Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2015

Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Lutim Nomor 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkar Peraturar Bupati tentang Tata Ca.ra Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Uta-ra di Propinsi Sulawesi Selatan (l,emba-rar Negara Republik lndonesia Tahun 2oO3 Nomor 27, Tambahan kmbaian Negara Republik Indonesia Nomor a27O)., 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); 3. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela} diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Talun 2015 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lernba-ran Negara Republik tndonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 Tentang Desa (Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambalal Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 14 Nomor 2093); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Angga,rar Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Ifmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 13); 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran pendapata! dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaral 2015 (Lembarar daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 68); 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor i1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD BAB III PENDANAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 11 TAHUN 2015
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 46 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a27ol; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrlbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tarnbahlan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Mengingat 1 NE \ # 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 46 TAHUN 2016
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2015

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Lutim Nomor 37 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI, UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2015/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempcrtegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bedalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mendukung keLancatan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukhrat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utala di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lrmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TUGAS POKOK DAN RINCTAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 37 TAHUN 2015
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Lutim Nomor 08 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI. WAKIL BUPATI,PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2015/No.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa da.lam rargka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan perjalanan dinas, perlu dilakukan pembahar terhadap peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wal<il Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilar Rakyat Daerai, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; b.berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkar Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Talun 2015 tentang Peialanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wal<il Bupati, Pimpinan Dan Anggota . Dewar Perwakilan RaLyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 Tenta_ng Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 427O)., 2. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Talun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43S5); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan I-€mba_ran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaJa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan t,emba-ran NegaJa Republik Indo.nesia Nomor 5+59); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PenYakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5568); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahao Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhjr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.OSl2Ot2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20l4 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor l ll; 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
NOMOR 8 TAHUN 2015
48

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 13 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-13-2011-RETR-PELAYANANPASAR.pdf

Abstrak

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13, TLD NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

Sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; pelayanan pasar merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah dalam golongan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Retribusi Pelayanan Pasar dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memiliki peranan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah, sehingga dipandang perlu ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
13 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2015

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lutim Nomor 24 Tahun 2015.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA PEI"AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANI{YA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; b.balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatar Masyarakat dar j aringannya;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara (LembaraIl Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambalan lrmbaran Negara Republik IndoneEia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab Keuangan Negara (tembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4400; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20E4 Nomor 15, Tambahan Irmbarao Negala Republik lndonesia Nomor 44S); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l-€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentarrg Tenaga Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Taltun 1996 Nomor 49, Tasrbahan lEmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 3637); 9. Undang-Unda-ng Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); lO. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Ja-Einan Sosial firmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tanbahan l,embaran Negara Republik Indonesia NoBor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahart l:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentarrg Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)i 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerirna Bantua[ Iuran Jaminan Kesehatan (Irmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)i 14. Perafi-rran Presiden Nomor 72 Tahuo 2012 tentang Sistfm Kesehatan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193); 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ja.rainan Kesehatan (l.f,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaima[a telah diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 1 I 1 Tahun 2O13 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PeEgelolaan K€uangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20 I 1; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2O12 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik lndonesia "latrun 2Ol2 Nomor 122); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2O14 tentang Pusat Kes€hatar Masyarakat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentarrg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lu\*u Ti'rour (I.€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luvu Timur Nomor 23) setlagaimana tela-h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timui Nomor 12 Tahun 2Ol4 (lembaran Dae.al Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8g)Peraturart Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OOq tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kes€hatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor th 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2011 tentang Retribusi Pelay'anan Kesehatan fl,embaran Daerah Kabupaten Luwu fimur Tahun 2011 Nomor i) sebagairnana telah diubah dengart Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (krlbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7); 21. Peraturan Elupati Luwu Timur Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timu. (tembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB ry KOMPONEN BIAYA PET,AYANAN KESEI{ATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PEI.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PEIAKSANAAN RUJUKAN BAB VIi PEMBINAAN DAN PENGAU/ASAN BAB VIII KETET{TUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
NOMOR 24 TAHUN 2015
30

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 51 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g Tahu; 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Susunarr Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_u ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O77 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 N = \ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB TV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCTAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 51 TAHUN 2016
37

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

penyertaan modal daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11, TLD NO.88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

ABSTRAK:

Dengan adanya perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perubahan besaran penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perlu untuk diganti,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur .Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah .
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 10 Tahun 2013

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
perda-no-10-2013.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10, TLD NO.79

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam melaksanakan sebagaian uruan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemrintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 4 Tahnu 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Perda No. 36 Tahun 2011 yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan penataan kembali sehingga perlu untuk dilakukan perubahan; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelia Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota dal penyesuaian nomenklatur seksi pada Sekretariat Inspeklorat; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan serta tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan menjadi fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum: Undang-Undang No. 9 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Peraturan Presiden No Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2004 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 32 Talun 2004 tentang Pemerintaian Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubai terakhir dengar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Pemerintai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor L Taiun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2015

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
perda-no-2-tahun-201508102016091828.pdf

Abstrak

IBADAH HAJI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2, TLD NO.93

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal lt Ayat (3) dan Ayat (41 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan tbadah Haji serta dalam rangka meningkatkan pembina,ar, pelayalan dan perlindungan bagi jemaah hati, perlu membentuk Peraturan Daeral tentang Penyelenggaraar'r Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20O3 tentang Pembentukarr Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Proyinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaail dan Tanggung Jawab K angan Negara, Undang-Undang Nomor 13 Taiun 2OO8 tentang PcnyclenggaLraan Ibadefir Ha, Undang-Lrndang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga n, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemenntah Nomor 5E 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 'lnhun 2OO8 Tentang Penyelenggaraan Inadah Haji, Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timu.
PEMELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2015.
15 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT