Pencarian Peraturan

pembentukan organisasi dan tata kerja

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, LD.2011/NO.36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010, yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan; bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa, Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa dikeluarkan dan digabung pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
7 halaman.

PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGCARAN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 tentang Angga-ran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabarar Angga-ran Pendapatan dan Bela4ja Daerah t(abupaten Luwu Timur Tahun Angga-ran 2016;
]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentuka! Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {l,emba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Taiun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi darl Bangunan (kmbarart Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 3s69); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 20o3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nega-ra (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan t,emba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l,embara,n Nega-ra Republik lhdonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor++00); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor 82, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor s23a)i 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ters-khir dengan Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerai (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan l,€mba.ran Negara Republik lndonesia nomor 5679) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaig Kedudukan Protokoler dan Keuaigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralq,at Daerah (I€mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan dar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaian Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturar Pemerintai Nomor 23 Taiun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5)i
Pasal I Pasal II Pasal III Pasal IV

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 36 TAHUN 2015
8

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI, UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2015/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempcrtegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bedalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mendukung keLancatan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukhrat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utala di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lrmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TUGAS POKOK DAN RINCTAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 37 TAHUN 2015
36

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA XANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

: a. balwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa darl politik Kabupaten Luwu Timu. memiliki kejelasan tugas sehingga pelal<sanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mcndukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jatratan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Ttrgas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbalan Negara Republik Indonesia Nomor 427olt 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengar UndangUndang Nomor 12 Ta-hun 20O8 (kmbararl Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambalar Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 5 Taltun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahar t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O1O (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 51, Tambahan Lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerinta-h Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembcrhentian Pegawai Ncgcri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimarta telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 7. Peraturar Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Ta.lnbahart I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 8. Peratuian Menteri Negala Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 te ntarg Pedomar Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 ta-hun 2011 tentang Pedomar Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; l l. Peraturan Kepala Badaa Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentajtg Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspeldorat, Bappeda Da-n Lernbaga Teknis Daera-tr Kabupaten Luwu Timur (l,embararl Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengsn Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta}run 2013 Nomor lO, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor I l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAE} III TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 38 TAHUN 2OI5
28

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, LD.2011/NO.38

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MenhutII/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010.
MENGATUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
7 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan potensi objek Pajak terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana terjadi perubahan nama nomenklatur Perangkat Daerah sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); ,, . l ' r : 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang• undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73); 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor 2).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. r' . 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan perpajakan daerah. 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 9. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena undang-undang dapat dikenai pajak. 10. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11. Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. 18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. .· 19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 20. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 22. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah himpunan data wajib pajak dan objek pajak yang ada dimasing• masing Desa. 23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang Wajib Pajak. 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 25. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atasjumlah pajak yang ditetapkan. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang• undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. 37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 38. Sistem Manajemen Infonnasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT PBB-P2, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak. (2) Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak dan mencantumkan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak dala.rn kolom yang tersedia dalam SPOP. (3) SPOP dan Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke BPKD, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. (4) SPOP disediakan dan dapat diperoleh di BPKD atau di tempat lain yang ditunjuk. 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (5), ditambahkan 10 (sepuluh) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (1) dan ayat (15), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tarif PBB-P2 sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan b. untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 °/o (nol koma dua persen) per tahun. (4) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP. Besaran Pokok PBB-P2 = Tarif x (NJOP - NJOPTKP) (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT PBB-P2. (6) Atas SPPT PBB-P2 yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dari SPPT PBB-P2 tahun berkenaan, maka penerbitan SPPT PBB P2 untuk tahun berikutnya akan ditangguhkan sampai pajak terutang dibayarkan seluruhnya oleh wajib pajak. (7) Formulir SPPT PBB-P2 berisi informasi sebagai berikut: a. Halaman depan : 1. lambang daerah dan kop BPKD; 2. informasi berupa tulisan SPPT PBB-P2 Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak; 3. kode akun; 4. tahun pajak dan jenis sektor pajak; 5. NOP; 6. letak objek pajak; 7. nama dan alamat wajib pajak; 8. NPWP; 9. objek pajak; 10. luas bumi dan/atau bangunan; 11. kelas bumi dan/atau bangunan; 12. NJOP; 13. total NJOP bumi dan/atau bangunan; 14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2; 15. NJOPTKP; 16. NJOP untuk penghitungan PBB-P2; 17. NJKP; 18. PBB yang terutang; 19. PBB yang harus dibayar; 20. tanggal jatuh tempo; dan 21. tempat pembayaran. b. Halaman belakang : 1. nama petugas penyampai SPPT-P2; 2. tanggal penyampaian; 3. tanda tangan petugas; dan 4. informasi lainnya. (8) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas. (9) Bentuk, dan isi formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (10) BPKD mencetak DHKP. (11) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT PBB-P2 dengan DHKP. (12) SPPT PBB-P2 yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT PBB-P2 untuk disampaikan kepada Wajib Pajak. ( 13) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT PBB-P2 rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk BPKD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian. (14) Kelurahan/Desa wajib membuat laporan penyampaian SPPT PBB-P2 secara berkala kepada BPKD. (15) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Desa. 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 ( 1) Penerbitan SPT PBB P2 dihitung dan ditetapkan besaran PBB yang terutang, selanjutnya BPKD menerbitkan SPPT PBB P2. (2) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui : a. pencetakan massal; atau b. pencetakan dalam rangka: 1. pembuatan salinan SPPT-P2; 2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, atau keputusan pembetulan; dan 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, SPPI' PBB-P2 dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek. (3) Permohonan penerbitan SPPT PBB P2 dari masyarkat yang diajukan melalui loket pelayanan; a. SPPT PBB P2 ditetapkan sesuai dengan bukti hak surat tanah; dan b. penerbitan SPPT PBB P2 untuk jenis pelayanan pendaftaran objek pajak baru berdasarkan tahun perolehan surat tanah, apabila tahun perolehan hak tanah melebihi 5 (lima) tahun, maka SPPT PBB P2 ditetapkan 5 (lima) tahun. (4) Penentuan tanggal jatuh tempo atas penerbitan SPPT PBB P2 massal pada awal tahun pajak ditetapkan setiap tanggal 9 September tahun pajak berkenaan apabila t.angga.1 jatuh tempo tepat pada ha.ri libur, maka tanggal jatuh tempo pada hari berikutnya; (5) Penentuan tanggal jatuh tempo untuk penerbitan SPPT PBB P2 atas Pelayanan Objek Pajak Baru, Mutasi, dan Pelayanan lain yang sejenis, setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapka.n 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SPPT PBB P2. (6) Penentuan tanggal jatuh tempo SPPT PBB P2 atas pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo ditetapkan 1 (satu) bulan berikutnya setelah Surat Ketetapan Kepala BPKD tentang penundaan jatuh tempo diterbitkan. 5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek pajak dan subjek PBB P2, BPKD menghitung dan menetapkan besa.rnya pajak terutang sebagai dasar penetapan pajak pada SPPT PBB P2. (2) Pengadministrasian objek PBB dikelompokkan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB P2, sebagai berikut: a. buku I dengan besar pokok ketetapan dari Rp0,00 (nol rupiah) sampai denga.n Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah); b. buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); c. buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sarnpai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d. buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan e. buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Kepala BPKD berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran. 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berilrut: Pasal 30 (1) Permohonan pembetulan terhadap Surat Ketetapan atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat diajukan secara: a. perseorangan; atau b. kolektif. (la) Perrnohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau diwakilkan kepada kuasanya. (lb) Perrnohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan atau Surat Keputusan diterima. (2) Perrnohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. perseorangan; atau b. kolektif. (3) Perrnohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai : a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT PBB-P2 paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung perrnohonannya; dan c. diajukan kepada Kepala BPKD dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat. (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak. 8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Besarnya pengurangan yang diberikan : 1. Paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1; 2. Paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 36 ayat (2} hun.zf b; atau 3. Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (4). 9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada BPKD apabila wajib pajak: a. tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a; b. tidak memberikan keterangan yang diminta secara lisan ataupun tertulis baik sebagian atau seluruhnya; c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan; dan/atau d. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak, sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada BPKD. 10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 BPKD melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat data baru atau berdasarkan pertimbangan Kepala BPKD. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
11

SUMBANGAN KEPADA DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LD.2011/NO.39, TLD NO.59

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah diperlukan berbagai upaya dalam mengakselerasikan pembangunan dengan cara lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola potensi kekayaan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah, salah satunya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
7 HALAMAN

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAE}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2014/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. b. c. 1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateu Luwu Tirnur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oll Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik lndonesia Ta-hun 2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahurt 2O1O (Irmbaran Negara Republik lndonesia TaIun 2O1O Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nega:.a Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatar Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tent€ng Kamus Jabatan FUngsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan l,€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2O13 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB IIl TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 39 TAHUN 2015
40

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan dan pengelolaan infonnasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);' 1 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndarigUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 9. Peraturan Kornisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Waldl Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD .-1· adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. l 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecarnatan. 11. Infonnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 13. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/at.au diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. � 14. Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasl non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 15. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan infonnasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. 17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Uta.ma adalah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan inform.asi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. 18. Pejabat Pengelola Inform.asi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalarn pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan penyediaan, dsitribusi dan pelayanan inform.asi di lingkungan unit kerja. 19. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 20. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya clisingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 22. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIOP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh inform.asi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak tennasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 23. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya clisingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Infonnasi Publik. 24. Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pernohon lnfonnasi Publik dan/atau Pengguna Infonnasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan inform.asi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 25. La.poran Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis infonnasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 26. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. � 4 � ....,_ 27. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik. 29. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. tujuan; b. prinsip pelayanan informasi publi.k; c. akses informasi publik; d. hale dan kewajiban; e. kelengkapan PPID; f. informasi; I g. permohonan informasi dan dokumentasi; h. keberatan dan sengketa infonnasi; 1. pembiayaan; dan j. pelaporan. BAB III TUJUAN Pasal 3 Tujuan clitetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat clipertanggungjawabkan; b. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi oleh setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c. meningkatkan kualitas pelayanan lnformasi Publik sesuai dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah disetiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB IV PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pasal 4 Prinsip dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik, sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses; b. transparansi yaitu dalam pemberian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan secarajelas dan terbuka; I • c. akuntabel yaitu dalam pemberian pelayanan lnfonnasi Publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan d. proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan Informasi Publik barns diperhatikan · keseimbangan antara hak dan kewajiban. BABV ' AKSES INFORMASI PUBLIK Pasal 5 Akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: a. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diak.ses oleh setiap pengguna Informasi Publik. b. Informasi Publik di lingkungkan Pemerintah Daerah dapat diperoleh pemohon Infonnasi Publik dengan cepat, tepat, waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah. I c. lnformasi Publik yang dikecualikan di linglrungan Pemerintah Daerah adalah Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat, dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Infonnasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi cliberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Bagian kesatu Hak (1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti: a. Infonnasi dan Dokumentasi yang dapat membahayakan Negara; b. (nformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tida.k sehat; c. · lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan denga.n hak-hak pribadi; d. lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. (2) Infonnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan lnformasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. BAB VII KELENGKAPANPEJABATPENGELOLAINFORMASIDAN DOKUMENTASI I Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah melalui PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan/atau kehumasan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkup SKPD. (4) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkup SKPD, Desa dan Kelurahan. (6) Ketentuan mengenai Pembentukan PPID Pembantu Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Lurah. Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pasal9 PPID Utama memiliki kewenangan sebagai berikut: a. menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya. c. mengoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dolru.mentasi yang dapat diakses oleh publik; dan e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat membuat, mengumpulkan, serta memelihara Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. Pasal 10 fungsional untuk Informasi dan PPID Uta.ma mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah; b. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah Daerah; c. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik; d. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan lnformasi Publik; e. Penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa infonnasi; f. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi; g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Infonnasi dan Dokumentasi dari PPID pembantu; h. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik; 1. melakukan uji konsekuensi atas Infonnasi dan Dolrumentasi yang dikecualikan; J. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan. Bagian Ketiga Pejabat Pengelola lnformasi dan Dolrumentasi Pembantu Pasal 11 PPID Pembantu mempunyai tugas: a. membantu PPID Uta.ma melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan Infonnasi dan Dokumentasi kapada PPID Uta.ma dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. melaksanakan inventarisasi, penyirnpanan, dan mengolah informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada masing-masing SKPD; d. menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam linglrup penguasaan SKPD; e. melayani permintaan informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan; f. melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan SKPD; dan g. mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Infonnasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Infonnasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan lnformasi yang dikecualikan. Pasal 12 PPID pembantu pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk: a. menyampaikan, merninta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. mengoordinasikan lnformasi dan Dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan Dok:umentasi yang dapat di di akses oleh publik. Bagian Keempat Pengelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi Pasal 13 Untuk mendukung PPID dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi di lengkapi PLID di lingkup Pemerintah Daerah yang terdiri dari: a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; b. pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID; c. tirn pertirnbangan, dijabat oleh Asisten Pernerintahan, Asisten Perekenomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonorni dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektur ; d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika; e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Eselon IV pada SKPD yang mengelola lnformasi dan Dokurnentasi; f. bidang Pendukung Sekretariat PLID Perangkat Daerah, dijabat oleh Kepala Seksi Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika; g. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dan Kepala Seksi Layanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; h. bidang Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi, dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 1. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan J. pejabat Fungsional. Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi Pasal 14 (1) SOP PPID di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. SOP Penyusunan Daftar lnformasi Publik; b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; d. SOP Penanganan Keberatan lnformasi Publik; dan e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi., (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran I, Lampiran 11, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 15 (1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mernadai. (2) RPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas Informasi. BAB VIII INFORMASI Pasal 16 Bagian Kesatu Pengklasifikasian Informasi (1) Pengklasifikasian inforrnasi, meliputi: a. dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelornpok, yaitu informasi dibuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan; b. informasi yang dibuka untuk publik dikelompokkan berdasarkan subyek inforrnasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap SKPD, meliputi : 1. Informasi yang bersifat berkala, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi : a) profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja PD, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya; c) informasi mengenai laporan keuangan; d) informasi lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan e) informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 2. Informasi yang wajib diumumkan, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, meliputi: a) informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan, harna penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, atau benda-benda angkasa; b) informasi mengenai tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran linglrungan, dan kegiatan keantariksaan; c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror; d) informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau f) haJ lain yang mengancam hajat hidup oran� banyak. 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi; a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah, tidak tennasuk informasi yang dikecualikan; b) basil keputusan Pemerintah Daerah atau badan publik dan latar belakang pertimbangannya; c) seluruh kebijakan yang ada, serta dokumen pendukungnya; d) rencana kerja program/kegiatan, tennasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah; e) perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; f) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat I Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g) prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h} laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. 4. Informasi yang clikecualikan, dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnfonnasi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu infonnasi yang dapat: 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2) mengungkapkan identitas infonnan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana• rencana yang penanganan segala bentuk kejahatan trans• nasional; 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan/atau; 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Inforrnasi dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnfonnasi dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, meliputi: 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan · luar negeri; 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi ta.hap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi; 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau disklokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan kemanan Negara, serta rencana pengembangannya; I 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan, dan/atau instalasi militer; 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6) sistem persandian Negara; dan/atau 7) sistem Intelijen Negara. d) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Infonnasi dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada I pemohon Infonnasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi: 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara; 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan rnodeloperasiinstitusikeuangan; 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pernerintah, perubahan pajak, t.arif, atau pendapatan Negara/Daerah lainnya; 4) rencana awal penjualan atau pembelian ta.nab atau properti; 5} rencana awal investasi asing; 6} proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7} hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang., f) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi; 1. posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional; 2. korespondensi diplomatik antar negara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan intemasional; dan/at.au 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g) informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan berakhir ataupun wasiat seseorang; h) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnformasi dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi: 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; I 2) riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4) basil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. i) memorandum atau surat anta.r Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya tidak termasuk rahasia fl (2) Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokan informasi yang clikecualikan, meliputi: a. ketat artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas; b. terbatas artinya infonnasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; c. tidak mutlak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya; d. pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan, apabila informasi tersebut dibuka; e. pengklasifikasian akses lnformasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi lnformasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; f. usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas, cliajukan oleh PPID dan/atau Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengola kegi.atan, anggaran, dan administrasi; g. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan melalui rapat Tim Uji Konsekuensi. (3) Tahapan pendokumentasian Informasi, meliputi; a. deskripsi dan detenninasi informasi, berupa ringkasan 'urrtuk masing-masing jenis informasi; b. vertifikasi infonnasi, sesuai denganjenis kegi.atannya; c. otentifikasi infonnasi, melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja; dan d. kodefikasi informasi, meliputi: 1. untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan; 2. metode pengkodean ditentukan oleh PPID Uta.ma; dan 3. penataan dan penyimpanan informasi. Bagian Kedua Daftar Infonnasi dan Dokumentasi Publik Pasal 17 ( 1) DIDP paling rendah memuat: a. nomor; b. ringkasan isi informasi; c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai infonnasi; d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e. waktu dan tempat pembuatan infonnasi; f. bentuk informasi yang tersedia; dan g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. (2) DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID utama dan PPID Pembantu untuk kemudian dipublikasikan dan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat dilestarikan dan disklasifikasi menjadi bahan pustaka. (3) Format DIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 18 (1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. (2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing.1 14 L._.. (3) LLID, paling rendah memuat : a gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan Doku.mentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, antara lain : 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta kualisifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta laporan penggunaannya. c. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan lnformasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi lnformasi yangberwenang;dan 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan Publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik; e. kendala internal dan ekstemal dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan lnformasi dan Dokument.asi. Pasal 19 ( 1) LLID merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. (2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Publik dan disampaikan kepada atasan PPID. (3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh atasan PPID (4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.-jl BAB IX PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Bagian Kesatu Pemohon lnformasi Pasal 20 Pemohon Informasi dan Dokumentasi meliputi: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga swadaya masyarakat; d. organisasi masyarakat; e. partai politik; dan f. badan publik lainnya. Pasal 21 Permohonan Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhl persyaratan: a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau peraturan perundang-undangan; b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan; d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar. Bagian Kedua Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pasal 22 (1) Setiap permohonan Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh lnformasi dan Dokumentasi Publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (2) PPID utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi wajib mencatat permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik baik yang diajukan tertulis maupun tidak tertulis. (3) PPID utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (4) Jika permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. PPID utama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. (5) Isi pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: a. inforrnasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak; b. penerirnaan atau penolakan permintaan atau Informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alat penyampaian dan format lnfonnasi yang akan diberikan; dan/atau d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta. (6) Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (7) PPID melalui Sekretariat PPID Utama dan atau PPID Pembantu memberikan layanan langsung dan/atau layanan melalui media cetak dan elektronik, meliputi: a. layanan Informasi secara langsung yaitu layanan lnformasi Publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat; dan b. layanan Infonnasi melalui media baik online maupun cetak yaitu Informasi Publik yang tersedia dan diumum.kan secara berkala dilayani melalui website Pemerintah Daerah dan/atau media cetak/elektronik yang tersedia, (8) Terkait dengan permasalahan teknis dokumentasi, seperti besaran volume, dimensi, dan kuantitas dari dokumen dan sebagainya, serta permasalahan teknis teknologi informasi, seperti kecepatan akses, keterbatasan band.with, keamanan sistern, keberbatasan kapasitas hosting dan sebagainya, maka infonnasi melalui media online sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dilakukan melalui website, surat elektronik dan forum, serta kotak komentar, akan diberikan informasi atau dokumentasi yang bersifat .ringkas dan/atau rangkuman, sedangkan pennintaan lebih lengkap dapat melalui pennintaan tertulis baik surat tercetak (print-out) ataupun melalui surat elektronik dengan mencantumkan fotokopi identitas diri/Kartu Tanda Penduduk, dengan disebutkan maksud dan tujuan permintaan, serta jenis, atau cakupan informasi yang dimohon. (9) Untuk menjamin keamanan dan efektifitas layanan, pennintaan Informasi Publik melalui surat elektronik atau e-mail akan dilayani, apabila pada hari yang sama pemohon melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang mengenai informasi yang dimaksud melalui telepon atau pesan singkat, surat tertulis atau faksimili kepada PPID, sebagai tanda bukti pemohon wajib melampirkan status laporan (delivery report), kepada PPID. Bagian Ketiga Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik Pasal 23 (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID Utama untuk mempennudah akses pelayanan lnformasi. (2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.� BABX KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 24 (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertuJis kepada atasan PPIO berdasarkan alasan berikut: a. penoJakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) huruf b; b. tidak tersedianya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik; c. tidak ditanggapinya permintaan Infonnasi; d. permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang dirninta; e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau f. penyampaian lnformasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang• Undang keterbukaan Informasi Publik. (2) Alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Pasal 25 (1) Keberat.an diajukan oleh pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon lnformasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Bagian Kedua Penyelesaian Kcbcratan Informasi Pasal 26 (1) Bupati melalui atasan PPID bersama Tim Pertimbangan dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa Informasi. (2) PPID Uta.ma melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang hukurn, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 27 Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Daerah dibebankan pada APBD. 18 BAB XII PELAPORAN Pasal 28 (1) PPID Pembantu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di masing-masing SKPD kepada Bupati melalui PPID Utama dan Selcreta.ris Daerah selaku Atasan PPID. (2) Adapun isi laporan pelaksanaan tugas PPID Pernbantu, meliputi: a. jurnlah Informasi Publik yang disediakan; b. jumlah permintaan informasi yang diterirna; c. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi; dan d. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau alasan penolakan permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik. BAB XIII PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
43

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.