Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Lutim Nomor 34 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN PENYI,JSUNAN STANDAR PEI.AYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/No.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peratulan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Partisifasi Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman PenJrusunal Standar Pelayanar di Lingkungan Pemerinta-h Kabupaten Luwu Timur;
1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Se latan (Iembaran Negara Repubuk Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar: Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2OOa tentang Urusa-n Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (I,embaran Daerah tkbupaten Luwu Timur Talun 2OO8 Nomor l)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP STANDAR PELAYANAN BAB V PEIVYUSUNAN STANDAR PELAYANAN BAB VI KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB VII TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN BAB VIN PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BAB X PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BAB X PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB xIV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 3a TAHUN 2015
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 33 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LUIVU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. balwa berdasarkan pertimbangan sq[a geirnana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Unit Pelaksala Teknis Pusat Keschatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
: 1. 2. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OOg tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Se latan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427oli Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubalan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah (I€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaaa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat DaeraI (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4741'l 5. Peraturan Meuteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (l,€mbaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2O11 (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 1 Nomor 35); 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1U;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 33 TAHUN 2015
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Besaran Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

Abstrak

BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 32 Tahun 2015.pdf

BESARAN PEI.IYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL, DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

ABSTRAK:

: bahwa untuk melaksalalan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, Dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agrs, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dar Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O].; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Talun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Talun 2007 tentang Penanaman Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l-emba.an Negara Republik lndonesia Nomor 5679) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 "fah|un 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor I 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 32 TAHUN 2015
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 31 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENyIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2015/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BAB IV KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2015.
NOMOR 31 TAHUN 2015
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 30 Tahun 2015.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2ors TENTANG pAKAIAN DINAS pEGAwAr Neoenr srpli oar TENAGA KON?RAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyempurnann penggunaan seragam pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan evaluasi teknis, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2Ol5 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau; b. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubal:an Atas Peraturan Bupati Lue'u Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintal Kabupaten Luwu Timur;
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l€mbarall Negara Republik Indonesia Nomor 427O); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undaag Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaa L€mbaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5679) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (kmbarar Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambaha-n lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasiona.l Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 Pal<aiar Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungal Pemerintah Daerah Provinsi Selawesi Selatar( sebagaiDana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2O15; 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Talun 2O15 tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
NoMoR 3oTAHUN 2015
52

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Lutim Nomor 29 Tahun 2015.pdf

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANMA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam ralgka meningkatkan kualitas pelayalan kesehatan kepada masyaral<at, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanal kesehatan pada Pusat Kesehatan Masya-rakat dan jaringannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupatcn Mamuju Uta-ra di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanga.n Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tamba-han kmbamn Nega-ra Nomor 4400; 5. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaian kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (. 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembarar Negari Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lS, Tambahan trmba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kmbamn Negam Republik Indonesii Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambaian Lembaral Nega-ra Republik Indonesia Nomor 3637); 9. Undarg Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 153, Tambahan L€mbaran Nega_ra Republik Indonesia Nomor 5072); lO. Undarg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badar Penyelengga,ra Jaminan Sosiat {Lemba-ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubai beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (kmbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbarall Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminal Kesehatan (L€mbaran Negara Republik lndonesia Ta]a[n 2Ol2 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 14. Peraturan Presiden Nomor 72 "lah]Jn 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 193); 15. Peraturai Presiden Nomor 12 Talun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (lrmba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 1 Tahun 2013 {Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 255); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 0Ol Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 18, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masya-rakat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengaar Peraturan Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Ta-hun 2009 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Ifmbarar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 89): 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (I,€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9); 21. Peraturan Daera} Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (kmba,ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7); 22. Peratrran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} IN WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB IV KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN RUJUKAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
NOMOR 29 TAHUN 2015
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 28 Tahun 2015.pdf

HARi KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efesiensi kinerja aparatur, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan kembali hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk pengaturan harl dan jam kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Harl ·. Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Harl Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Harl Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HARI DAN JAM KERJA BAB III KETENTUAN PERALIHAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
NOMOR 28(TAHUN 2015
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lutim Nomor 27 Tahun 2015.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20 I5

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara !\lomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Ne8ara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenta.ng Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Urdang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar Daerah {l"embaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusaf dan Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nonor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P4ak Daerah dan Retribusi Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralg/at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layaoan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturln Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. peratua-ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tetang Sistem Inforrhasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norhor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46I4); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 16s); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaia telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luivu Timur Tahun 2014 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 89); 21, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 {Lembalan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13); 22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68);
PASAL I PASAL 2 PASAL 3

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2015.
15. peratua-ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tetang Sistem Inforrhasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norhor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46I4); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 16s); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaia telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luivu Timur Tahun 2014 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 89); 21, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 {Lembalan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13); 22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68);
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Besumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Lutim Nomor 26 Tahun 2015.pdf

BESARAN AI,OKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI TIASIL PENEzuMAAN PAJAK ROKOK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2015/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Besumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1 ayat (2) Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan Dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Luwu Timur.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu limur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahal lcmbaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO4 Nomor 66, Tambaian Ifmbaran Negara Republk Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ifmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaian kmba_ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Talun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbararr Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahal l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan P€merintah Nomor 39 Talun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan l€mbaIan Negam Republik Indonesia Nomor 4783); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Irmba-ran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 123, Tambaharr Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (I€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2010 Nomor 153, Tambaian Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.O7/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambalan lrmbaran Daerair Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
NOMOR 26 TAHUN 2015
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 25 Tahun 2015.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG REIRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (41, Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tirmrr Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi PeLayanan Kepelabuhanan, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratrnan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Retribusi Pelayanar Kepelabuhanan;
:1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2471; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangar Keuangan antara Pemerintai Pusat dan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 Tentarg Pelayaran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 64, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 5. Undarrg-Undang Nomo. 2a Tahull 2OO9 tentarrg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, ?ambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukal Petatura7l Perundang-undangan {l€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ^Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor s23q 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2O15 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaaa-n Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan lpmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimara telah diubah dengan Peratura.n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5145); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OO2 tentang Petkapda,]. (Lembaratr Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahal lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4227); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s7q: 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerai (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Pe.aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan l€mbarart Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Irmbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahart l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbara-rl Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahal lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan tembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5O7O ) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Kenavigasian (Iembaran Negara Republik Indonesii Tahun_--2olo Nomor 8, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5O93); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O1O tentang l.S"t"" Di Perairan (l,embaran Negara Repubtl Indonesia Tahun 2OlO Nomor 26, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor SlOg) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1l (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O1O tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negari Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27 Tarnbahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 51O9); 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah darl Retribusi Daerah (lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tanbahan bmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1l tentarg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Talun 2O1O tentang Angkutan di Perairan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52Oa); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintalan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32); 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK t1l7/Ml7O tentang Ketentuan Penggunaan Sungai Untuk Angkutan Umum dan Barang Khusus; 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM I 86/ANTARA LAIN-4O3/Phb-85 tentang Penyederhanaan Pembinaan Keselamatan Kapal dan Penyeberangan; 28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penimbunan Kayu (1og pond) di Perairan Daratan; 29. Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988 tentang Tatanan Keplabuharan Nasional; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Pelabuhan khusus; 31. Peraturan Menteri Perhubungart Nomor 5A Tahu,]. 2OO7 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2OO4 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; 32- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah I(abupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2074 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LuI,u Tirnur Nomor 89); 33. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daeralt (lr-rllbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O1l Nomor 1, Tambahan lembaral Daerah Kabupaten Luwu Timur 8O); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 92).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUS BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUS BAB V SAAT RETzuBUSI DAERAH TERHUTANG BAB VI PEMBAYARAN RETRIBUSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
NOMOR, 25 TAHUN 2015
22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT