Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2010 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukail Hasil Tembakau di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Cukai, disebutkan Gubernur mengelola dan menggunakan dana
bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana
bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di
daerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan
cukai hasil tembakau setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
Dasar hukum dari peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Nomor 20/PMK.07/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Bupati bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing daerah, dengan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati atau Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, serta sanksi diberikan atas penyalahgunaan alokasi dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2010.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2013 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bu pati
Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Nomenklatur dan Jumlah Unit Pelaksana Tekn is Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Badan dan Satuan Pendidikan Kabupaten
Temanggung dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
perlu disusun Peraturan Bupati. Dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi,
perlu disusun Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Temanggung
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 2 Tahun 2011
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Peraturan ini menjelaskan pengertian beberapa istilah, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Selain itu, peraturan ini mencantumkan uraian tugas di lingkungan UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
10 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 38 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Temanggung No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tentang tata cara
pengajuan permohonan santuan kematian dan rekening
untuk belanja santunan kematian, Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan
Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6, perubahan ayat (2) Pasal 8, perubahan ayat (1) Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2017
guru dan tenaga kependidikan - pembinaan, evaluasi kinerja - pengembangan keprofesian berkelanjutan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kab Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi, untuk itu wajib dilakukan pembinaan, evaluasi kinerjanya secara periodik dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan keprofesian bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Permendiknas No 12 Tahun 2007; Permendiknas No 13 Tahun 2007; Permendiknas No 16 Tahun 2007; Permendiknas No 27 Tahun 2008; PermenPAN RB No 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No 03/V/PB/2010 dan No 14 Tahun 2020; Permendiknas No 27 Tahun 2010; Permendiknas No 35 Tahun 2010; Permendiknas No 38 Tahun 2010; PermenPAN RB No 21 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kebijakan strategis pembinaan, evaluasi kinerja dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 KEPADA APARATUR NEGARA-TEMANGGUNG-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pembayaran terkait Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pertanggungjawaban; Pengendalian; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatuir tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II UPTD pada Dinas
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2021
petunjuk pelaksanaan pengelolaan lampu penerangan jalan umum
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum, perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020;
Peraturan ini berisi tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2015 yaitu: Ketentuan Pasal 1, Pasal 6 dan Pasal 9 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan · kerapian,
keindahan, kebersihan, kesehatan, ketertiban dan
keamanan umum serta untuk meningkatkarn
pemanfaatanya bagi kepentingan masyarakat rnaka
perlu pengaturan penggunaan Aloon-aloon Kota
Temanggung Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Paraturan
Bupati Temanggung tentang Pengaturan Penggunaan
Aloon-aloon Kata Temanggung Ka bu paten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 1 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pengaturan penggunaan, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2006 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2016 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Pedagang Pasar Ternak Terpadu di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a . bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Ternak Terpadu
di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang
pasar;
b. bahwa penempatan kembali ke pasar baru, pedagang
diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios di
Pasar Ternak Terpadu Desa Badran Kecamatan Kranggan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penempatan Pedagang Pasar Ternak Terpadu di Desa
Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah bebeeraa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 3 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab temanggung No 17 Tahun 2015; Permendag No 48/MDAG/
PER/8/2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
9 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 7
ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal
24, Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi, Tugas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Penganggaran dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
