Pencarian Peraturan

PAJAK

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009.
5 halaman

penanggulangan bencana

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14, TLD NO.90

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki kondisi geografis, demografi, topografi dan kemiringan lereng yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun karena kelalaian manusia yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu pertumbuhan pembangunan daerah, dalam rangka mengendalikan dan mengurangi resiko bencana serta memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dalam masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara sistimatis, terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia di Kabupaten Luwu Timur, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, perlu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur .
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
46 halaman

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANOATANGANAN PERfZtN:AN DAN NON PERfZtNAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 teotaog Aksi Pencegabao dan. Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, dalam strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal pada aksi kedua yakni pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian Iayanan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 l-6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, penyeTenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan _pelimpahan wewenang dari Bu_pati kepada satuan kerja penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu meneta_pkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggm aan Negara yarrg Be1 sih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); � 1 • • 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentakan Kabapaten Kabapaten Ltrwtr 'fimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RepnbJik Indonesia Tahun 200.8 Nomor 93.,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 2609 No11101 l i2, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); -S. Undang-Undang Nomor Z8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoaesia Tamm 2014 Nomor 244, Tameaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Urrdang-Undang N011101 -9 Tahan 2615 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.).;_ 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peroerintabao (Lerobarao Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560lt; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Peny asrman dan Penerapan S tandm Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedornan Pemberian Tnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
NOMOR 56 TAHUN 2017
14

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati serta mendukung kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Numur 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomoi 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Lentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokuk-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nornor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di kecamatan. 5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengarur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Luwu Timur. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. .. 14. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pernerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pernerintah Desa dirnana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh Pernerintah Daerah dalarn rangka percepatan pernbangunan Desa dan pernberdayaan masyarakat. 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersarna Kepala Desa. 16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalarn rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 17. Profil Desa adalah garnbaran rnenyeluruh tentang karakter desa yang rneliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alarn, surnber daya rnanusia, kelernbagaan, prasarana dan sarana serta perkernbangan kemajuan clan perrnasalahan yang dihadapi desa. 18. Adrninistrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan inforrnasi rncngcnai pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dcsa. 19. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut P2MP adalah Dana hibah oleh Pernerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pernerintah Desa untuk digulirkan kepada rnasyarakat sebagai dana Program Pernberdayaan Masyarakat Perdesaan 20. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. BAB II ASAS Pasal 2 ( 1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas : a. transparan; b. akuntabel; c. tertib; dan d. disiplin anggaran. (2) Transparan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalarn pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat rnengakses informasi seluas-luasnya. (3) Akuntabel sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Tcrtib scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa dalarn pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna. (5) Disiplin anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan di dukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PRINSIP Pasal3 Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip: a. hemat; b. terarah dan terkendali; dan c. dapat dipertanggungjawabkan secara adrninistrasi, teknis dan hukum. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Barituan Kc::uangan untuk pengadaan Ktndaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; b. memberikan dasar hukum dan pedoman Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pernerintah Desa, dan c. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan. Pasal 5 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggunjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; dan b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. BABY SASARAN Pasal 6 Sasaran Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah desa untuk: a. pengadaan kendaraan operasional Roda Empat diperuntukkan kepada Pemerintah desa sebagai kendaraan operasional Kepala Desa; dan b. pengadaan kendaraan Operasional Roda Dua diperuntukkan kepada Pemerintah Desa sebagai kendaraan operasional Kepala Dusun. BAB VI KRITERIA Pasal 7 (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasiunal Ruda Empal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a, berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel secara tertib dan teratui , b. pengisian profil, penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa; c. pengelolaan P2MP yang optimal; d. kebersihan desa; dan e, realisasi PBB. (3) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus adalah desa pada masing-masmg kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kntena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot nilai masing• masing kriteria sebagai berikut: a. pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur, dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen}; b. pengisian Profil Desa, Penyeleuggaraan Adruinistrasi Desa, dan Perencanaan Desa dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen); c. pengelolaan P2MP. dengan bobot nilai 15% (lima belas persen); d. kcbcrsihan Dcsa, dcngan bobot nilai 10% (scpuluh pcrscn); dan e. realisasi PBB, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen). Pasal 8 Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah: a. terlaksananya proses adrninistrasi keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan b. pengelolaan aset desa yang baik berdasarkan ketentuan perundang• undangan. Pasal 9 Pengisian Profil, Penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah: a. tersedia dan terlapomya profil desa kepada DPMD dan Kementerian Desa berdasarkan website Kementerian Desa secara berkala dan lerupdale; dan b. terkelolanya secara baik dan terinci administrasi desa dan perencanaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pengelolaan P2MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah bcrgulimya dana P2MP secara baik di Dcsa yang ditandai dcngan berlrurangnya jumlah dana tunggakan P2MP. Pasal 11 Kebersihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah terciplanya lingkungan dc:sa yang bersih, sehat, asri dan tersedianya sanitasi lingkungan. Realisasi PBB b . Pasaj 12 e se agaiman d. ncapaian pemb a lIDaksud dal ayaz-an PBB tahun am Pasat 7 ayat (2) h an Yang ada di Desa. (1) B Pasa1 13 antuan Keuangan Kh Kendaraan O . usus kepada P . hu f b peras1ona1 R d D emenntah D uruf e adalah "" 'berdasarkan pad�� u� sebagaimana �: untuk Pengadaan (2) Kriteria sebagaiman di tena Yang telah ditentuksud dalam Pasa1 6 a unaksud d an. a. kebersihan lingkun pa a ayat (1) sebagai b iku b. re . sasi PBB. gan/ dusun· d en t: ali (3) Dusun Yang mendapatka_n b , an yan antuan keuan g memperoleh n ·1 . . gan khusus adalah D dimak d I at tertinoai d · �4 an penilaian kri . usun su pada ayat (2) dengan b b . . tena sebagaimana o ot nllai sebagai berikut . a. kebersihan lingkun /d · persen); dan gan usun, dengan bobot 50% (lima puluh b. realisasi PBB, dengan bobot SOo/c (lim ul h O a P u persen). Pasal 14 Kebersihan Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 t (2) huruf a adalah terciptanya lingkungan/dusun yang bersih sehat dan tersedianya sanitasi lingkungan. ' ' Pasal 15 Realisasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pencapaian pembayaran PBB tahunan yang ada di Dusun. BAB VII PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Penyaluran Pasal 16 (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (3) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan melalui rekening kas pemerintah desa dan tertuang dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan. (4) Ketentuan mengenai Penetapan Desa dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 17 (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dipergunakan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat untuk Pemerintah Desa dan Kendaraan Operasional Roda Dua untuk Kepala Dusun. (2) Jenis/tipe Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan persetujuan Bupati. (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi: a. pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat bagi Pemerintah Desa dan kendaraan Roda Dua bagi Kepala Dusun; b. biaya administrasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pajak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. biaya ongkos kirim/pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan (apabila diperlukan); dan d. biaya administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, paling banyak sebesar 2 % (dua persen). Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 18 Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya. Pasal 19 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala BPKD dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Camat. BAB VIII PENGADAAN DAN PEMANFAATAN Bagian kesatu Pengadaan Pasal 20 O erasional Roda Empat dan ( 1) Penganggaran pe�ga:�a!e;i:;:g di�iay� �ari Bantuan Keuangan Kendaraan Operas1�n. kasi bantuan yang d1tenma. Khusus tidak meleb1h1 alo K daraan Operasional Roda Kekurangan biaya administrasi .Pe:a:�: D�a sebagaimana dimaksud (2) K daraan operas1on Empat dan en ada APBDesa. ada ayat (1) dibebankan P an Bantuan Keuangan P · ggaran pengguna D untuk (3) Dalam hal terdapat sisa anharus disetor ke Rekening Kas Pesa nntah l{husus maka s·sa anggaran l bih perhitungan anggaran eme i . . diperhitungkan sebagai sisa e Desa. I Pasal 21 ( 1) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dan Kendaraan Operasional Roda Empat dilak:sanak:an berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa yang bersumber dari APBDesa. (2) Dalam hal proses Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi melalui bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. (3) Hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dinyatakan selesai 100% (seratus persen], apabila Penyedia Barang dan Jasa telah menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya, berupa: a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan d. Kunci kontak, buku service, toolkit dan kelengkapan lainnya. (4) Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Teri.ma Hasil Pekerjaan. (5) Apabila Penyedia Barang dan Jasa belum dapat menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia/Jasa wajib membuat surat pemyataan bermaterai untuk mencukupi kelengkapan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari lernbaga yang menerbitkan. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 22 ( 1) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua basil pengadaan merupakan Kendaraan milik Desa yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa. (2) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Desa dan pemeliharaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa. (3) Pemanfaatan/penggunaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa diluar Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua. (5) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan wama dasar merah. (6) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dilarang dijadikan agunan pinjaman dan dipindahtangankan kepada pihak lain. BAB IX PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 23 (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan KeuanganKhusus;dan b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus. (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pembinaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 24 ( 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan. (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 25 (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan. (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya. (4) Apabila berdasarkan basil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. (5) Apabila berdasarkan basil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX VERIFIKASI DAN FASILITASI Pasal 26 (1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus. (2) Biaya operasional pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan. BAB XI SANKSI Pasal 27 Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pasal 29 Perencaaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/ spesifi.kasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan. Pasal 30 (1) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya. (2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati. l BAB Xiii KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2007/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 11 November 2007; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana tealah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan ddan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah Rp. 473.709.113.209,00 2. Belanja Daerah Rp. 619.680.213.744,00 Surplus/(Defisit) (Rp. 145.971.100.535,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 146.460.560.835,00 b. Pengeluaran Rp. 489.460.300,00 Pembiayaan Netto Rp. 145.971.100.535,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.685.676.150,00 b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 383.510.430.000,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 54.513.007.059,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp. 3.693.772.000,00 b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.781.504.150,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.969.400.000,00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 20.241.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 91.456.540.000,00 b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 241.002.890.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 51.051.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 54.048.000.000,00 b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 465.007.059,00 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Pasal 3 a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 134.707.235.971,00 b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 484.972.977.773,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Belanja Pegawai Rp. 109.349.858.771,00 b. Belanja Hibah Rp. 2.650.000.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.905.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 36.937.7200,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.433.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 41.252.641.725,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.466.227.812,00 c. Belanja Modal Rp. 353.254.108.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp. 146.460.560.835,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 489.460.300,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 146.460.560.835,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 450.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 39.460.300,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan oerasional pelaksanaan APBD. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Rokok yang diterima Pemerintah Daerah wajib dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka tertib hukum di masyarakat; b. bahwa besaran alokasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beb erapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89); 12. peraturan gubernur sulawesi selatan nmor 43 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemanfaatan rokok.
BABI KETENTUAN UMUM dalam peratuaran bupati ini yang di maksud dengan: 1. daerah adalah daerah luwu timur 2. pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 3. pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yag memimpin pelaksanaan unrusan pemerintah yang menjaadi kewenagan daerah otonom 4. bupati adalah bupati luwu timur 5. pejabat adalah pegawai yang di berikan tugas trtentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 6. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaraan/pengguna barang. 7. Pajak .Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemenntah. 8. Rokok adalah basil tembakau yang meliputi sigeret, cerutu dan rokok daun. 9. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai. 10. Eannarking adalah kebijakan pengalokasian sumber penerimaan tertentu untuk mendanai program dan kegiatan yang ditentukan secara spesifik. 11. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagi basil penerimaan pajak rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata. 12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 13. Unit kerja adalah bagian terkecil dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. BAB III ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 3 (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/ Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah. (3) Dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan; 1. 10% (sepuluh persen) dari alokasi 95% ( Sembilan puluh Hrna persen) tersebut diberikan sebagai insentif atas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan pembayaran jasa /retribusi pelayanan kesehatan; 2. insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. b. paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan Penegakan Hukum. BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 4 (1) Setiap kegiatan yang merupakan earmarking Pajak Rokok, harus tepat sasaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. (2) Lingkup earmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; dan b. kegiatan penegakan hukum untuk menunjang peningkatan penerimaan Pajak/Cukai Rokok, dan larangan merokok dikawasan tertentu. Pasal 5 Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk: a. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat: 1. alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan penggunaannya untuk: a) peningkatan aset daerah, seperti: 1) pengadaan alat kesehatan; 2) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas sarana/ prasarana rumah sakit/unit pelayanan kesehatan; dan 3) pembangunan/pemeliharaan smoking area pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah. b) kegiatan operasional rumah sakit/unit pelayanan kesehatan, seperti: 1) pembelian obat-obatan; 2) biaya makan minum pasien; 3) pembayaran listrik, air dan telepon; 4) biaya kebersihan/ sanitasi; dan 5) pembayaran honorarium tenaga kesehatan non-PNS. c) kegiatan promosi kesehatan, seperti: 1) sosialisasi bahaya dampak rokok, obat-obatan terlarang, dan semua kegiatan yang bersifat edukasi dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 2) sosialisasi produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu; dan/atau 3) kegiatan peningkatan program kesehatan lainnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat terutama yang menjadi prioritas pemerintah daerah. d) Bantuan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, seperti pembayaran premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak mendapat fasilitas pengobatan gratis Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat dari Pemerintah Pusat. e) Koordinasi dan pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah provinsi yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak tennasuk penyusunan produk hukum daerah tentang biaya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (misalnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan), Standar Pelayanan Minimal rumah sakit, Standar Operasional Pelayanan pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan produk hukum daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah/SKPD. 2. Tidak termasuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi pembayaran honorarium tenaga administrasi, jasa medik (jasa pelayanan kesehatan}, dan honorarium kegiatan, kecuali bila honorarium tersebut melekat pada kegiatan yang sumber dananya dari Pajak Rokok. b. kegiatan Penegakan Hukum: 1) alokasi dana untuk kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b untuk: a) mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok, seperti: 1) pemberantasan cukai dan rokok illegal yang dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi J SKPD; 2) pendataan objek dan subjek Pajak/Cukai rokok; 3) sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak/Cukai Rokok;dan 4) penagihan tunggakan/piutang Pajak/Cukai Rokok. b) penyusunan dan Penataan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; c) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pajak Rokok dan Pemanfaatannya, seperti: 1) koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan Pajak Rokok; 2) monitoring dan evaluasi pemanfaatan Pajak Rokok; dan 3) operasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum. d) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; dan e) peningkatan kualitas aparat penegak hukum Pemerintah Daerah terkait Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok dan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Rokok. Pasal 6 Kegiatan yang dibiayai dari Pajak Rokok menyebutkan sumber dana Pajak Rokok dalam Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. ( 1) (2) (3) (4) (5) BABV TIM ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 Untuk ketepatan pemanfaatan Pajak Rokok, Bupati melakukan koordinasi dan asistensi pemanfaatan Dana Pajak Rokok melalui Tim Asistensi yang dibentuk; Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang dapat menerima Alokasi Dana Pajak Rokok sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat mengajukan proposal dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran kepada Tim Asistensi; Kegiatan yang disetujui Tim akan dimonitor pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitas pencapaian tujuan dan sasarannya; SKPD yang menerima Dana Pajak Rokok tidak serta merta akan menerima dana kembali pada tahun berikutnya, kecuali berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Prioritas Pemerintah Daerah, efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan dan proposal kegiatan yang diajukan untuk tahun berikutnya. BAB VI PELAPORAN Pasal 8 ( 1) Setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari dana Pajak Rokok wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku penanggungjawab Tim Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling lama minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesahatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO.13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norn.or 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Norn.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 3. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norn.or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5234); 4. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 lNomor 310); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang pokok• pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42).
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5. , Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten '• · · Luwu Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 7. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar, adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan transaksi jual beli yang terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan lods, kios dan bentuk lainnya yang dibuat, diselenggarakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 8. Los adalah bangunan tetap atau permanen didalam lingkungan pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas antar ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan. 9. Kios adalah bangunan tetap yang beratap didalam lingkungan pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon yang dipergunakan sebagai tempat berjualan. 10. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar yang mempunyai kriteria tertentu yang meliputi jenis fasilitas, letak lokasi, dan waktu pemakaian. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. e is. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUO adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. BAB II KELAS PASAR DAN JENIS FASILITAS Pasal 2 (1) Penentuan kelas pasar berdasarkan jumlah pedagang, sarana dan prasarana, waktu beroperasi, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian. (2) Kelas Pasar diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kelas I; dan b. Kelas II. (3) Klasifikasi kelas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut: a. jumlah pedagang lebih dari 150 orang; b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah diatas 60% (enam puluh persen); c. waktu beroperasi setiap hari; dan d. berlokasi di ibu kota Kecamatan dan/ atau ibu kota Kabupaten. (4) klasifikasi kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan kriteria sebagai berikut: a. jumlah pedagang sampai dengan 150 orang; b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah sampai dengan 60% (enam puluh persen); c. waktu beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan d. berlokasi di ibu kota Kecamatan dan/ atau Desa. (5) jenis fasilitas pasar sebagai berikut : a. kios; b. los; c. jaringan listrik; d. sumber air bersih; e. kebersihan pasar; f. bak sampah; dan g. mandi cuci kakus. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III MASA RETRIBUSI Pasal 4 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar. BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 5 (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan kondisi geografis. (3) Pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk kwitansi berupa karcis dan kupon. BABV TATA CARA PEMUGUTAN Pasal 6 ( 1) Pemungutan Retribusi dilakukan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi. (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Retribusi dipunggut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis dan kupon. (5) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan 1 (satu) x sebulan terhadap semua pedagang yang menempati kios dan los yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur. (6) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati. (7) Hasil pemungutan retribusi disetor langsung ke RKUD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam. BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 7 (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. : . (4) . Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Pasal 8 (1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksU:d dalam Pasal 7 ayat ( 1) dilakukan oleh wajib retribusi secara tertulis. (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 9 ( 1) Piutang retribusi dinyatakan kedaluwara setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan. (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi; b. daftar umur piutang retribusi; c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan. (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala SKPD dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara. (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi. (7) Berdasarkan usulan Kepala SKPD, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud. VIII TATA CARA PEMERIKSAAAN RETRIBUSI Pasal 10 Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang• undangan. ...- . Pasal 11 · (1) Pemeriksa mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Retribusi yang akan diperiksa; b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa; c. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Retribusi yang diperiksa; d. membuat laporan hasil pemeriksaan; e. memberikan petunjuk kepada Wajib Retribusi yang diperiksa mengenai pemenuhan atas kewajiban retribusi dengan tujuan agar pemenuhan atas kewajiban retribusi dalam tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; e. mengembalikan buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan; dan f. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pemeriksa mengenai data Wajib Retribusi yang diperiksa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (2) Pemeriksa mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. memeriksa dan atau meminjam buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya; b. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari Wajib Retribusi yang diperiksa; c. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa; dan d. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi yang diperiksa dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Pasal 12 Wajib Retribusi yang diperiksa mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan; b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan; dan d. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Pasal 13 (1) Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pemeriksa. (2) Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Wajib Retribusi yang diperiksa, di kantor lainnya, dipabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain sepanjang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi yang diperiksa. (3) Perneriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan di luar jam kerja. (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Retribusi yang diperiksa tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya. (5) .Dalam hal Wajib Retribusi yang diperiksa atau yang mewakili atau kuasanya menolak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf a, b, dan c, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. (6) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 untuk dijadikan dasar rnenyusun laporan hasil perneriksaan. Pasal 14 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Perneriksa rnembuat Berita Acara Penolakan Perneriksaan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Pemeriksa dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Peringatan kepada Wajib Retribusi. (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja. (3) Wajib Retribusi yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dengan penetapan Retribusi yang Terutang secara jabatan dan atau sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
10

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa jasa pelayanan pengelola parkir sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sehingga tidak memadai untuk membiayai pelayanan pengelola parkir, · maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo perlu untuk diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); I . 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 61).
Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 8 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 61), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ( 1) Tarif Pelayanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo dibagi menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. jasa sarana sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari Tarif Pelayanan Parkir; dan b. jasa pelayanan sebesar 70°/o [tujuh puluh persen) dari Tarif Pelayanan Parkir. (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Parkir. (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pemberian upah jasa bagi petugas Parkir. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan bagi petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
3

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO MOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SH Menetapkan 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/ 10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 53);
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. � BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan wewenangnya di bidang perpajakan daerah. 6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perpajakan daerah. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 10. Nilai Perolehan Air adalah nilai air tanah yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. 11. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana pengambilan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air. 12. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air. 13. Harga Air Baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (M3 . 14. Harga Dasar Air adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air. BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah. (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta sarana umum lainnya . .sf} Pasal 3 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal4 (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air. (4) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dengan Harga Dasar Air (HDA) secara progresif. (5) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku (HAB). (6) Faktor nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen. (7) Harga air baku dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai berikut: a. untuk air tanah dangkal sebesar Rp646/M3 (enam ratus empat puluh enam rupiah per meter kubik). b. untuk air tanah dalam sebesar Rpl.076/M3 (seribu tujuh puluh enam rupiah per meter kubik); dan Pasal 5 (1) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengandung 2 (dua) komponen, yaitu volume dan harga dasar air. (2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air. (3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari : a. komponen sumber daya alam komponen ini meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah, dan kualitas air tanah. � b. Komponen kompensasi Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume, dan tingkat kerusakan lingkungan. (4) Setiap komponen harga dasar air dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan bobot sebagai berikut: No. Komponen Bobot 1. Sumber daya alam 60% 2. Kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan. 40% Pasal 6 (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk perhitungan nilai perolehan air tanah ditentukan oleh faktor : a. jenis air tanah, terdiri : 1. air tanah dangkal; kedalaman sumur air tanah sampai dengan 15 meter. 2. air tanah dalam; kedalaman sumur air tanah diatas 15 meter. b. lokasi sumber air tanah, meliputi : 1. ada sumber air alternatif/jaringan PDAM; dan 2. tidak ada sumber alternatif. c. kualitas air tanah, meliputi : 1. kualitas baik; dan 2. Kualitas cukup baik. (2) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 2 - Pasal 7 (1) Komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan (subjek pengambil) dan volume pemakaian secara progresif. (2) Bobot komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No. Peruntukan 0-50 M3 Ma 501- 1000 Ma 1001- 2500 Ma 2501- 5000 Ma Ma 1. Non niaga 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Niaga kecil 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3. Industri kecil 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4. Niaga besar 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 5. Industri besar 5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 6. Bahan produksi 10 20 30 40 50 60 (3) Subjek pemakai atau kelompok penggunaan air tanah digolongkan sebagai berikut: a. Non niaga, meliputi : 1. instansi/lembaga/kantor pemerintah; 2. kolam renang umum milik pemerintah; 3. asrama pemerintah; 4. perguruan tinggi negeri/ swasta/ akademi b. Niaga kecil, meliputi : 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga; 2. usaha kecil/losmen/hotel/penginapan/pemondokan, termasuk rumah kos; 3. rumah makan/restoran/toko/kios/warung; 4. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; 5. laundry; 6. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; 7. biro j asa; 8. jenis usaha lainnya yang sejenis. c. Industri kecil, meliputi : 1. industri rumah tangga kecil, seperti industri tekstil, tahu/tempe, dan sejenisnya; 2. peternakan; 3. rumah susun sederhana; 4. industri bahan kimia/ obat-obatan; 5. furniture/kayu olahan; 6. jenis usaha lainnya yang sejenis. � d. Niaga besar, meliputi: 1. hotel bintang 4 dan 5; 2. perbankan/pegadaian (kantor pusat dan cabang); 3. night club/bar/cafe; 4. bengkel besar; 5. tempat pencucian mobil/motor; 6. kolam renang; dan 7. real estate/perumahan; 8. jenis usaha lainnya yang sejenis. e. industri besar, meliputi : 1. gudang pendingin; 2. pabrik/industri tekstil skala besar; 3. pabrik besar lainnya; f. bahan produksi, meliputi: 1. industri air minum dalam kemasan/depot air minum; 2. industri minuman olahan; 3. industri besar lainnya yang sejenis; 4. pabrik es. Pasal 8 (1) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang alat pengukur debit air dan/ atau alat ukur lainnya. (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak air tanah wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain. (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan. (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut : a. pengusaha/penanggungjawab/kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan. b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani selanjutnya disampaikan ke Dinas dengan melampirkan: 1. foto copy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa; 2. foto copy surat keterangan domisili tempat usaha; 3. foto copy akta pendirian perusahaan; dan 4. foto copy izin gangguan dan izin lainnya pengelolaan di bidang air tanah. � yang terkait dengan c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas memberikan tanda terima pendaftaran. Pasal 10 ( 1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas menerbitkan: a. surat pengukuhan sebagai wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan; b. kartu NPWPD. (2) Penyerahan surat pengukuhan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran. BABV PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 (1) Dinas menetapkan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengeluarkan SKPD. (2) Bentuk SKPD sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 12 (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas dan/ atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati. (3) Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bendahara Penerimaan, terhadap SKPD dilakukan penelitian dan selanjutnya diterbitkan SSPD untuk diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan pajak. (4) Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bank atau tempat lain berdasarkan SKPD, selanjutnya bukti setoran yang telah divalidasi oleh Bank di sampaikan kepada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak. (5) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus. (6) Pajak terutang harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di.terbitkannya SKPD. (7) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2c% setiap bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).1 Pasal 13 (1) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan. (2) Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut : a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD dan/ atau STPD yang diajukan permohonannya; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan; c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian pajak terutang untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan; d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas, dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; e. pembayaran angsuran ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima; f. penundaan pembayaran ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD dan/atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima; g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut: 1) penghitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran; 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau diangsur dengan pokok pajak angsuran; 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen). h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen). i. penghitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut: 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yag ditun� dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;� 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. j. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama. BAB VII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Pasal 14 (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan terhadap : a. sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan dan/atau STPD. (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak; c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan; d. wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan; e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk: 1) menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan namajelas; 2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.(h (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan diterima wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan : 1) surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; 2) surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang. (5) Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun lampirannya. Pasal 15 ( 1) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas atau Pejabat melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. (3) Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Dinas. (4) Dalam hal telaahan disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan atau STPD semula. (5) Wajib pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. (6) Dalam hal telaahan ditolak, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi. Pasal 16 (1) Bupati dalam hal mi Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat: a. data atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan/penelitian untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; � b. data atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan. (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak dilakukan sebagai berikut: a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh data atau fakta baru yang meyakinkan; b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy: 1) surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya; 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan. 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak. (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usulan dari pejabat berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru. (5) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan, Kepala Dinas atau Pejabat melakukan rapat koordinasi untuk membahas pengurangan atau penghapusan ketetapan pajak. (6) Hasil pembahasan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan uraian pemandangan atau masukan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, selanjutnya Kepala Dinas memberikan disposisi menerima atau menolak pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak. (7) Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pejabat segera melakukan: a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan ketetapan pajak yang baru yang tetap mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan yang lama; b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak 'dibatalkan' serta dibubuhi tandatangan dan nama pejabat yang bersangkutan. c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru. d. terhadap surat ketetapan pajak yang dibatalkan disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan. (8) Dalam hal diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini. BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 17 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas Daerah berdasarkan : a. perhitungan dari wajib pajak; b. surat keputusan keberatan atau surat pembatalan dan pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi; keputusan pembetulan, dan pengurangan atau c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan wajib pajak, diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak. (4) Dalam surat permohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen : a. identitas penduduk/KTP pemohon (wajib pajak); b. SKPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; c. bukti pelunasan pajak (SSPD) yang divalidasi; d. uraian perhitungan pajak menurut wajib pajak; Pasal 18 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan. (3) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak dimaksud. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD. (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD, Kepala Dinas atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak. Pasal 19 (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti. Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.<;;;,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2013.
15

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2012/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK:

: bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 3);
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD; 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur; 6. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada badan usaha milik daerah; 7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan penerimaan daerah. (2) Barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja PDAM. Pasal 3 Nilai realisasi aset yang diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal. (2) PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan per semester, laporan keuangan akhir tahun, neraca, arus kas, laporan realisasi anggaran dan laporan laba rugi setiap tahun kepada Bupati. BAB III PENUTUP Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
4

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT