Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun NAggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memeroleh persetujuan;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan
Perwakilan Rakyat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD Tahun 2011 No.28
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Temanggung perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber
informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan
untuk menyediakan layanan bagi masyarakat secara optimal dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun
1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis-jenis perpustakaan serta hak, kewajiban, dan kewenangan masyarakat dan pemerintah daerah terkait perpustakaan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan ketentuan mengenai tenaga perpustakaan, kerjasama dengan masyarakat, serta pembinaan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran terkait perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
17 hlm. beserta Penjelas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2010 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalihan Fungsi dan Pelimpahan Tanah Kas Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diatur lebih
lanjut
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nemer 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nemer 8 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 4 tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Menjelaskan tata cara pengalihan fungsi dan pelimpahan tanah kas desa, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan memberikan sarana pengawasan. Memberikan pedoman kepada penyelenggara Pemerintahan Desa agar pengalihan fungsi dan pelimpahan tanah kas desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan nilai kemanfaatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010.
Peraturan Bupati Temanggung No. 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengalihan Fungsi dan Pelimpahan Tanah Kas Desa Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2013
PERBUP Kab. Temanggung No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2013 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerinatahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang
kebijakanakuntansi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005; Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Pasal 1 menguraikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mencakup prinsip-prinsip akuntansi, basis akuntansi, dasar pengukuran, pentahapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, hingga aspek-aspek seperti pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, investasi, dan lainnya. Pasal 2 menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terkhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2012 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2020
tunjangan hari raya - petunjuk teknis pelaksanaan pemberian
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS di Lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 24 Tahun 2020; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2019; Perbup Temanggung No 80 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya, pembayaran tunjangan hari raya, pertanggung jawaban, pengendalian, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2019 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.19 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas, atribut pakaian dinas, pemakaian atribut pakaian dinas, jadwal penggunaan pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2011 dicabut.
70 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang
merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) dan Kantor Penanaman Modal
(KPM) Kabupaten Temanggung, maka dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan perizinan dart - non perizinan
perlu mengatur kembali _ Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan dan · Periandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun ·
2009 . ten tang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan · . Dan Pemberian Mandat
Penandatangahan Perizinan Terpadu Di Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan _ sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang · Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan
Non Perizinan Pada Kantor Pelayarian Perizinan Dan
Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor · 32 Tahun 2004; Undang-Undang · Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahurr 2009; Undang-Undang . Norrior 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tetnanggung Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Ka bu paten Temanggung 'Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan : Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri ·Republik. Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nornor 23 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pendelegasian wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2009 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 78 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan
Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 119 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Fungsi
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 78 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2001; PP No 23 Tahun 2003; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2016; Perda Kab Temanggung No 20 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 31 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 63 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 108 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lpaoran Realisasi APBD Kab temanggung TA 2017 dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp66.478.733.932,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2009
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN - MEKANISME KERJA DAN METODE
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2009/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Kerja Dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
disebutkan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan
ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja Dan Metode Penyuluban Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2009.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
