Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021

RETRIBUSI JASA USAHA

Perekonomian

Download :
LUWU TIMUR1tahun2021.pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA USAHA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBAR DAERAH KABUPATEN LUWU

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan adanya penambahan Objek Retribusi Jasa Usaha dan untuk me wujudkan pemungutan Retribusi Daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribu.si dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usa.ia, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pere konomian saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang l'erubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Jsaha
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahur 1945 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentar:g Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarr.n Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200LI tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200,:. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ·+438); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ter.tang Lalu Lintas Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ·+438) 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarar Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ei049) 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 :I tentang Pembentukan Peraturan Perundang.. undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Ta.hun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1-Jomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201LI tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahr.n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatar: Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribus: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubs han atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Jomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 1 Daerah adalah Kabupaten Luwu Pasal 2 Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggaraan pasal 3 struktur tarif retribusi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
NOMOR 15 TAHUN 2011
NOMOR 1 TAHUN 2021
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2014

Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup no 69 2014 ttg NJOP PBB Menara Telkom.pdf

Abstrak

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2014/ No.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 6. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 7. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan• bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi; 9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. BAB I1 NILA! JUAL OBJEK PAJAK Pasal 2 Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2Ol6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Download :
Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2OL6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2Ol6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nornor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan memperhatikan adanya usulan perubahan/ pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja, rincian objek belanja dalam objek belanja dan penjelasan dalam rincian objek belanja, maka dipandang perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur nomor 59 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 201 7
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Xegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Xegara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 15. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nornor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 89); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11); 22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59);
Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LU\\'U Timur Tahun Anggaran 2017 : 1. Pendapatan a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Defisit Setelah Perubahan 1. Pembiayaan a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah / (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Pembiayaan Netto Rpl.337.428.113.229,00 Rpl2.000.000.000,00 Rpl .349.428.113.229,00 Rp1 .361.928.113.229,00 Rp 12. 000. 000. 000 ,00 Rpl.373.928.113.229,00 (Rp24.500.000.000,00) Rp24. 500. 000. 000, 00 RpO Rp24.500.000.000,00 Rp24.500.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp.O Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luw u Timur Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci ------- lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 1. Lampiran l Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan APBD Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja clan Pembiayaan; Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2006

Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA-16-2006-iZIN-Ketenagakerjaan.pdf

Abstrak

PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha di bidang ketenagakerjaan yang terkandung dalam jiwa Otonomi Daerah diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan ketenagakerjaan; b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijakan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan diperusahaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konversi ILO Nomor 81 mengenai Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur. 5. Perizinan/Rekomendasi Ketenagakerjaan selanjutnya disebut perizinan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagakerjaan produksi atau jasa. 6. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan mendapatkan upah/gaji tertentu. 7. Pengusaha adalah : a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan yang bukan miliknya. c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Wilayah Kabupaten Luwu Timur mewakili perusahaan diluar Kabupaten Luwu Timur. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. Pasal 2 Tujuan Pemberian Izin Ketenagakerjaan adalah : a. Untuk Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan usaha dibidang produksi dan jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi. b. Untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah dan negara. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan adalah wilayah kerja Kabupatenn Luwu Timur. BAB III JENIS PERIZINAN DAN PENGESAHAN Pasal 4 1. Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. 2. Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan kegiatan AKL/AKAD. 3. Surat Persetujuan Penempatan (SSP) AKAD dan Penandatanganan perjanjian kerja. 4. Pengesahan Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan. 5. Penerbitan SIUP / PJTKI / Perwada. 6. Pemberian rekomendasi perpanjangan IMTA. 7. Izin Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/perguruan tinggi dan lembaga latihan kerja (Pemerintah/Swasta). 8. Pengesahan Akte pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan. 9. Rekomendasi penggunaan kantin dan katering. 10. Pengesahan pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pengering Uap (Super Heater), Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pendingin, Ketel Air Panas (hot water batter). 11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Berlebihan. 12. Pengesahan pemakaian mobil crane, tower crane, over head travelling crane, pudestab crane, genteng crane. 13. Pengesahan pemakaian eskalator, ban berjalan, truk angkut, traktor, truk derek. 14. Pengesahan pemakaian forklif, sky climber (gondola), sky left (kereta gantung), lokomatif gerbong, jalan rel industri. 15. Pengesahan pemakaian turbin uap, turbin gas, turbin air motor uap. 16. Pengesahan pemakaian alat transmisi tenaga mekanik, mesin perkakas, mesin produksi alat pengering oven, pesabat karbit, tangki apung dan lain-lain. 17. Pengesahan Instalasi pemadam kebakaran dan hidrant dan sejenisnya. 18. Izin operator (SIO) alat angkut dan angkat, ketel uap. 19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP). 20. Pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB). 21. Pencatatan PKWT dan PKWTT. Pasal 5 Jenis perizinan ketenagakerjaan lainnya yang belum tercantum pada pasal 4 dan dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan Bupati. BAB IV PROSEDUR PERIZINAN Pasal 6 Prosedur perizinan dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas dan instansi terkait. Pasal 7 Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 secara umum dilengkapi dengan : a. Surat Permohonan b. Profil Badan Usaha Pemohon c. Jenis Izin yang dimohon d. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku. Pasal 8 Kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum pada pasal 7 akan dicantumkan berdasarkan jenis perizinan/pengesahan melalui peraturan atau keputusan Bupati. BAB V PERORGANISASIAN Pasal 9 (1) Untuk hal yang sifatnya teknis akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Tim Teknis terdiri dari Tenaga Dinas yang khusus menangani hal tersebut pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga lain yang terkait. BAB VI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN Pasal 10 (1) Tim teknis melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. (2) Memberikan pertimbangan tehnis atau melaporkan hasil penilaian permohonan kepada Bupati. (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diberikan perizinan ketenagakerjaan dimaksud oleh Bupati. (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) disampaikan kembali kepada pemohon oleh Bupati dengan disertai alasan penolakan. PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Biaya pemeriksaan dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon. (2) Rincian biaya yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon sesuai jenis perizinan yang diajukan. (3) Khusus penggunaan tenaga kerja dibebankan biaya dan disetor ke Kas Daerah yang struktur dan besarnya ditetapkan sebagai berikut : Jumlah Tenaga Kerja yg Dipekerjakan Tarif Retribusi (Rp) 1 sampai dengan 5 orang Rp. 25.000,- 6 sampai dengan 10 orang Rp. 35.000,- 11 sampai dengan 15 orang Rp. 50.000,- 16 sampai dengan 25 orang Rp. 65.000,- 25 sampai dengan 50 orang Rp. 25.000,- 51 sampai dengan 100 orang Rp. 85.000,- 101 sampai dengan 250 orang Rp. 100.000,- 251 sampai dengan 500 orang Rp. 125.000,- 501 sampai dengan 1000 orang Rp. 150.000,- 10001 sampai dengan keatas Rp. 300.000,- Pasal 12 Setiap pemberian perizinan dokumen ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur diwajibkan membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinan sebagai berikut : No Jenis Perizinan Besarnya Biaya ( Rp ) 1. Perizinan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Latihan Swasta 50.000,- 2. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan Kegiatan AKL/AKAD 50.000,- 3. Surat Persetujuan Penempatan (SSP) AKAD dan menandatangani Perjanjian Kerja 50.000,- 4. Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 50.000,- 5. Penerbitan SIUP/PJTKI/Perwada 50.000,- 6. Pemberian Rekomendasi IMTA Baru dan Perpanjangan maupun sementara 100.000,- 7. Izin Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah / Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja 50.000,- 8. Pengesahan Akte Pengawasan Ketenagakerjaan pada Perusahaan 75.000,- 9. Rekomendasi Penggunaan Kantin dan Catering 100.000,- 10. Pengesahan Pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pemanas Uap (Super Heater), Penguap, Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pelindung, Ketel Air Panas (Hot Water Batter) 500.000,- 11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Bertekanan 200.000,- 12. Pengesahan Pemakaian Mobil Crane, Crawer, Tower Grane, Over Head Travelling Grane, Pudestab Grane, Genteng Grane 150.000,- 13. Pengesahan Pemakaian Eskalator, Ban Berjalan, Truck Angkut, Traktor dan Truk Derek 150.000,- 14. Pengesahan Pemakaian Forklift, Sky Climber (Gondolan), sky Left (Kereta Gantung), Lokomotif Gerbong dan Jalan Rel Industri 150.000,- 15. Pengesahan Pemakaian Turbin Uap, Turbin Gas, Turbin Air Motor Uap 150.000,- 16. Pengesahan Pemakaian Alat Transmisi Tenaga Mekanik, Mesin Perkakas, Mesin Produksi Alat Pengering Oven, Pesawat Karbit, Tangki Opung dan Lain-lain 150.000,- 17. Pengesahan Instalasi Pemadam Kebakaran dan Hidrant serta sejenisnya 75.000,- 18. Izin Operator (SIO) Alat Angkut dan Angkat Ketel Uap 125.000,- 19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 500.000,- 20. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 500.000,- 21. Pencatatan PKWT dan PKWTT 5.000,- BAB VIII K E W A J I B A N Pasal 13 (1) Pemegang perizinan sesuai jenisnya wajib membayar biaya perizinan dan biaya lainnya sesuai ketentuan Peraturan atau Keputusan Bupati. (2) Pemegang Izin Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. BAB IX P E N G A W A S A N Pasal 14 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemegang izin. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Temuan yang diperoleh dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. BAB X MASA PERALIHAN Pasal 15 (1) Pada masa peralihan ini dilakukan pengecekan terhadap seluruh perizinan dibidang ketenagakerjaan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. (2) Bagi Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan agar melaporkan masa berakhirnya kepada Bupati dengan tembusan Dinas disertai laporan kemajuan usaha yang telah diberikan. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 (1) Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh izin ketenagakerjaan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi tersebut berupa teguran sampai pencabutan izin usahanya oleh Bupati sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dinas. (3) Bagi Badan Usaha yang tidak melakukan aktifitas selama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan izinnya akan diberikan peringatan I, II, III sampai dengan pencabutan surat izin. KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 dan 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2018.pdf

Abstrak

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial, dipandang perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan dilapangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); � -2- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);, -3- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomot 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89). 19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO MOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah clan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Ka bu paten Luwu Timur Tahun 201 7 Nomor 6) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah dan ayat (2), ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dihapus (3) Dihapus (4) Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan: a. dilakukan oleh SKPD, untuk hibah berupa barang/jasa; dan b. dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk hibah berupa uang yang dilakukan secara swakelola. (5) Pengadaan barang dan jasa oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka dan bersaing. (6) Penyaluran dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan dana;dan b. diberikan 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen). .. . , . -5- (7) Pengecualian terhadap penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk pemberian hibah sampai dengan Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat disalurkan sekaligus atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERDA-2008-Nomor-2.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAFF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; 3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 4. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 9. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 11. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan. 12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Luwu Timur. 13. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas : (1) Sekretariat Daerah. (2) Sekretariat DPRD. (3) Staf Ahli. Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Staf Ahli Bupati Luwu Timur yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan Peraturan Perundang- undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha dilingkungan Sekretariat Daerah. f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari : a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Pemerintahan, membawahi : 1. Bagian Pemerintahan, membawahi : a). Sub Bagian Ketataprajaan; b). Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan c). Sub Bagian Keagrariaan dan Kerjasama Daerah. 2. Bagian Hukum, membawahi : a). Sub Bagian Perundang-undangan; b). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a). Sub Bagian Keagamaan; b). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c). Sub Bagian Sosial. 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : a). Sub Bagian Perekonomian; b). Sub Bagian Pembangunan; dan c). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi : a). Sub Bagian Tata Usaha; b). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c). Sub Bagian Keuangan dan Program. 2. Bagian Humas, membawahi : a). Sub Bagian Keprotokoleran; b). Sub Bagian Dokumentasi dan Sandi; dan c). Sub Bagian Humas dan Pelayanan Media. 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi : a). Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; b). Sub Bagian Analisis Jabatan; dan c). Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja. (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 9 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. Fasilitasi rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Dewan; b. Bagian Umum, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 3. Sub Bagian Humas dan Protokol. c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi : 1. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi; dan 2. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-Rapat. d. Bagian Keuangan, membawahi : 1. Sub Bagian Perbendaharaan; dan 2. Sub Bagian Anggaran. e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiman tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. BAB VI STAF AHLI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12 (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan Staf Ahli Pasal 13 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Staf Ahli Bupati Luwu Timur adalah sebagai berikut : (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan. (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan. (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II/a. (2) Sekretaris Dewan adalah Jabatan eselon II/b. (3) Asisten adalah jabatan eselon II/b. (4) Staf Ahli adalah jabatan eselon II/b. (5) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon III/a. (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon IV/a Pasal 15 (1) Pejabat eselon II/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati. (2) Pejabat eselon II/b, pejabat eselon III/a dan pejabat eselon IV/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 16 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Staf Ahli akan diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antara satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya. (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pemangku jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2017

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2017.pdf

Abstrak

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2017/NO.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerirna pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran basil penerirnaan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan jangka waktu penyetoran; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jangka Waktu Penyetoran Hasil Penerirnaan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor · 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Peraturan k k p gelolaan Tah 2009 tentang Pokok-Po o en un ah Kabu aten Luwu Timur (Lembaran Keuangan Daer p T" ur Tahun 2009 Nomor 5, Daerah Kabupaten Luwu e rm . Kabupaten Luwu T mur Da rah i Tambahan Lembaran . ana telah diubah dengan Nomor 23) sebagaun L wu Timur Nomor 12 Peraturan Daerah Kabup::an �tas Peraturan Daerah Tahun 2014 tentang Peru 5 Tahun 2009 tentang Kabupaten LuWU Timur Nomor Daerah Kabupaten Pokok-Pokok Pengelolaan Keuan:i Kabupaten Luwu Luwu Timur (Lembaran D��r Tambahan Lembaran . Tahun 2014 Nomor , Timur L wu Timur Nomor 89); Daerah Kabupaten u Menetapkan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59).
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Ca.mat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan perpajakan daerah. 11. Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 15. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. BAB II TATA CARA PENYETORAN Pasal 2 (1) Hasil penerimaan pendapatan asli daerah disetor ke RKUD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam. (2) RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati rm. Pasal 3 Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara : a. disetor langsung ke RKUD oleh pihak ketiga; b. disetor melalui bank lain atau tempat lain yang ditunjuk Bupati; dan/atau c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga untuk selanjutnya disetor ke RKUD. Pasal 4 Dalam hal atas pertimbangan kondisi dan geografis, wajib pajak dan/ atau wajib retribusi dapat melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1). Pasal 5 (1) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk wilayah Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti hasil penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan setiap 2 (dua) hari. ... (2) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas penggunaan Mess Pemerintah Daerah yang berada di Makassar, hasil penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan setiap 2 (dua) hari. (3) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas penggunaan Mess Pemerintah Daerah yang berada di Jakarta, hasil penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan setiap hari jumat bulan berjalan. (4) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyetoran Retribusi Jasa Usaha Terminal dan Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, hasil penerimaan pendapatan asli daerah khususnya yang dipungut pada hari sabtu dan minggu, penyetorannya dapat dilakukan pada hari senin berikutnya. (5) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyetoran hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut pada hari sabtu dan minggu, penyetorannya dapat dilakukan pada hari senin berikutnya. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penyetoran Hasil Penerimaan Pen�apatan Asli Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (�enta Daer� Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dmyatakan tidak berlaku. ' Pasal 7 peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 januari 2017 agaer setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten luwu timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Lutim Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2016/NO.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tenl;ratg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O16-2021;
Pasal 18 ayat (6) Und,ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a27O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); PARAF ITTEIL}" l4- s Sekdr Ass. D,tg. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7O4, Tanbattan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambal:.an l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 47OO); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 72. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor s2431; 14. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 557g) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g); PARAF illElr Rllllis L Sekds Ass. Bng' II i I I I I 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PeLayanan Minimal (Lr;mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pel,aksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 27, Tallnbaharr lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentsng Masterpl;an Peroepatan den Peduasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20 L l'2O25; Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan p"raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tah:tn 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 22. 23. 24. Indonesia Tahun 2O1I Nomor31O); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tafun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan' Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O is PARAF HIEIL\--t Sckdr Ass. Bag' 26. Nomor 517); Peraturan tvtenteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Lit""g-p"^u"ntukan Produk Hukum D*!"h (Berita il"g*in"p"Ulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); I 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi SuLawesi Selatan Tahun 2OO8- 2028 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2075 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2OO8-2O28 (Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2O1O tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Icmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OTONomot 2l; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O2 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO5-2O23 (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor O2l sebageianalaa tel,ah diubah detrgan Peratuttl Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O2 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO5-2O25 (l*mbaran Daelah IGbupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2071-2037 ll*mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7' Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O Tahun 2OL2 terrtanrg Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (l*mbaran Daerah Kabupa'ten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7O)
MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN LI,.[W'U TIMUR TAHUN 2016-2021, RENCANA DAERAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom' 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralyat daerah yang berkedudukan sebagai r:nsur penyelen ggara pemeintahan daerah' 5. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD' TNI' POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat' pengusaha/investor, pemerinta)t Pusat, pemenntah provinsi' kabupaten/kota,pemerintahandesa,dankelurahanSertaketerwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan' 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daYa Yang tersedia. 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata' baik daiam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha' akses teihadap pengambilan kebijakan, berdaya saing' maupun peningkatan indeks pembangunan manusia' 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingku ngan wilayah/daetah dalam jangka waktu BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 tertentu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen Perencaraan pembangunan KabuPaten Luwu untuk periode 20 (dua Puluh) tahun PARAF Stkda Ass. Rag. pai dengan tahun 2O25. terhitung sejak tahun 20O5 His PARAF H|ER \R$ndL. Sckda Ass. L I tlag. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanj utnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perenc€rnaan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tdtun 2073 sampai dengan tahun 2018. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan taltun 2O79. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2O16-2O2L, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/ Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RpJM Daerah provinsi dan Nasional. 13. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2O2 1 . 14. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung tenr.r.rjudnya visi. 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan progran-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 16. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 17. Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 18. Satuan Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah SKPD lingkup Pemenntah Kabupaten Luwu Timur. 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 2O. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. BAB II PERENCANAAN DAN PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupalan satu kesatuan dalam sistem perencan€ran pembangunan nasional. (2) Perencanaan Pembangr.rnan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemaagku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencara pembangunan daerah. (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilal<sanakan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah nasional- Pasal 3 Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berkelanjutan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (l) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan: a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunar; b. tersedianya rumusan prograrn pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Luwu Timur; c. pedoman bagi SI(PD dalam penyr-rsunan Rencana Strategis SKPD; d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah' DPRD, swasta, dan masyarakat terhadap program-prograrn pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabuPaten; dan e. menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah. (2) RPJM Daerah disusun dengan hrjuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap Lapisan masyarakat, taruts,,.a untuk lebih metnantapkan pencaPaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yalni "Luwu Timur Terkemuka 202 1". BAB IV RPJM DAERAH Pasal 5 (1) RPJM Daerah Tahun 21U-:I6-2C,21' memuat visi, misi, strategi, darr arah pembangunan serta program prioritas daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional. PARAT HIE Sckda LAss. t iS (2) RPJM Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Analisis Isu-lsu Strategis Visi, Misi, T\rjuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator Kineqa Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Penutup BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI (3) Rincian mengenai sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKpD dengan memperhatikan kondisi lingkungan Strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah prcl.iode sebelumnya' BABV PEI.IYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH Pasal 7 (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan' (2) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan persepakatan rancangan awal RPJM Daerah. (3) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. (4) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJM Daerah yang sedang be{alan. Pasal 8 (1) Ddam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ini, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri nraupun pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama I (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur. menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RpJM Daerah masyarakat. PARAF }IIEit,\ -' '-x.( Sckda t Ass. Brg. 1) BAB VI PENGENDALI.AN DAN EVALUASI RPJM DAERAH Bagran Kesatu Pengendalian Pasal 9 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangr-rnan daerah. Pasal 10 Bagian Kedua Eva.luasi Pasal 11 (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pengen.lnlian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, superviei dan tindak lanjut atae yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran "g., piog** dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (3) Pemantauan sebagaimana pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh sKpD dimaksud paaa ayat (l), meliputi ,"1fio"i target kinerja, *"*; penyerapan dana, dan keidala yang dihad.api. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan p"go_ drr;7atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun a""r"* u""t"t laporan triwulan untuk __ disampaikan kepada Bappeda. (5) Kepala Bappeda pembangunan -"r"poir."" hasil pemantauan dan supervisi rencana kepada Bupa.ti melarui Sekretaris Daerah,'di*"a"i-;;g., rekomendasi dan langkah_langkah yang aip.Auf.a". ,r, i;;ii|. metakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 12 (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelal<sanaannya dilakukan oleh Bappeda k keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dal oleh Kepala untuk capaian Srkda Ass. B^g. PARAF IIIERA KI e sebelumnya. kinerja peLaksanaan prcgrarr- dan kegiatan SKPD (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencena pembangunan daerah, dan pelaksanaan progrem serta kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan men5rusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah' (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menjadi bahan bagi pen1rusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pasal 13 (1) Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada DPRD dan masyarakat' (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati' BABVII PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJM DAERAH Bagran Kesatu Perubahan Pasal 14 (1) Ddam hal alasan: a. hasil tertentu rencana pembangunan daerah dapat diubah dengan pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tedadi perubahan yang mendasar; dan/atau c. merugikan kepentingan nasional. (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana a-lam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Bagian Kedua Pengawasart Pasa.l I 5 (1) program Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dianggap sesuai dengan tidal (2) keten tuax peraturan perundang-undangan. Laporan dan sebagaim informasi ana yang dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan PARAF HIERAR akurat d Sckda e. ilit Ass, tI Bupati rnelalui Bappeda. an disampaikan secara terlulis I I I LK-, (3) Ketentuan tebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 (lembaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2O1O Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal l8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 3 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERDA-2008-Nomor-3.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Dinas-Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing–masing : a. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. b. Dinas Kelautan dan Perikanan. c. Dinas Kehutanan. d. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. f. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. h. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. i. Dinas Kesehatan. j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Dinas – Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 4, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1. Seksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Holtikultura; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. d. Bidang Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Teknik Produksi dan Usaha Tani; 2. Seksi Pengembangan Perkebunan; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan. e. Bidang Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak; 2. Seksi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil; dan 3. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : 1. Seksi Teknologi Budidaya; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap; dan 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : 1. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan 2. Seksi Pelestarian dan Konservasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. DINAS KEHUTANAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11 (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang kehutanan. (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi dan Tataguna Hutan; dan 2. Seksi Bimbingan dan Perizinan. d. Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan terdiri : 1. Seksi Pemanfaatan dan Legalitas; dan 2. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan. e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 2. Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 15 (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral. (2) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 16 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pertambangan terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan; 2. Seksi Pengawasan Pertambangan; dan 3. Seksi Konservasi Lingkungan Tambang. d. Bidang Listrik dan Energi terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan Kelistrikan; 2. Seksi Bimbingan Teknis Kelistrikan; dan 3. Seksi Pengawasan Listrik dan Energi. e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (SDM) terdiri dari : 1. Seksi Geologi Umum; 2. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah; dan 3. Seksi Sumber Daya Mineral. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 19 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pd pasal 20 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; d. Bidang Sumberdaya Air terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian; e. Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; f. Bidang Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan 2. Seksi Permukiman dan Perumahan. g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan; dan 2. Seksi Pertamanan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23 (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial. (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 24 di atas, mempunyai fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan terdiri dari : 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Industrial; dan 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja. e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari : 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan; dan 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. f. Bidang Sosial terdiri dari : 1. Seksi Masalah Sosial dan Penanggulangan Bencana; dan 2. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Tanda Kehormatan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB IX DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 27 (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a.Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan. d. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Fasilitas dan Perlindungan Usaha Industri; dan 2. Seksi Informasi Perindustrian dan Kelembagaan. e. Bidang Perdagangan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan; dan 2. Seksi Metrologi Legal. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lamp. VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 31 (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 33 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 32, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Dasar; dan 2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini. d. Bidang Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan; dan 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa. e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa. f. Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Seni terdiri dari : 1. Seksi Budaya dan Seni; 2. Seksi Kepariwisataan. g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari : 1. Seksi Pemuda; dan 2. Seksi Olah Raga. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI DINAS KESEHATAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35 (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 36, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 2. Seksi Pelayanan Rujukan; dan 3. Seksi Pelayanan Khusus. d. Bidang Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Farmasi dan Makanan; 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan 3. Seksi Perbekalan Kesehatan. e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 1. Seksi Penyakit Menular; 2. Seksi Penyakit Tidak Menular; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Gizi; dan 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 39 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; dan 2. Seksi Perhubungan Udara. e. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas Penyeberangan; dan 2. Seksi Pengawasan ASDP. f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan 2. Seksi Informatika. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XIII DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pasal 44 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah; dan 3. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Bagi Hasil Pajak. d. Bidang Anggaran terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Anggaran; 2. Seksi Analisis Anggaran; dan 3. Seksi Pengalokasian dan Pemanfaatan Anggaran. e. Bidang Akuntansi terdiri dari : 1. Seksi Verifikasi; 2. Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah; dan 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban. f. Bidang Asset Daerah terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi; 2. Seksi Pendistribusian; dan 3. Seksi Penghapusan. g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XIV DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 47 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pasal 48 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam ranga pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 49 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran terdiri dari : 1. Seksi Mutasi Penduduk dan Kerjasama Kependudukan; 2. Seksi Identitas Penduduk. d. Bidang Pencatatan terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian. e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Penyusunan Aplikasi dan Program; dan 2. Seksi Pengolahan Data dan Statistik. f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 51 (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/b. (2) Sekretaris pada dinas adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada dinas adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV/a. (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 52 (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 53 (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang jenis uraian tugas unit pelaksana teknis dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 54 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XVIII T A T A K E R J A Pasal 55 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 56 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 Pemangku jabatan pada masing-masing Dinas tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 59 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
perda-no-1-2012.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASl KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1, TLD NO.63

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengatuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukar dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Timur; bahwa Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftara! Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sudal tidal< sesuai lagi dengan Peraturair Perundang-undangan sehingga perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a daIl huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daeral tentarg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301q)i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahaa lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (kmba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubai beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang Undang Nomor 12 Talun 2006 tentang Kewa-rganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembarar Negara Republik Indonesia Taiun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintalan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambalan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4741); 2 )\ 9t -/* l ( 15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukarl; 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftalan Penduduk dan Pencatatan Sipil; 17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI.TYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Ralq/at Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Irmbaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerai. c Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerla Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bertanggung jawab dal berwenang melal<sanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependuduka-n. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. Administrasi Kependudukan ada.tah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta p.r,Ery"gtrt "- hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 6 7 t;;;; 3 I t # 8. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/ kelurahan. 9. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melal<ukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik lndonesia yang ditunjuk selal<u Pejabat Pencatatan Sipil. 10. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPID, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakart pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. 12. Kecamatan adalah wilayah keda camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, ada.lah satuan keda yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk Yang beragama lslam' 14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabuPaten. 15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, y"1^::tTi"tt"" disebut desa, aaaUir rtesatuJn-mlsyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayatr vane tertenang untuk mengatur dan mengurus kepenlingan *u"'i'-J"t "tiirnp"'' berdasarkan asalusurdanadarisriadar*,"*p}r'.rgoirr.,ii93loil-o:T:tto'"' Ii.l.. p".ti*t"nan Negara kt"irutn Republik Indonesra' I b. R u k u n re t an ssa ofl , * ullL*fl ffi"l' i :fi ',?' HII*'J:IiJ.1: dan RW atau sebutan- ra dibenruk oreh masvar"*o'l 1'g!:itr" t'ffi ;l'"? T:ffiI;Xl n'*:*x',1lil,l':",,'iL#;#t-t.*mn:;:'nrs*r i:l;:'T3ff;11X "1:X: deia/kelurahan {egara lndonesia dan orang Asing yang ,, nil*s fti##?;::l 18.wa.rsa*"c1il:9"ff :Att#:,ru-rra*,.".T-i3"?*"":i3"X"Jl iXi"[T.*o[il-*"1!""'i*[.ilU Nesara, ndonesia. * *x::xlg*fj,*x[i:*#"*m*l r:::=.::::ql t, ---xli *'i t':' 21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan da-ri pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 23. Penda-ftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 2.+. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubaian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 25. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalall kal-tu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 27. Kepala Keluarga adalah : a. orang y.rng bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. b. orang yang bertempat tinggal seorang diri. c. Kepala Kesatrian, asrama rumah yatim piatu dan lain lain dimana orang beberapa orang bertempat tinggal bersamasama. 28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 30. Peristiwa Penting adatah kejadian yarrg dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perce raian, pengaLuan anak, pengesahan arak, pengangkatan anak' paarU"fr"" nama dan perubahan status kewa-rganegaraan' 31. Izin Tinggal Terbatas adalsh izin tinggal yang diberikan- kepada Orang Aiing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan. Republik Indon"esia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundalg undangan ' +- c=r'= 6 I -J i 32. Izin Tir.ggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. 33. Pindal Datang Penduduk adalah perubahan alamat tempat tinggal untuk menetap karena perpindahar dari tempat yang lama ke tempat yang baru dalam wilayah Republik Indonesia. 3.+. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorarg mengenai kelaiiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anaft, pengatuan dan pengesahan anak. 35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang laiir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri. 36. Penduduk Sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar daerai yang bermaksud tinggal sementara di wilayah daerah secara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hafi sampai dengan I (satu) tahun dan tidak menjadi penduduk tetap di dacrah tujuan. 37, Biodata Penduduk ada.lai keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, inlormasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukar yang dialami. 38. Surat Ketcrangan Kependudukan adalah bentuk kcluaran sebagai hasil dad kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan laiir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk tetap, surat keterangan penda_fta_ran penduduk sementara, surat keterangan rekomendasi ganti nama, surat keterangan tempat tinggal, darl lain lain. 39. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk meliputi surat keterangan penolal<an, surat keterangan belum kawin, dan lain-lain. 40. Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang bermaksud tinggal sementara dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur. 41. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dart bermal<sud tinggal sementara di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. 42. Mutasi adalai perubal)an data akibat perubaian status wa,rga negam, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekeqjaar, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum dokumen penduduk; b. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; dan c. mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. atas BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. DokumenKependudukan; b. pelayanan yang sarna dalam Pendaftamn Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d- kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dafl pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalarn Pendaftaran Penduduk dem Pencatatan Sipil serta penyalahgunaar Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Pasal 4 (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminva kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui dan/atau diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah. BAB IV KEWENANGAN PEI.IYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 5 (l) Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daeral. (2) Penyelenggaraan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan kewenarigar meliputi : koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukar; pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas daIl fungsinya di 7 t, a. b. ;l 1 F--- ll' ?n bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Adminiatrasi Kependudukan; c. pela-ksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk kepatuhan menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 6 (l) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintatr non kementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorgarisasian, pelal<sanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 7 (1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksalakan oleh Instansi Pelaksana. (2) Pelaksanaar pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengaluan alal< di Kecamatan tertentu dilakukan oleh UPID dan/atau Instansi Pelatsana. Pasal 8 Dalam melaksanal<an kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukal, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukart. Pasal 9 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati mengadal<an: a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non dePartemen; b. kela sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. a I { v Js,{,J, ( Pasal 10 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 ayat 12) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW. Pasal 11 Dalam melaksanal<an kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Bupati dapat memberikan penugasan kepada pemerintai desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagial urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarala dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 12 Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan : a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; b. penyajiar data kependudukan yang valid, aturat dan dapat dipertanggungiawabkan; dan c. pemanfaatan data kependudukaa untuk penyelenggaraan pemerintairan dan perencanaan pembangunan. Pasal 13 (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, Bupati melal<ukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait. (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahar dan tindal<an koreksi. t1t Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 14 Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama darl profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dafl Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran penduduk dnn Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaar dan keamanal data atas peristiwa Kependudukarl dan Peristiwa Penting; I melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yalg disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran 9 t-- /, C penduduk dan pencatatan Sipil; dan g. melakukan perekatn r,.perauautai' ' alLlf ,dala , penduduk pada database p.no uau t aai peila'rii""""rii,, hasil pelavanan pendafraran (2) Kewajiban sebagaimana r pencaratan nikai, talak. lfl"1f"'a. l'a' aval ll) hurut a untuk berasama l"i";;r;;'ilr;llu]:--oun ruiuk basi Penduduk yans p.n "i r ar paor -[da' i;.'#*j].*t"*a tan d i lak u kan oieh pegawai (3J Kewajiban sebagaimana I'ersyararan dan tah ",.-o'[*:Yo. ,qO" ayat (]l untuk Penduduk y;g ;;;;::.-rencalalan..Peristiua peniing bas,r berdasarkar keiEr,rff;Llf'-^:trum dial(ui sebagai agama penghavar t.p...rulln '#"l-'ja P:rungan-c undangJ arau bagi undangar. "tll,rooman pada Peraturan PerundalgYpasal 15 (1) Instansi pelaksana mr xepenauour."n Jiil; -#:'#flfiH* n,Ii.ifl , Adminisrrasi a. memperoleh keteransan dan dala yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan' I penduduk; Peristiwa Penting yang lilapo.ku]1 b. memperoleh dala menqenai perisliwa penting Penduduk yang dialami atas da"- pu,u""n atau penetapajr pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan . prrisliwa penting. unrul _ tepenttngai'-'i*r.10,u"", penyidikan, dan pembukrian kepada lembaga" p.ruliI';," (l mengelola data dan mendayagunakan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan kepentingan pembangunan; informasi hasil Sipit untuk e. melal<ukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agana Kabupaten dan pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yLg beragama Islam yang dilal<ukan oleh KUA Ke&matan; I melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembalgunan database kependudukan; g. melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan; dan h. meminta dan menerima data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri melalui Bupati. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurul a dar] huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, da,I rujuk bagi Penduduk yarlg beragama Islam. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimal<sud pada ayat {1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi , , 'n L PARAi llir-,t v4 \ Penduduk yang beragarara Islarrr da-ri KUA Kecamatan. Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil Pasal 16 (1) Peiabat pencatatan sipil adalah pejabat pada instansi pelaksana yang bertugas mencatat peristiwa penting yang dialami seseorang yang diangkat oleh Bupati. (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melal<ukarr verifikasi kebenaran data, metatukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data da.lam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatar Sipil. (3) Datam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimatsud pada ayat (l) belum ada, Bupati dapat menunjuk pejabat lain pada lnstansi Pelaksana. Pasal 17 (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas melakukan pelavanan pencatatan sipil yang meliputi : a. kelaiiran; b. kematian; c. latrir mati; d. perkawinan; e. perceraian; f. pengakuar alak; g- pengesahan anak; h. pengangkatan anak; i. perubahan nama; j. perubahan statuskewarganegaraan; k. pembatalanperkawinar; 1. pembatalarperceraian;dar m. peristiwa penting lainnya. (2) Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksaia berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yarlg meliputi akta : a. ketahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraia-n;dan e. pengakuan ana*. I;\il.{r HIli!i-'.i ir.J.t. 11 v\ \- Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana Pasal 18 (1) UPID Instansi Pelaksana dapat dibentuk pada Kecamatan dengan pertimbangan ; a. kondisi geogralis terpencil; b. sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau c. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyaral<at. {2) UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab pada Instarsi Pelaksana. (3) wilayah kerja UPID Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih yang secara geogralis berdekatan. Pasal 19 (1) UPID Instansi Pelaksana mempunyai tugas melal<ukan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l). (2) Pejabat pencatatan sipil pada UPID Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat l2lBagian Keempat Pengetolaan Tingkat Kecamatan Pasal 20 (1) Camat sebagai perangkat daerah yang melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan membantu Instansi Pelaksana dalam melaksarakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di kecamatan. (2) Setiap formulir pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dad desa/kelurahan yang akarl dilaporkan ke Instansi Pelaksana, harus melalui dan/atau diketahui Camat. Bagian Kelima Pengelolaan Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 2 1 (1) Kepala Desa/Lurah membantu Instansi Pelatsana melaksanakan tugas pelayanan pendaJtaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di desa/keluraian sesuai wilayah kerjanya. (2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di desa/kelurahan sebagaimala dimal<sud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurai dibantu oleh petugas Registrasi. Pasa122 Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterima desa/kelurahan harus diketahui oleh RT/ RW sesuai wilayah kerjanya untuk mendapatkan data kependudukan yang vatid, alurat .dg+ dapat dipertanggungjawabkan. 'r I 12 I t (1) \2) Bagian Keenam Petugas Registrasi Pasal 23 Petugas Registrasi berkedudukan di desa/keluraian. Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat dan diberhintikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. . Pasal 24 ' Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 23 ayat 12) meliputi : a, Surat kcterangan sehat dari Puskesmas b. Pangkat/Gol Paling rendah Pengatur Muda, ll/a; dan c. Memiliki sertifikat. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan kepala desa/lurah/camat melalui Kepata Instansi Pelaksana ya-ng ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Petugas registrasi mempunyai tugas pokok : a. membantu Kepala Desa/Lurah dan lnstansi Pelaksana/UPlD Instansi pela-ksana dalam memberikan pelayanal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan b. mengelola dan menyajika-n data kependudukan di desa/kelurahar. Petugas registrasi dalam melal<sarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi : a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk warga negara lndonesia; b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkaa oleh penduduk warga negara Indonesia; c. pencatatan dalam buku buku hadan, buku mutasi penduduk dan buku indu k penduduk: d. pemrosesaa penerbitan dokumen kependudukan; dan e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan. Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (a) bertanggung jawab : a. secara fungsional kepada Kepala Instansi Pelaksana; dan b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat. (1) (2t {3) (4) (s) (6) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat diberhentikan karena : a. atas permohonan sendiri; b. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; I3 IE t ( 7 c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; dan d. meninggal dunia. (7) Pemberhentia.n sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana. BAB V DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasa.l 2 5 (l) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. (2) Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. naina lengkap: d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahunlahir; g. golongan darah: h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; 1. pendidikanteral<hir: m. jenis pekeaaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah: r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang: t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelaiiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan al<ta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinar; j. kepemilikan akra perceraiar: z. nomor akta perceraian / surat cerai; aa. tanggal perceraian. ilrn. 14 t ?x (3) Data _agregat meliputi himpunar qara kuantltatif dan data kuatitatlitdata perseorangan yang berupa Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 26 (1) Dokumen Kependudukan meliputi : a. Biodata penduduk : b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan: darl e. Akta Pencatatan Sipil. (2) Surat. keterangan kependudukan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. Surat Keterangan Pindah: b. Surat Keterangan Pindah Datang: c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dad Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat tinggal: I Sural Keterangan Kelahiran; g. Surat Ketera,ngan Lahir Mati. h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinar; i- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; j. Surat Keterangan Kematian; k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 1. Surat Keterangan Pelepasar Kewarganegaraan Indonesia; m. Surat Keterangan Penggairti Tanda ldentitas; dan n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pinda-h Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara lndonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindal ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterargan Kelahirar untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembata.lan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. t. v x 1.5 ,-,:Xifl *.iH:ffi i"ffi 'g,"'il11i:T..Yil-,iiffi "-il+:L-f Pindah Darans, , "-'1T;"i"br;;;ii to,., i^pu' .direrbitkan anrarkecamatan d"'"*, Y':#;i ?". ' n*" Kepala lnstansi dan ditandatangani olen Pelal<sana' ( r) .,.". Keteransan - l'ilt, *:,1'.H** :Kxlf*,.yffi" ffi-ffi 'J{'"ff ' 3:i1, fl i}^1.:r J*ffi i*ffi l.m lf rint',1*U dalam satu kecamatan' 51" Negara lndonesia' Sutat liet"rargan Lahir Mali unluk Warga n]iilrl r"Jr...i. dan sural Kerei-ngan Kemarian unluk warga i.i.El'rl 'i"a""."i", dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh iiifi"r" a.""7r"tan atas nama Kepala Instansi Pelaksana' (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewa.rganegaraan Republik Indonesia, diterbjtkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilar Republik Indonesia. Pasal2T Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubaizrn data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Pcrisliwa Penling yang dialami. Pasal 28 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepa-la keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerJaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganega,raan, dokumen imigrasi, nama orang tua. (2) Keterangan mengenal kolom agama sebagaimara dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamzrnya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database KependudukaII. (3) Nomor KK sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berlaku untuk selananya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelal(sana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orarg Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salai satu dasar penerbitan KTP. Pasal 29 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar. dalam 1 (satu) KK. (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada lnstansi Pelaksana selainbat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimar:la dimalsud pada ayat (2), . .lnstansi Pelal<sana mendaltar dan menerbitkan KK. I 16 t". 4 Pasal 30 (1) Penduduk Warga Negara Indone rzrn- r rnggal retap yang ,.,* o"iil-9l,9rang Asing yang memitiki re ralr kawi n u,,, p'.i,,"r,' r.u"*r;';:jil;][ ]il1ii, bcras) r a]r u n a ia u Pi:19 o",1t^ r** mengikuri slarus orang tuanya yang memitiki tzrn tlnggal Tetap dan sudah ber memiliki KTp. .umur 17 (tujuh belas) ralrun wajib 12) (3) (4) Penduduk wajib kepada Instansi berakhir. melaporkan Pelaksal1a lll-:..!iqg,-:". dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlat<u secara nasional. c perpanjangan masa berlaku KTp apabila masa berlakunya telah (5) Penduduk yang telah memiliki KTp wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Pasal 3 I (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Paacasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, lali-laki atau perempuan, agama, status perkawinar, golongan darah, alamat, pekeqaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama daJl nomor induk pegawai pejabat yarlg menandatanganinya. (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disedial{an ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. {4) Masa bedaku KTP: a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun: b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berla-ku scumur hidup. Pasal 32 Surat Keterangan Kependudukan pating sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NlK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alanat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorarg. t ?K 17 Pasal 33 (l) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. register akta pencatatan sipil; darl b. kutipan akta pencatatan sipil- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Pasal 34 {1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. 12) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke da.lam database kependudukar dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat : a. jenis Peristiwa Penting; b, NIK dar status kewarganegaraan; c. nama oralg yang mengalami Peristiwa Penting; d. nama dan identitas pelapor; e. tempat dan tanggal peristiwa; f. nama dan identitas saksi: g. tempat dan tarlggal dikeluarkannya akta: dan h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. pasal 35 (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian: c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat : a. jenis Peristiwa penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami peristiwa penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; P/tn4 r: e. tempat dan tanggal dikeluarkann-ya al<ta; f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; g dan Pernyataan kesesuaian k r".aapar daramll;"il ^iT"'[T ^::rsebu r densan dara <ta Penr21s1s1, ] Sipii. ' 'o'd yang l 4 1B Pasal 36 (1) }H,ffil-":'sffi ;;'T#'l1Jffi ?-lli"!'"xi}i'x1*ffi ":.'ix1 Pen-Iuduk sebagai benrut : ".' -** *"" KTP paling lambat 14 (empat belas) hal-i; b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari; c. Surat Keterargan Pindah Datang pating lambat 14 (empat trelas) hari; a,,,r* *..rr,a- Pindah ke LuaJ Negeri paling lambat 1,1 (i I (empat belas) hari; "r.^, oo*r,*"" Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) ha-ri; Surat Keterangan Tempat TingPal untuk Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbalas paling lambal 14 (empal belas) hari; g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) had; h. Surat Keterangan Lahir Mati pating lambat 14 (empat belas) had; i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari; j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinar paling lambat 7 (tujuh) hari; atau k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persya.ratan. l2l Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipar akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) ha.ri sejak tanggal dipenuhinya semua persya.ratan. Pasal 37 (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalalal tulis redaksional. (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tarpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP. {3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Pasa_l 38 (1) Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukar untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimara dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan da-ri orang yarg menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangalnya. \ 7 19 t. Pasal 39 (1) Pembatalan akta Pencatatar Sipil dilal<ukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat {i), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek al<ta. pasal 40 Dalam hal wilayai hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksala yalg menerbitkan a]<ta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan. BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk pasal 41 {1) Penduduk Daerah wajib melapor kepada Instansi pelaksana mela.lui Kepala Desa/Lurah darl Camat untuk dicatatkai biodatanya. (2) 13) I:lo_r9.:I-rg,* ,_q3tTg qq" tuar negeri ka-rena pindar, orans :"1:.9,.Y3.q memrrrki memiliki lzin Tinggat Terbalas dan Orang Asing yang Izin linggal Telap wajib mclapor L"pa"aa --in-sia,si Pelal<sana untuk dicatatkan biodatanya. Pencalatan Biodata pendu.lrk dilakukan sebagai dasar pensisian dan pemutakhiran database kependudu kan. pasal 42 Pencatatan biodata penduduk s zo ayar (1) dila-kukan ".,.,* -""i19Llana dimal<sud dalam Pasal a. surat penganrar dari *r/*.;tn'n'syaral berupa : b. Dokumen (ependudukan yang dimiliki, antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran; 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; 3. KK; 4. KTP; 5. Kutipan Akta perkawin€ 6. Kutipan Akta ,".."rr"rll'""t'oan Akta Nikah; atau Pencatatan biodata penduduk v prnaarrseuagarrrraiiliililio,ilr*#,"T#ill],fl setetah memenuhi sya,ral berupa . i,.f ffi ,|ffi tr (1) (2) a. paspor; dan/atau b- Dokumen pengganti paspor t ( 7 20 (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 12) dilakukan setelal memenuhi syarat berupa : a. Paspor; b. KaJtu Izin Tinggal Terbatas; dan c. Buku Pengawasan Orang Asing. (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal 12) dilal<uka,t setelah memenuhi syarat berupa : a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan c. Buku Pengawasan Orang Asing. Pasal 43 (1) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata ca,ra : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Wa-rga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hadan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi mela.kukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk; e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat. (2) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk. {3) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukal untuk mendapatkan NIK; b. Kepala Instansi Pelalsana menerbitkan dan menardatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 7 ( 21 t pasal 4.+ (1) Pencatatan biodata penduduk yang datang dari luar negeri ka.rena pindatr, dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi darl menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NII(; (2) Kepala Instansi Pelal<sana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem tnformasi Administrasi Kependudukan. pasal 45 (1) Pencatatan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing yang memitiki lzin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangari Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK. (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkar dan menandatangani biodata Orang Asing setelai yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan. Pasal 46 (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21, wajib melaporkan kepada Instansi Pelal<sana untuk dicatatkan perubalan biodatanya. Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengaa menggunakan : a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan; b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap. (21 t 7 22 t ) I:rl Pencatatar perubahan biodata penduduk^Warga Negara lndonesia ''' Ii'r".l" l["I iJar ' ditat<ukan dengan rata cara: a. Penduduk mengisi dan menandalangani Surat P-emvalaan Perubaran outu ntpl"a'ou;;-;"; Formulir Perubaian ili.iiii-F*a"a"t wa.rsa Negara lndonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hadan Peristiwa " rlp.""a"a"lan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kePendudukan; d. Kepata desa/turah menandatangali formulir perubahan biodata Penduduk; e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukari dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat. (.+) Pencatatan perubaian biodata penduduk warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melal<ukan verihkasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk warga Negara lndonesia; c. Petugas registrasi menyampaikar Formulir Perubahan Biodata Penduduk warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana. (5) Pencatatan perubaian biodata penduduk Warga Nega-ra Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan. (6) Kepala lnstansi Pelaksarla menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yane telah diuba}l. (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan tata cara: a. orang asing yarlg memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukar dan Formulir Perubairan Biodata Orang Asing Tinggal Tetapt c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan. t fl'l 23 (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah. Pasal 47 Perubatran biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tingga-l Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yarlg mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelatsana paling lama 30 {tiga puluh) hal.i kella sejak kembali ke Republik Indonesia. Paragraf I Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 48 (1) Penduduk warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pela.ksana melalui Kepala desa/lurah dan camat. (2) orang Asing yarlg memiliki Izin Tinggal Tetap wajib metaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana. (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan membawa surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yaJt diketahui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tedadinya perubahan dengan melampirkar KK lama. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK. (5) Penduduk warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkar terdaftar dalam 1 (satu) KK. Pasal 49 (i) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan: c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan pindah Datang bagi penduduk yajlg pindah dalam wilayah Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia; atau d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkarl oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang da-ri luar negeri karena pindah. (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelaiiran sebagaimana dimaksud dalam Pasai 48 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. KK lama; dan b. Kuripan Akta Kelaiiran. { 7 IF I P., l:- {-a 24 (3) Perubahan KK -karcna menumpang penambahan anggota keluarga untuk ke dalam KK bagi penduduf Viarga llle;a." i"0r".",, d ilaku kan serelah memenuhiiyarat berupa: a. KK lama; b. KK yang aka! ditumpangi; c. qu_rat Keterangan pind-ah Datang bagi penduduk yang pindah dalam w-ilayah Negara Ke satuan "R.p,iuiir. r"aon..fu aLlut", d lu_rat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri f"r.nu"pina"fi. (4) Perubaian KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap untuk minum-pang te dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang esing diial<ukarl setelah memenuhi syarat berupa: a. KK lama atau KK yang ditumpargi; b. Paspor; c. Izin Tinggal Tetap; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap; (5) Perubahar KK karena pengurargan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dilal<ukan setelatr memenuhi syarat berupa: a. KK lama; b. surat keterangan kematian; atau c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pinda-h Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (21 dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan kehilangan da.ri Kepala desa/lurah; b. KK yang rusak; c, Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing. pasal 50 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimala dimal<sud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyeraikan persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 49. (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menardatangani formulir permohonan KK; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; rl ? 25 L c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lural menandatangani formulir permohonan KK; dan e. Kepala desa/lura-h/ Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KX di Kecamatan. (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonar KK; c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelal<sana. (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul c, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-tangani KK. Pasal 51 (l) Orarg Asing yarlg memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4a ayat (2) wajib melapor kepada Instalsi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 49. (2) Instansi Pelal<sana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK; d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukarl. (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK. Patagral 2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pasal 52 (1) Penduduk warga negara indonesia darl orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telai berumur 17 (tuiuh belas) tahun atau telah menikah atau pemah menikal wajib memiliki KTP. (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP. {3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP dan wajib membawanya pada ')6 { 7 x PARAF H:i Srkdr n 27 saat bepergian. (4) KTP yang hilang atau rusak, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak pa.ling lambat 14 (empat belas) hari sejak kehilangan atau kerusakan. (5) Penerbitan KTP baru bagi penduduk warga Negara Indonesia, dilakukan setelai memenuhi syarat berupa: a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pemah kawin; b. Surat Pengantar RT/ RW dan Kepala desa/lurah; c. Fotocopy: 1. KK; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia l7 (tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kela-hiran; dan d. Surat Keterangan Datang dari Lua,r Negeri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana bagi Warga Nega-ra Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. (6) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memitiki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pemah kawin; b. Fotocopy: I. KK; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 {tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kelahiran; 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 53 (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Wa-rga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak; b. fotocopy KK; dan c. Paspor dan lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan pindah Datang; dan b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara t (3) (4) {1) (2) (3) (4) Indonesia yang datang da-ri luar negeri karena pindah. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk warga Negara Indone sia atau Orang Asing yang memiliki Izin 'finggal Tetap, dilal<ukan setelah memenuhi syarat berupa: a. fotocopy KK; b. KTP lama; dan c. fotocopy Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. fotocopy KK; b. KTP lama; dan c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pasal 54 Penduduk wa-rga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53. Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP warga Negara lndonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukar dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verilikasi dan validasi data; d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP; e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat. Proses penerbitan KIP di Kecainatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dalt validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksala sebagai dasar penerbitan KTP. Penerbitan KTP di Instansi Pela-ksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakuka-n dengan tata cara: a, Petugas registrasi mela-kukan perekaman data ke dalam database kependudukan; b. Instansi Pelaksana menerbitkar dan menandatangani KTp. t ? 28 Pasal Ss (1) t2) Orang Asing yang memiliki lzin .I ::xn:1..;mm:*ut"l#ffi ['*i#t#.3r[5H#: Instansi pelaksana memDroses s. uag.-,,a aiiiJ-,,;;; j::T;, ii X.Jilff , "l J:.,orans A si n g Orarg menandara_ngari Asing yang memiliki tzin trnggal Terap mens,isi dan formulir permohonan*xrn o.aig es;;?' "" Petugas penduduk;_registrasi melakukan verilikasi dan validasi data a b Petugas registrasi melakukan database kependudukan; perekaman data ke dalam d. Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kafl u Tanda penduduk. pasal 56 Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTp lama ditarik oleh Instansi Petaksana yang menerbitkannya. Pasal 57 (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yarg bersangkutan, dengan ketentuan : a. Penduduk yang laiir pada tahun ganjil, lata-r belakang pas photo berwarna merah; atau b. Penduduk yang la-hir pada tairun genap, Iatar belakarg pas photo berwarna biru. (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 7O"/" tafipak wajah dan dapat menggunakan jilbab. (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen pada dokumen kependudukan. Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan Pasal 58 (3) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. NIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlalu seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh tnstansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Pasal 59 Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK. '29 C lF-r ll r.rn , (1) 12) ti l. 4 (2) NIK a. b. C, d. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seca-ra nasional oleh Menteri. Pasal 60 terdiri da-ri 16 (enam belas) digit terdiri atas : 6 (enam) digit pertama merupatan kode wilayah daerahdan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; 6 {enam) digit kedua adalai tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahimya ditambah angka .+O: dan 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diletal<kan pada posisi mendatar. I ? \ Pasal 61 (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berla-ku seumur hidup dan selamanya, tidak berubai dan tidak mengikuti perubahan domisili. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangku tan. (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelai pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuarya. Bagian Ketiga Pendaftffan Peristiwa Kependudukan Pa-ragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 62 (1) Dalam hal terjadi perubaian alamat, Penduduk wajib melaporkannya kepada lnstansi Pelaksana dan Instansi pelaksana wajib menyelenggarakar penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk. (2) Perubahan alamat sebagaimana pada ayat (1), dilakukan apabila tedadi : a. pemeka-ran wilayah kecamatan atau narna lainnya, desa/keluraian atau nama lainnya, dusun/iingkungan atau nama lainnya, RT/RW atau nama lainnya; darr b. perpindahan domisili penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik artar kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, dan antar RT/ RW datam wilayah daerah. (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada perubahan dokumen pendaftaran penduduk. 30 Pasal 63 (l) Penerbitan peruba-han dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dilakukan penyesuaian setelai ditetapkan dengan Peraturan Daeral atau penetapan resmi dari pemerintah daerai dan laporal dari penduduk yarg bersangkutan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana melalui RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. (2) Penerbitan perubaian dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan penyesuaian setelah adanya laporan dari penduduk yang bersangkutan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana melalui RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Pasal 64 Perubahan dokumen pendaftarai penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri atas : a. biodata penduduk; b. kartu keluarga; c. kartu tanda penduduk; dan d. surat keterangan tempat tinggal. Pasal 65 (1) Instansi Pelaksana melal<ukan penyesuaian database kependudukal berdasarkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat. (2) Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk yang baru untuk diseraikan kepada penduduk yang bersangku tan . ,I P,TR; Itf/ s,rn, pasal 66 Penduduk yarg mengalami perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dikenakal biaya. Patagral 2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 67 (1) Penduduk warga negara indonesia yang pindah datang dalam daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerai asal untuk mendapatkan Surat Keterangan pindah ke daerah tujuan. (2) Pindan sebagaimana dimal<sud pada a],at (1) ada.lah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari I (satu) taiun atau berdasa_rkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu y€rng kurang dari 1 (satu) taiun. (3) Berdasarkan Surat Keterangan pindai sebagaimana dima.ksud pada ayat {l) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat __-... Ieterangan Pindai Datang. r Jl tlL' ?- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutar. Pasal 68 (1) Persyaratan dan tata ca,ra pendaftaran perpindahan penduduk warga Negara Indonesia ddam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. (2) Klasifikasi perpindaian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebagai berikut : a. dalam satu desa/keluraian; b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan; c. arrtar kecamatan dalam satu kabupaten; d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau e. antar provinsi. Pasal 69 (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah. (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimalsud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP ba-ru belum diterbitkan. Pasal 7O Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermal<sud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala desa/lura-h dengar memenuhi syal'at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Pasal 71 (1) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data pendudrl$i r:-.- 32 t v I d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala lnstansi Pelal<sana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindai Datang; dan e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. (2) Surat Keterangan Pindai Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan c. perekaman ke dalam database kependudukan. Pasal72 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 68 ayat {2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah dengal memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. {2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindai; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hadan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah atas narra Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindai; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan. (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan. Pasal 73 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 68, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. (2) Penda-ftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukafl dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonal Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; F { 7 33 t C - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan pindah Datang. (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasal : a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat barui dan b- perekaman ke da.lam database kependudukan. Pasal 74 (1) Penduduk wa.rga Negara Indonesia yang bermaksud pindalr dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi s],arat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 69. (2) Penda-ftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilal<uka-n dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dima-ksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimara dimaksud pada huruf d kepada Camat. (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verilikasi dan validasi data penduduk; b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindai; dan c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diseraikan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindail; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan. 34 ( ? Pasal 75 (1) Penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 74, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. (2) Pendafta-ran penduduk warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melalukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonar Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam hurul a kepada Camat. {3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) huruf d dilal<ukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verihkasi dan validasi data penduduk; dan b. Camat atas nalna Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar : a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan. pasal 76 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 68 ayat (2) hurul d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 69. (2) Pendaftann penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Keluralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindahl b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah menandatangani Surat pengantar pindai antar kabupaten/kota atau antar provinsi; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan L Kepala desa/ lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat. 35 L 7 \ (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud Pada ayat {2) huruf f; dan c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Hndlh sebigaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengan-tar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b fepada Kepala Inslansi Petaksa.na sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah' (41 Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat Keterangan Pindah serta mtny"taf'utt kepada penduduk untuk (5) 11) (2) dilaporkan ke daerah tujuan' Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK vang tidaX Pindah; dan o. oli,-'-ue dalam database kependudukan Pasal77 ',,.HltTrnJ"lld.T:l.ttfliiffff g1r,u# o"roft1l:,0:l,lfl}.Yfrs.;;?i;; .':::::,H:il' "',""",''' ".uugr.""i L' menqisi dan mena,u4r*'o ' ?:l,l:i::* il"d;n o''-.s^, .rahrn Buku Harian Perisriwa ' l.JJ.-ft1i:-;n::: :i*:f"ll*iu,", dan varidasi da'la : n'.+i,::xuu.*l-r*::**; '.,'';:l"r,ltil,?"Jt xi:* l:T#':', :;-L'' " "' da'1 a pe n du d u k : l1* ,",,-,*n. mela-kukan vel rlrNa"' pindah DardE : l#;-#,*lr:gf#tr{";;;g':#:* t-r i;i$1i!i\Tl{{'"ffiX Datans sebagalmana dimaksud pada (sr s";li^fti;,1Jffi.:':"T:fX"- densan alarnat baru; dan 36 a- Proses Penerbitan n ? \ t b. perekaman ke dajam database kependudukan paragral3 pendaftaran penduduk yang Bertransmigrasi Pasal 78 (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib metapor kepada Instansi Pelaksana. (2) Persyaratan pelaporan pendaitaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi : a. Surat pengantar RT/RW; b. KK; C. KTP; d. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi;dan e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan' Pasal 79 rrreerap;;anS.'#f ;L'ffi ;[S.::Jff ['i:1"i"{"{-f, 1""'l?T .j#d-'*i:'#ilffigi, ;#.]i +] "'ffi l= -"^"r '76 dan Pasal t t ,,i";,lri*'i#fi]tr.1ffi l',ffi""".ifi "',"""'lf#1*? ' *[*'S' 3?S3-"i'i"';;**"i Paragraf 4 (11 (2) (3) (4) Pindah D atans orffi **ti'jlf,,u,r,uo"' "t" Ddam Wilaya-h NegaJa Kesa ?.tri#ti#,[:gf ;$trffi;*itt#i#-r# :.:H#Hf,ffi#;##* s*r:ri"?'*:' :rn llr' ?:lt:;r ;,#;f*:*trPur3""frT.hiifui#"i*,.:* *t,*l*nm:ta"*'*H*mx*#fii'i";l':ii bersan gkutan i 37 r Pasal 8l (1) Persyaratar darl tata cara perpindalar Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilal<ukan dengan memperhatikan klasilikasi perpindahan penduduk. (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebagai berikut: a. dalam kabupaten / kota: b. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. antarprovinsi. Pasal 82 (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukal dengan memenuhi syarat berupa: A. KK; b- KTP untuk orang asing; c. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya; d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap; e. Menunjukkan buku Pengawasar Orang Asing; dan f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. {2) Pelaporar pendaftaran Pindai Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan Tempat Tinggal; b. Fotocopy Paspor; c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 83 {1) Orang Asing yang memiliki tzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang bermal<sud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 81 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimala dimalsud dalam Pasal 82 {2) Penda-ftamn Orang Asing di Instansi Pelal<sana sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilakukar dengan tata cara: a. Orarg Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang; b. Petugas registrasi melal<ukan verilikasi dan validasi data; c. Kepala lnstansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan \ t 7 :lI r= e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal. (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar: a. Perubahal KK bagi kepa-la/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas; atau c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (4) lnstansi Pelal<sana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. Pasal 84 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi setragaimana dimaksud dalam Pasal 8l ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan memtrawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. (2) PendaJtaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindai Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak pindah. Pasal 85 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengaa klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkal kedatangannya kepada Kepala Instansi Petaksana daerah tujuan dengal menyeralkan Surat Keterirngan Pindai Datang. (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindai Datang; dan c. Petugas merekam data dalafl database kependudukan. {3) Surat Keterangan Pindai Datang sebagaimana dimatsud pada ayat (2) huruf b digunal<an sebagai dasar : 39 q T t a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap; atau b, penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat ba-ru bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas. (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindal Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. Paragra-f 5 Pindah Datang Antamegara Pasal 86 (1) Penduduk daerah yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada lnstansi Pelaksana. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindai ke Luar Negeri. (3) Penduduk daerah yang telah pindail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilar Republik indonesia paling lambat 30 itiga puluh) hari sejak kedatangannya. Pasal 87 (1) warga Negara Indonesia yarlg datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelalsana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP. Pasal 88 (l) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Iuar negeri dan Oralg Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelalsana paling lambat 14 (empat belas) ha,ri sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. {2) Berdasarkan laporan sebagaimar'}a dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlal<u Izin Tinggal Terbatas. (4) Surat Keterangan Tempat Tingga.l sebagaimana dimal<sud pada a),at (2) wajib dibawa pada saat berpergian. Pasal 89 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telai berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. 4 L 40 12] (1) Berdasarkan laporan sebasain rnsr ansr pera ksaii;;.;,;ff;#;i^"1#,ffi,*^ ::1"nr"J", (r ), Pasal 90 yang Orang memiliki Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing wajib lzin Tinglqal Tetap yang akan pindah ke Iuar neseri melaporkan kepada Insransi E r"r.""I ilirru irfio.i"ro (empat belas) hari sebelum rencana kepindahanni". - -""*' (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Instansi Pelal<sana melal<ukan pendaita-ran. pada ayat (1), Perpindahar penduduk berikut: Pasal 9 I antar negara, meliputi klasifikasi sebagai a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu I (satu) tahun atau lebih berturutturut; b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia; c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan lzin Tinggal Terbatas; d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau lzin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri. Pasal 92 (1) Pendaftaran bagi penduduk yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9l huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat penganta-r pindah dari RT dan Rw; b. KK: dan c. KTP. (2) Pendaftaran bagi Wa-rga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor. (3) Pendaftaran bagi orang asing yarlg datang dar:i luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ql huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Paspor; dan b. Izin Tingga-l Terbatas. (41 Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luaf negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9i huruf d dila1<ukart dengan mcmenuhi syarat berupa: a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas. .Lq 4 4t pasal 93 (l) Penduduk Warga Negara Indonesia yang al<an pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal gl huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 at'at (1). (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dilakuka-n dengan tata cara: a. Penduduk mengisi darl menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Pend udu k. (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurui d, dilakukan dengan tata cara: a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan; b. Petugas melalukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. {4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilal<ukan dengan tata cara: a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dan huruf c; b. Petugas melakukan verilikasi dan validasi data penduduk; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindai dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan L Dalam hal satu orang atau beberapa orang dad satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melal<ukan perubairan KK bagi anggota keluarga yang tinggal. Pasal 94 (1) Surat Keterangan Pindai ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilar Republik Indonesia negara tuiuan. (2) Pelaporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register warga Negara Indonesia di luar negeri. Pasal 95 (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimara dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksara dengan membawa syarat sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 57 ayat l2l. (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelal<sana menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang da-ri Luar Negeri, KK dan KTP; dan d. Petugas merekarn data dalam database kependudukan. (3) Warga Negara Indonesia yang telai mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurai dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. (4) Kepala Desa/Lurai melal<ukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. Pasal 96 (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimal<sud datam Pasal 91 huruf c, melapor kepada tnstansi Pelal<sana dengan membawa syarat sebagaimara dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3). (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi darl menandatangani formulir Pendaltaran Orang Asing Tinggal Terbatas; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; darl d. Petugas merekam data dalam database kependudukan (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. I P,\ R AI HIf,RA I fL -ati 43 I 4 14 (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. Pasal 97 (l) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelal<sana dengan membawa persyaratan: a. Paspor; b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. (2) Pendafta-ran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap; b. Petugas melakukan verihkasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orarg Asing; dan d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala desa/Lurah. (4) Kepala Desa/Lurah melakukar Pendaftaran Orarg Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi PendudukPasal 98 (1) Orang Asing yang akan pindai ke luar negeri sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 91 huruf d, melapor kepada tnstansi Pelal{sana dengan membawa persyaratan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 92 avat (4). (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTp Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah; d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan e. Petugas menyampaikan lormulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili. (6) Kepala Desa/Lurah melakukan Penda-ftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat datam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. Paragraf 6 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 99 {1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi klasiltkasi : a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencaaa sosial; c. orang terlantar; dan d. komunitasterpencil. (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati. (3) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukart sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf a dan huruf b dapat di1al<ukan di tempat sementara. (4) Hasil pendataan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. (5) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurul b, dilakukan oleh Instansi Pelaksala dengar menyediakan : a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan; b. formulir pendataan; c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana. (6) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediaka.n : a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; b. formulir pendataan. (7) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan : a. formulir keterangan atau pengal<uan dari Kepala Suku/Adat setempat; b. formulir pendataan. \n(llts t 1 45 Pasal 100 {1) Pendataan penduduk korban bencana alam dart penduduk korbarr bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan lata cara : a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara; b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; c. melakukan verifikasi dan validasi; d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dilakukan dengan tata cara : a. membuat data lokasi orang terlantar; b. mendatangi orang terlantar; c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; d. melal<ukan verifikasi dan validasi; e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelal<sana; dan f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar. (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimalsud dalam Pasal 99 ayat (3), dilakukan dengan tata ca-ra : a. mendatangi lokasi komunitas terpencil; b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; c. melakukart verifikasi dan validasi; d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas. (4) Kepala Instansi Pelalsana menerbitkan dan menandatangani surat ' Keierangal Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan i'."."t"jt"" sipil*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e' i"tui r.t..""g"" oring Terlaltar sebagaima-na dimal(sud pada "vrf tzr rrurir r aa.t surat Keterangan Tanda Komunitas siuagaimana aimaksud pada ayat (3) huruf e' (5) Surat Keterangan sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) menjadi '-' Ju"- bagi Kipata Initansi Pelaksana menerbitkan dokumen [.p*a"oir.r" sesuai dengal peraturarr perundangan-undangan' L 46 \\ r,'nnr n Y "1":=!q) Paragral T Pclaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 101 Penduduk yang tidak mampu melaksanal<an sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyartgkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelal<sana atau meminta llantuan kepada oralg lain. {1) (2) Penduduk sebagaimana dimatsud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidat mampu karena fal<tor umur, satit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporar.r sebagaimana dimalsud pada ayat {1} diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VII PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Pasal 102 (11 Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau kelua-rganya atau kuasanya kepada Instansi Pelal<sana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari seja]( kelahiran. (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) sampai dengar 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanal<an setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi i (satu) tahun sejak hari kelahiran dilal<sanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. (.1) Berdasarkan laporan dan/atau pecatatan kelahiran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahimn darl menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (5) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan tanpa dipungut biaya. Pasal 103 (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelaiiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelatriran terhadap peristiwa kelahirar.t seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orarg tuanya, didasarkan pada laporan orarlg yarg menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana. l'r\R-^f HIERA -=z=== ;:._--T-a- -, - ;A47 Pasal 104 (1) Kelaliran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilal<ukan pada Perwalilan Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimal<sud pada ayat {2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, (4) Pencatatan Kelaiiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daII ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Wa-rga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. Pasal 105 (1) Batas wal<tu 60 {enam puluh) hari pelaporan kela-hiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), diberlakukan bagi anak yang lahir setelai penetapan Peraturan Daerah ini. (2) Pencatatan peristiwa kelahira-n sebagaimana dimaksud dalan Pasal 1O2 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan : a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara lndonesia; b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Wa-rga Negara Indonesia; c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. (rl Pasal lO6 Pencatatan kelaiiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat kelahiran da-ri dokter/ bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas sal<si kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/a-kta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimal<sud dalam Pasat 105 ayat (2) hurufc, hurufd dan hurufe, dilakukan dengan 48 \2) (3) (;t l\ I --w memenuhi syarat berupa: a. Surat kelaiiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggsl Tetap; d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O5 ayat (2) huruf f, dengan melampirkar Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Pasal 107 Pencatatan kelaiiran Penduduk Warga Nega-ra Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 106 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan. b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskar Formulir Surat Keterangan Kelaiiran kepada UPTD dan/atau Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelaiiran. d. Dalam hal UPID Instaarsi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lural menyampaikal ke kecamatar untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana. e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UP[D Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lural atau kepada pemohon. Pasal 108 Pencatatan kelahiral Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat {2) huruf b, dilal<ukan dengan tata cara: a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyeratrkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahirarl dan menunjukkar KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana. b. Pejabat Pencatatar Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasa] 1Oq Pencatatan kelaiiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 105 ayat {2} huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara : L i,,TIU.F }III]I 7 19 a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiral dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) kepada lnstansi Pelaksana. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelal<sana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkal Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 110 Pencatatan kelahiran Orarg Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO5 ayat 12) huruf e, dilakukan dengan tata cara : a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelal<sana. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelatsana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Pasa,l 1 1 1 (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 105 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran. 12) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia. Pasal 112 Pencatatan kelahiran anak yang tidal< diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dart menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Pasal 113 {1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilalsanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksara. (2) Tata ca.ra pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasa.l 108, dan Pasal 1 lO. lF-- 7 50 b- .{" {1) t2) x, Pasal 1i4 Pencatatan pelaporar kelahiran yang melampaui batas waktu I (satu) tahun sejak tanggat uafri.an, ?lJutaii;;";;;;;;;r. mengenai .Dersyaratan pencalatan kela}riran -".U^ej;;r" ormaksud dalam pasal ll3 setelah mendapatkan pe"netapan pengadilan negeri. Tata ca-ra pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tati cara pencataian sebagaimara dimaksud dalam pasal 106, pasa.l 107, pasal 1O8, dan Pasal log. (3) Ketentuan tebih lanjut melampaui batas waktu Peraturan Bupati. mengenai pelaporan kelaiiran yang 1 (satu) tahun akan diatur dalam Bagiar Ketiga Pencatatan Lahir Mati Pasat 115 (l) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah memenuhi syarat : a. Surat pengantar RT dan RW; b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. (3) Bcrdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas. (4) Kepala Desa/Lurah berkewajiban melaporkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekamal data kependudukal di Kecamatan. {5) Pencatatan pelaporan lahir mati bagi orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Bagian Keempat Pencatatan Perkawinal Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 116 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana/UPID Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejal< tanggat perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. I L 7 5l (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Pasal 117 (1) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan. (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal \4 ayal \2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana/UPlD Instansi Pelaksana dalam waktu paling lainbat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) tidak memerlukaa penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. Pasal 1 18 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 116 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Derkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas perrnintaan Warfa Negam Asing ) ang bersangkulan' Pasal 119 tidak dapat perkawinan (1) (2) Pencatatan perkawinan sebaga'imala dimaksud dalam Pasal 116' ffi;;;;U;;; memenuhi svarar beruPa: ; ;;*, t"t ."ogu'' O "o"11#i,,'*ilXltH-:1"jl:*I1 f#il!H*,L*tftl"o' KePercayaan; b. Or* "tlu"-'i 6an isteri; ^ Pas folo suami dan islerl: : ;',;;;" Ketahiran::T:1illil- ;. easoorbari,suamr:":r#;";;;isud pada avat tt) *-;:ffi:rffi "4.ff*#rft"*#,$[:;Hffil '*f**-tltr5;;;;ffiffi ' [x'ils-*'fl""iJix:: Dalam hal Perkawinan Perkawinan, Pencatatan penetapan Pengadilan' dibuktikan dengan Akta dilakukan setelah adanya P\Rr\F Hrt .Idl t Pasal 120 K flt d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada rnstansi p.hd;;';;;;. vj Pelatsana rnstansi tempat domisilinya pasal 121 (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawrnan, disampaikan kepada Instansi pelaksana untuk direkarn ke dalam database kependudukan. (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimal<sudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinal. Pasal 122 {1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan. Paraeral 2 Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 123 (l) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. {2} Apabila negara setempat sebagaimara dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksala atau UPID Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti petaporan/pencatatan perkawinal di luar negeri darl Kutipan Akta Perkawinar paling lambat 30 (tiga puluh) ha-ri sejak yarlg bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 124 (1) Perkawinar Warga Negara lndonesia yang telai dicatatkan sebagaimana dima,ksud dalam Pasal 123, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotocopy : a. bukti pencatatar perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat; b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan dengan lata cara : PTln.rF llla.a , :-- i a,ri *t t .53 a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengar menyerahkan persya.ratan kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinaII dari nega-ra setempat. Pasal 125 (1) Pencatatan perkawinan sebagaimara dimal<sud dalam Pasal 123 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinar di negara setempat; b. Pas photo suami dan isteri; c. fotocopy Paspor Republik Indonesia; dan d. Iotocopy KTP suami dan isteri bagi penduduk lndonesia. (21 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimal<sud pada ayat {1), dila*ukan dengan tata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Pe.kawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler. a. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan' Pasal 126 (1) 12) (l) (2) Perwakilar Republik Indonesia berkew4liban menyampaikan. data ;;;d;;; ;;;.*"imana dimaksud dalam Pasal 12s avat {3) dan F"."i iz+ r..J"a? Instansi Pelaksana melalui kementerian yang ;id;g *g;&;eliputi urusan pemerintahan dalam negeri' Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinam ."tb"q?111"" lffiili;ffi;*J 1t1"-t"ut"t dan merekam ke d.lam dataDase kependudukan' t-t*fl:" Perkawinan Pencatatan Pemba Pasal I27 *;ffi **##$*iqntr::::'l H'1lt]ft*'l:LHffi l'H;*i*+:g*'**"rx =:;.=::4 t,\lLAF [ltf,RA 54 -- +4 Pasal 128 (1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (11 dilakukan dengan tata cara : a. pasangan suami dal1 isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatar Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelatsana dengart melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan al<ta perkawinan; b. Pejabat Pencatatar Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan sefta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; c. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelatsana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelal<sana atau UPTD Instansi Pelal<sa]-la tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (2) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinarl. (3) Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan merekam dalaln database kependudukan. Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Pa-ragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik tndonesia Pasal 129 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelatsana atau UP|D Instansi Pelahsana paling lambat 60 {enam puluh) had sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. pasal 130 (1) Pencatatar.r perceraian sebagaimala dimaksud dalam pasal 129 ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi pelaksana atau pada UPID Instansi Pelal<sana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana mencatat pada Register Akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta perkawinan t. T\R,\F }Itrl 55 dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; d. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraiar kepada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (2) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (3) Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimalsud pada ayat {2) mencatat dan merekam da.lam database kependudukan. Pasal 131 {1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraiart yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan. (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian. Paragral 2 Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia Pasal 132 (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa : a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat; b. Akta Perkawinar; darr c, Fotocopy Paspor Republik Indonesia. (3) Pelaporan perceraian sebagaimara dimaksud pada ayat (2), dilal<ukan dengan tata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian War.ga Negara lndonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat; t( 4/' 56 c- Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Petaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui kementerian yang bidang tugasnya meliputi urusarl pemerintal}arl dalam negeri; d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimal<sud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan. Pasal 133 (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggaralan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. (6) Pencatatan perceraian sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat; b. fotocopy Paspor Republik Indonesia; dart c. Kutipan Akta Perkawinan. (7) Pencatatan perceraian sebagaimana dimal<sud pada ayat (l), dilalukan dengan lata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Pejabat Konsuler mengirimkar data perceraian Warga Negara Indonesia kepada lnstansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusaIl pemerintahan dalam negeri; d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian mencatat dan me.ekam ke dalam database kependudukal. Pasal 134 Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dan Pasal 133 setelah kembali di lndonesia wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana di tempat domisiti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri. Paragral 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 135 (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraiar mempunyai kekuatan 57 (2) (r) (2) hukum tetap. *tgffi:ffi #ilqffiT#l[H,t j:Trffi_# - pasal 136 #J,'i?'ffi ffi -,k,*T,j;.J3#.,1ffJ;Li,.*'1#;ff ,#,H; f5db{'*i,*t;'*#iflTx.,*r.l*:fftr Pencalalan pembatalan oercer, . avat 1r) dital<'ukai;ffiffifi::f . sebasaimana dimaksud pada a, pasangan suami dan isler. ;-*i:Jm*I1*t#*"}itm**** b Pejabat. pl.-ncatatan Sipit pada Instansi pelal<sana atau UpID In stansi petal<sana memberikan catatan pinggii JaririJ"i"uu, Kutipan Akta perceraian, serta menerbitkan3u.;aK;;;g""" Pembatalan Perceraian; 13) Instansi Pelal<sana atau UpID sebagaimana dimal<sud pada huruf kepada Instansi Pelaksana atau UPTD tempat pencatatan perist iwa perceraian. (4) Panitera I,engadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sel)agaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelal<sana atau UplD Instansi pelaksana tempal penca,aran perist i$ a pcrceraia,r. (5) Insta]lsi Pelaksana atau UPID Instansi pelal<sana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukat-r. Bagian Kelima Pencatatan Kematian Pa,ragraf I Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 137 {1) Setiap kematian wajib dilaporkar oleh keluarganya atau yang mewal<i1i kepada Instansi Pelaksana atau UPID lnstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) had sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimara dimaksud pada ayat {1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkar Kutipan Akta Kematian. C Instansi Pelaksana b memberitahukan Instansi Pelaksana 5a 4i (3J Pencatatan dila_kukan berwenang, kematian berdasarkaa ""J.TIJH' u1'### o. # o l, n fl " ;,1? (4) Dalam hal teriadi ketidak hiiang arau mari reraDi ,,a'-ti':T- j.:]::t'daar seseorang karena oreir "e.1auat ien;;;;l;."ts,i'f#,1 -i1l.jilfff 1'.?",rt:xlil penetapan pengadilan. (5) Dalam ha1 terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelal<sana melakukan per."iat.i tematia" U..aas".tn, keterangan dari kepolisian. Pasal 138 tl) Pencatatan kematiar dilakukai pada Instansi pelal<sana atau UmD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. 12) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilatukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Penganta-r dari RT darl RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurai; dan/atau b. Keterangan kematian dad dokter/paramedis. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada avat (1)' dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporari Kematian dengan melampirkar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana; b. Kepala Desa/ Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sePerlunYa; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID lnstansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian darl menerbitkan Kutipan Akta Kematian; d. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPrD lnstansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; e. Instansi Pelal<sana atau UI'TD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan. Pasal 139 (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. 12) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Keterangan kematiandaridokter/paramedis; l" qlp 59 b. fotocopy KK dan KTP, bagi Orang Asing yarrg memiliki lzin Tinggal Tetap; c. fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing ya-rlg memiliki lzin Tinggal Terbatas; atau d. iotocopy Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan. 12) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dart menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelal<sana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana tempat domisili yang bersangku tan i d. lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili. Pasal 140 (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelatsana atau UPID Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor. 12) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporarr Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi pelaksana atau UPID Instansi Pelaksala; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pe1al<sana atau UpfD Instansi Pelal<sana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; c. Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi pelaksana mencatat daII merekam dalarn database kependudukan. (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketaiui identitasnya dicatat oleh .:.-..:-!. 60 'l'"' T N 7 (5) Pencatgtan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dilakukar oleh Instansi pelal<sana atau UptD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. (6) Hasil pencatatan pelaporan kematian Instansi pela.ksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian. Instansi Pelal<sana atau UpfD diketemukan jenazahnya. Instansi Pelaksana di tempat Paragraf 4 Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Repu blik lndonesja Pasal 14i (1) Kematian Warga Negara Indonesia di lua-r wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yarlg mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik lndonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian. (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidai{ dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) ha-ri sejak diterimanya inlormasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. {3) Dalam hal seseorang Wa-rga Nega-ra Indonesia dinyatakan hilang, pemyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Insta.nsi Pelaksala di negefa setempat. (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang warga Nega.ra Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pemyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat. {5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimala dima.ksud pada ayat {3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwatilan Republik Indonesia setempat. (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelal<sana di lndonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang. Pasal 142 (1) Kematian Wa-rga Nega-ra Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Kematian Wa-rga Nega-ra Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempau b. fotocopy Paspor Republik Indonesia; dan/atau c. identitas lainnya. (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), !RAr HICR il---lrL. 6l 411 dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persya-ratan kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat; c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukanPasal 143 (1) Dalam hal negara setempat tidat menye lenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Nega,ra Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwalilan Repu blik Indonesia. (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilalukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sal<it di negara setempat; b. Paspor Republik Indonesia; atau c. identitas tainnya. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan lata cara : a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengart menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayal tempat domisili yarlg bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; d- Instalsi Pelaksana di wilayah tempat domisili se bagaima-na dimaksud pada hurul c mencatat dan merekam dalam database kependudukan. Pasal 144 (1) Pencatatan pelaporal kematian seseorang yang hilang atarr mati yang tidak ditemukan jenazahrlya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakital Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat. (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahka-n surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat' ,i;.'" t 't- {, 62 (3) Pencatatan kematian sebagaimara dimaksud pada ayat (1), dilal<u kan den8an la la ca-ra: a. Pelapor mengisi dan menyera-hkan Formulir Pelaporan Kematian dengal melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian darl menertritkan Kutipan Akta Kematian; c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Kementerian Dalam Negeri. Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anal<, dan Pengesahan Ana-k Paragraf 1 Pencatata! Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 145 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana l,ang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. {3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabal Pencatatan Sipil atau UPrD Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahirar. Pasal 146 (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal(sana yang menerbitkan Akta Kelaiiran. (2) Pencatatan pengangkatan arlat sebagaimara dimal<sud pada ayat (1) dilal(ukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopy : a- penetapa! pengadilan tentang pengangkatan anak; b. Kul ipan Akla Kelahiran: c. KTP pemohoni d. KK pemohon. (3) Pencatatan pengangkatan ana-k sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporarr Pengangkatan Anal dengar melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pela.ksana; b. Instarlsi Pelaksana atau UPID Instansi pelaksafla mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; h. V v 63 c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pela-ksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Keiahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak. Paragraf 2 Pencatatan Pengangkatan Anak warga Nega-ra Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 147 (1) Pengangkatan aIlak warga negara asing yang dilakukan oleh warga Nega.ra Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkaa kepada Perwal<ilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan ana.k. (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelal<sana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat {4), Instansi Pelal<sana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak. Pasal 148 (l) Pencatatan pengangkatan anal< Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di nega,ra setempat. (2) Pencatatan pengangkatan arlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Repubtik Indonesia dilakukar dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlalu dari negara setempat; (3) b. Kutipan Akta Kelahiran Anal< Warga Negara Asing; dan c. fotocopy Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat. Pencatatan pelaporar pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilal<ukar dengan tata cara: a. Orang tua angkat mengisi darl menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anal< Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengal melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatar Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anal<; @ Tt 4t (1) (2) (3) (,+) c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagairnar" amircri"'p*"a" kepada irrij, u Instansi peiaksan; t,!,".,y"..iip",ti;il#'i"fi :1.*h';iflJ.#1.;g*0,0."* ?^1T lrr nesara .setempat J;1'"1i.,""*arakan pencatatan pengangkatan anak Warsa N i^a,i*"i",i.,l"AJ'-.1i*X;H"r::'J*r:SLy#"*.T",*ff i Indonesia. Pencatatan pengangkatan anak di perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan a."g"" *.-.""t1 syarat berupa : a. Kutipan Akta Kelahiran; b. Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan c. Paspor Warga Nega-ra Indonesia atau identitas lainnya. Pencatatan pengangkatan anak di Perwal<ilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan dengan tata cara : a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir * pani-gLrt- Anak warga Negara Asing oleh warga Negara i"ao'n..]" kepada Pejabal Konsulerl b- Peiabat Konsuler melakukan verifrkasi dan mencatat dalam Daflar Pengangkalan Ana K: c Peiabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak -^--^hdlu aran anak *;' #*l{f.-;ffi ri *;::*J :ffii'i:'*"is I ,i.'# ii"tti' - dalam negert' .'frc::,**i+*t{*:*iu"u'*e:X hfl *,'*lrHt'l,*ffi d'#*'*ffi r'T'%1;t'[*{' Paragraf 3 Pencalalan Pengakuan Anax (1) \2 (11 (2) Pasal 151 ::ie*T,sl-,Hi.".::ij""[i,"iilh,Hf 1.'"iTj;:';"[ oreh ayah dan *F#lffi*W fentsi, u*- '__ ['ffihH'iH-,H?Iffi ]q#ffi:H#]#lffi 65 sah t. ,r lir:lliltlr-rl\ (3) Berdasa-rkan taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. Pasal 152 (l) Pencatatan pelaporan pengakuan anal< dilakukan pada Instansi Pelahsana atau UPID Instansi Pelalsana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa ; a. Surat Pengantar da-ri RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah; b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; c. Kutipan Akta Kelahirar; dan d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksala; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UpfD Instansi Pelal<sana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kela_hiran: d. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi pelal<sana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c mereksm data pengakuan anal< dalam database kependudukan. paragraf 4 Pencatatan pengesahan Anal< pasat 153 (1) Setiap pengesaian anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak iyah dan ibu dari anak yang bersangkutan mitai.ut an perkawinan dan mendapatkan akta perkaw(nan, (2) Ke_wajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dikecualikal bagi orang tua yarlg agamanya tidal< membenarkan pengesahal anak yang lahir dituar hubungal perkawinan yartg s€h- (3) Berdasarkan laporan pengesairan anak sebagaimana dimal<sud pada ayat (l), pejabat pencatatan Sipil memblat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. /E t, !i L. 3',-L66 Pasal 154 (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengesahan a-nak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a- Surat Pengantar da-ri RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurall; b. Kutipan Akta Kelaiiran; c. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan; d. fotocopy KK; dan e. fotocopy KTP pemohon. (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan dengan tata cara : a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahal Anal< dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipar Akla Kelahiran: c. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahal anal< dalam database kependudukan. Bagian Ketujuh Pencatatan Perubalan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 155 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 {tiga puluh} hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasa-rkan laporan sebagaimara dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan al<ta Pencatatan Sipil. (4) Dalam ha1 perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi diluar tempat diterbitkannya akta akta catatan sipil, maka perubahannya dicatat di tempat penerbitan akta-akta catatan sipil. l,\it,\F rr L. v I +1 67 (1) Pasal 156 Pencatatar perubaian nama sebagaimana dimaksud datam Pasal 155 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kulipan Akta Catalan SiPil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagl yang sudah kawin; d. fotocopy KK; dan e. fotocopy KTP. Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dilakukan dengan tata cara : a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahal Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelal<sara sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan. l2l Paragral 2 Pencatatan Perubaian Status Kewarganegaraan Pasal 157 (l) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) ha-ri sejal< berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Pasal 158 (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (l) dilakukan dengan memenuhi Syarat berupa : a, salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewa,rganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi u rusan kewarganegaraan; c. Kutipan Akta Catatan Sipil; d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; e. Iotocopy KK; L vr f. fotocopy KTP; dan g. fotocopy Paspor. (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), dilakukar dengan tata cara : a. pemohon mengisi dan menyeralkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada tnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelalsana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Pejabat pada Instansi Pelaksara atau UPID Instansi Pelal<sana merekam data perubatran status kewarganegaraan sebagaimara dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan. Pasa.l 159 (1) Dalam hal arlak yarlg berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) taiun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana. (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paiing lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak targgal batas wa}tu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir. (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib mengembalikar KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana. (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID lnstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK. {5) Pejabat pada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dalam database kependudukan. (1) Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting l,ainnya Pasal 160 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilal<ukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yar)g telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Iain perubahan jenis kelamin. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 69 (2) {3) li rtr, ., t 7Y salinan penetapan pengadilan. Pasal 161 (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (i) dilal<ukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; b. KTP dan KK ya-Irg bersargkutan; dan c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya. (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bagian Kesembilan Pencatatan Pembetulan, penggantiar, dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf I Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pasal 162 (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelatsana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2) Pembetulan alta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik vang menjadi persyaratan penerbitan al<ta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalalar tulis redal<sional. (3) Pembetulan al<ta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilal<ukan setelai memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan t fl{1 70 b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis reda-ksional. Pasal 163 Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3), dilal<ukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil; b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesa.lahan tulis redaksional, darl menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; c. Pejabat pencatatan sipit membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil. Paragral 2 Penggantian Kutipan Akta Catatan Sipil Pasal 16.+ (1) Penggantian kutipan al<ta catatan sipil dapat dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil atau UPID Pencatatan sipil yang menerbitkan al<ta catatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan. (2) Penggantian kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karcna kutipan akta catatan sipil hilang/rusak/ musnah disebabkan karena bencana. Pasal 165 Penggantian akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal i64 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil dengan tata cara : a. mengisi dan menyerahkan formulir penggantian akta pencatatan sipil dengan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil; b. Pejabat pencatatan sipil membuat kutipan akta pencatatan sipil baru . untuk menggantikan al<ta pencatatan sipil yang hilang/rusak/musnah; c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register :L,-1 p:T:ll!." sipjt .yans dicabur sebasaim-? ai,inr..ua pran nurut D mengenar alasan penggantian akla pencatalan sipil. paragraf 3 pembatalan Akta pencatatan Sipil (1) pasal 166 Pencatatan pembatalar Akta pencatatan Sipil dilakukan Pejabat. Pencatatan Sipil pada lnstansi pelalcsan;-;;r; Insransi Pelahsana yang menerbitkr" Akl" p;;.;;; ;;; oleh UPTD t. -t a71 {2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilarl yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil; b. menarik dal mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil: da-n c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan. BAB VIII HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pasal 167 {1) Data dan dokumen kependudukan yang tersimpan pada data base kependudukan wajib disimpar dan dilindungi kerahasiannya. (2) Hak akses data dan dokumen kependudukan hanya diberikar oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati kepada petugas yang memenuhi persyaratan. {3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil pada : a. Sekretariat Daerair yang bidang tugasnya mengkoordinasikarr urusan administrasi kependudukal; dar] b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (.+) Petugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1) yarlg diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yarlg memenuhi percyaratan : a. Pada Sek.eta.iat Daerah memiliki pangkat/golongal paling rendai Pengatur Tingkat I {ll/d); darl b. Pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur {ll/c). {5) Hak atses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri disertai alasan yangjelas; c. Menderita sakit permalen sehingga tidak bisa menjaiankan tugasnya; d. Tidat cakap melal<sanakan tugas dengan baik; dan/atau e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan. (6) Pencabutan hak al<ses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Usul Bupati. (7) Ruang lingkup hak akses diberikan kepada petugas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat daII menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan. (8) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dari data pribadi penduduk. v* 72 ti:k::::r TT BAB IX PENDAF"IARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA Pasal 17O (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatal<an dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perunda,ng-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangar membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan darl Peristiwa Penting. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan. (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dima-ksud pada ayat (1). Pasal 169 (l) Dalam hal teladi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana a]an, Instansi Pelaksana wajib metakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam. (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftamn sebagaimana dimaksud pada ayat {l ). (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan. (4) Ketentuan lebih larjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB X PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Pasal 170 (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahunlahir; d. keterangar tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayai;dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting. {2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan harus dijaga kebenamnnya serta dilindungi 73 1,,, kerahasiaarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundalgundangan. (3) Data pribadi penduduk hanya dapat di akses oleh petugas yarg telah mendapat hak al<ses oleh Menteri Dalam Negeri. (4) Ruang lingkup dan hal< akses diberikan kepada petugas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi. BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 171 (l) Bupati sebagai penyelenggara administrasi kependudukan kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sesuai standarisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangal. 12) Pengelolaan SIAK bertujuan: a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaltaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. Bagian Kedua Unsur SIAK Pasal 172 SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri da-ri unsur: a. database: b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; c. sumber daya manusia; d. pemegang hak al<ses; e. lokasi database; f. pengelolaandatabase; g. pemeliharaandatabase: h. pengamanandatabase: i. pengawasan database: dan j. data cadangan (back-up data/ disaster recooery centrel. (1) ?\ pasal 173 Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan V".e "rti;; t (2) berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan ja-ringan komunikasi data. Database sebagaimara dimaLsud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yarlg bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan da.ri penyelenggara Provinsi; b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan c. Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyelenggara provinsi berkewajiban melal<ukan pengawasan data pada database Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Pasal 174 Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 hurui b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggararur Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (ortine), semi elektronik (oJflitE) atau manual. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) al^i manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayai yang belum memiliki fasilitas komunikasi data. Pasal 175 Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c ada.tah pranata komputer. Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat {1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya malusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer. Pasal 176 (3) (r) l2t (1) 12l Pemegang hak al<ses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf d adalah petugas yang diberi hak al<ses sebagaimana dimat<sud dalam Pasal 167. Pasal 177 Lokasi database sebagaimana dimatsud dalam Pasal 172 huruf e berada di Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. pasal 178 Pengelolaal database sebagaimara dimaksud dalam pasal 172 huruf f meliputi kegiatan: a. pereka,rnan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukarl; :! F ilrER.\ L fl\ 7-') b c pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud Pada huruf a; penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kePendudukarl: dan pendistribusiar data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk i<epentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. d 76 Pasal 179 (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf g' huruf h, dan huruf i ditakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintai kabupaten/kota. (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunal<, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data/ disaster recouery centre). (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata ca.ra dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan. (z+) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK daII tersimpan dalam database kependudukan Kabupaten Luwu Timur dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakar dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Bagian ketiga Pembiayaan Pasal 180 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelengga-raan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerai. Pasal 181 (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungiawabnya. (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari kecamatal ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban pemerintai kabupaten; BAB XII PENYIDIKAN Pasal 182 {1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas darl tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimala diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pida;ta. t. r/,-91 -/- i (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk: a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan; b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan: c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. {3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pe.undang-undangan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal i83 (i) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal : a. pindah datang bagi Orang Asing ya.ng memiliki .lzin Tinggal ierbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat {3); b. pindah datang ke lua.r negeri bagi Penduduk^warga Negara indonesia sebigaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); c. pindah datang dari luar negeri bagi Penqudut^warga Negara " inOon."la setag"imala dimiksud dalam Pasal 87 ayat (1); d- pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang " lir.i,,iiki*t)i. t-inggal reruatas iebagaimana djmalsud 'lalam Pasal 88 ayat (U: e. perubahan sta,us orans ffili IflE il:ilIlil ril lllH:l ierbatas menjadi oran€ +:i;;'h;;;;;a dimisud daram Pasar 8e avar (Irr f. pindah ke luar nescri^!:::?'.fl:#X-#iln-Ti'T''tiJAl I'ln';',UI*::,# :#;Ti;Hf : :l' ^ * ","' A. Perubahan KK sebagarn o [a], r,r1 -^- r{Tp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 h :::l?i-*- "" * . -- -^ .rimaksud pada avat o) terhadap .**r*u***u16;5gg ,'' l:g':llfl"ffi'?.o"9ffi-:";**rrplaalva'lrtt 77 16 ii-; 1I" t 7r (11 {21 (3) (1) {2) {r) Pasal 184 Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas wal{tu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal : a. kelaliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) atau Pasal 1O4 ayat (4) atau Pasal 1O5 ayat (1) atau Pasal 115 ayat (1): b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) atau Pasal 123 ayat (3): c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (ll.. d. perceraian sebagaimara dimaksud dalam Pasal 130 ayat (l) atau Pasal 134; e, pembatala,n perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1); f. kematian sebagaimara dimaksud dalam Pasal 137 ayat (l) atau Pasal 141 ayat (1); g. pengangkatan anak sebagaimarra dimal<sud dalam Pasat 145 ayat (21 atau Pasal 147 ayat {4): h. pengal<uan anat sebagaimana dimatsud dalam Pasal l5l ayat (l): i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1); j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (21; k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1); atau Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RpsO.000,O0 (lima puluh ribu rupiah). Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). Pasal 185 Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 52 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah). Setiap Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tcrbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat {4) yang berpergian tidal< membawa Surat Keterangan Tempat Tingga.l dikenai denda administratif sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah). Pasal 186 Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelal<sana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindal<an yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenal<an sanksi berupa denda sebesar RpsO.000,00 (lima puluh ribu rupia}I). + ,\ 78 (21 KetentuaJ1 lebih laniut sebagaimana dimaksud Bupati. mengenai tata pada ayat (1) cara pengenaan denda diatur dalam peraturan Pasal 187 Denda administratiI sebaeaimena dima]<sud dalam pasal lg3, pasal I8.+. pasat I8s, dan pasal i86 merupakan p.r..i_ui.o1"J"_t ]. , (1) 12) (3) (4) BAB XIV KETENTUAN PIDANA pasal 188 j:ln^.iy^qla:f ,y-e. densan sensaja memalsukan surar ;liffii'flli:f; nff :i.: j:",fl peraturan :j,i;:1:T?.3i1.ff 1","."17 pcru ndang_ undangan ai OiOaig- " Ad_"ini",*", Kependudukan. Setiap . orang yang tanpa hal< dengan sengqja mengubal, menambai, atau mengurangi isi elemen data"p'ada D;;;;;, Kependudukal sebagaimara dimalsud dalam paial 57 ayat (3) dipidana sesuai peraturan perundang-undangan di -bidalg Administrasi Kependudukan. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 167 ayat (1) dan/atau Pasal 170 ayat (3) dipidana sesuai peraturan perundang undangan di bidang Administrasi Kependudukan. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dad satu KK sebagaimara Jimaksud ditam pasaf 48 ayat (5) atau untuk ln"rnTtu xrp lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ii ^rri faf dipidana sesuai peratura! perundang undangan di bidang Administrasi Kependudukan' BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 189 semua Dokumen Kependudukan yang telah d ilerbitkan 'atau yang ,':':,i;^;";;;;;;at ieratu ran oairatr in I d iu ndangkan d invataran i:';; il;#;;;;urut Peratura, Daerah ini' *.,. n,, ",r, se basai-mana -q' T*"Tl rt#s "ffi ','J] r,$lT;f*il ,rnruk KK dan KTP sampan dengen ""11",:-:l; ,li.*,'".i a"fa- lii::;i'li;;;; oo'o- ir" var'! sesuai densan ketentuan darz (1) (2) Peraturan Daerah ini' Pasal 190 fhftki;m#i#f,*d*-n'H$kt#':ff "*hT t Y 7 79 Pasal 191 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ha,rus telal ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 192 Pada saat Peraturan Daerah ini berlal<u, Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidal< berlal<u. Pasal 193 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 7)
149

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT