Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2015

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB ry KOMPONEN BIAYA PET,AYANAN KESEI{ATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PEI.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PEIAKSANAAN RUJUKAN BAB VIi PEMBINAAN DAN PENGAU/ASAN BAB VIII KETET{TUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2015

Sumber

BD.2015/No.24

Subjek

KESEHATAN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 413 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 24 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR BIAYA PEI"AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANI{YA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; b.balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatar Masyarakat dar j aringannya; l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara (LembaraIl Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambalan lrmbaran Negara Republik IndoneEia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab Keuangan Negara (tembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4400; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20E4 Nomor 15, Tambahan Irmbarao Negala Republik lndonesia Nomor 44S); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l-€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentarrg Tenaga Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Taltun 1996 Nomor 49, Tasrbahan lEmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 3637); 9. Undang-Unda-ng Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); lO. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Ja-Einan Sosial firmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tanbahan l,embaran Negara Republik Indonesia NoBor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahart l:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentarrg Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)i 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerirna Bantua[ Iuran Jaminan Kesehatan (Irmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)i 14. Perafi-rran Presiden Nomor 72 Tahuo 2012 tentang Sistfm Kesehatan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193); 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ja.rainan Kesehatan (l.f,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaima[a telah diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 1 I 1 Tahun 2O13 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PeEgelolaan K€uangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20 I 1; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2O12 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik lndonesia "latrun 2Ol2 Nomor 122); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2O14 tentang Pusat Kes€hatar Masyarakat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentarrg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lu\*u Ti'rour (I.€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luvu Timur Nomor 23) setlagaimana tela-h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timui Nomor 12 Tahun 2Ol4 (lembaran Dae.al Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8g)Peraturart Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OOq tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kes€hatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor th 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2011 tentang Retribusi Pelay'anan Kesehatan fl,embaran Daerah Kabupaten Luwu fimur Tahun 2011 Nomor i) sebagairnana telah diubah dengart Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (krlbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7); 21. Peraturan Elupati Luwu Timur Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timu. (tembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB ry KOMPONEN BIAYA PET,AYANAN KESEI{ATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PEI.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PEIAKSANAAN RUJUKAN BAB VIi PEMBINAAN DAN PENGAU/ASAN BAB VIII KETET{TUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015. NOMOR 24 TAHUN 2015 30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2015

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT