tembok Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Temanggung, maka perlu penanganan secepatnya. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2010
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati menetapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp40.000.000,00 untuk menangani musibah longsor fondasi pagar tembok belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan pelaksana, wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung, dengan biaya yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, maka perlu dibuat pengaturan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg secara terpadu, transparan,akuntabel, kompetitif dan adil terutama di Kabupaten Temanggung;
UU No.13 Tahun 1950, UU No.22 Tahun 2001, UU No.33 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2004, Perpres No.104 Tahun 2007, Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005, Permen ESDM No.021 Tahun 2007, Permen ESDM no.26 Tahun 2009
Dalam Perbup ini mengatur tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang memuat Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Pengalokasian dan Het, Mekanisme Distribusi,Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Aturan Peralihan dan Lampiran contoh surat Pendistribusian Liequefied Petroleum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
