covid-19 - petunjuk teknis - insentif dan santunan kematian
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2021/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan COVID-19, perlu adanya Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Temanggung yang ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/4239/2021; Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan sasaran, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan penerima insentif dan santunan kematian, mekanisme perhitungan dan pembayaran insentif dan satunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembimbingan dan Konsultansi Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah; bahwa salah satu peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembimbingan dan Konsultansi Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pembimbingan dan konsultansi pengawasan, pelaksanaan pembimbingan dan konsultansi pengawasan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan mendesak
antara lain formulasi Belanja Tidak Terduga, penanganan
Covid 2019 (COVID-19), pemetaan kegiatan dan sub
kegiatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer
Pemerintah Pusat di Kabupaten Temanggung perlu diatur
standar harga satuan;
b. bahwa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur
standar harga satuannya, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Tahun 2021 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51
Tahun 2020 diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan
perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2019; Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan, Persandian, Kearsipan, Pengadaan dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu
diatur Jadwal retensi Arsip Substantif di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip
Substantif Urusan Perpustakaan, Persandian, Kearsipan,
Pengadaan dan Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Perpustakaan, Persandian, Kearsipan, Pengadaan dan
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan ini memuat tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Perpustakaan, Persandian, Kearsipan, Pengadaan dan
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung,
maka perlu diatur Jadwal retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip keuangan, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2013;
Dalam peraturan ini berisi tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan dan dalam rangka meningkatkan
Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung
maka perlu diatur petunjuk pelaksanaanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2020; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun
2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan yang meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perpustakaan Kabupaten; Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan Khusus; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2021
INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2021/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua
Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun
Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun
Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung yang meliputi: Maksud dan Tujuan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya
sangat luas dan terjadi pada semua aspek kehidupan
mengakibatkan sebagian ekonomi masyarakat terpuruk, hal
ini membutuhkan kepedulian berbagai pihak dalam
pemulihannya;
b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat
Kabupaten Temanggung dilakukan program masyarakat
unggul sejahtera dengan tani pekarangan konservasi lahan
dan desa bebas sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan
Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini idatur tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan
Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Temanggung yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Aspek; Sasaran; Penerima Manfaat; Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; Peran Perangkat Daerah dan Lembaga/Aktor Non Pemerintah; Partisipasi Masyarakat; Bentuk Kolaborasi; Pengertian dan Konsep Mustika Desa;Logo dan Filosofi Mustika Desa; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2021
petunjuk teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga belas aparatur negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2021/ No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021 maka perlu menetapkan Petunjuk
Teknis dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2020; . Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat