Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2015

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} IN WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB IV KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN RUJUKAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

02 November 2015

Tanggal Pengundangan

02 November 2015

Tanggal Berlaku

02 November 2015

Sumber

BD.2015

Subjek

KESEHATAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 326 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 29 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANMA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam ralgka meningkatkan kualitas pelayalan kesehatan kepada masyaral<at, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanal kesehatan pada Pusat Kesehatan Masya-rakat dan jaringannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupatcn Mamuju Uta-ra di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanga.n Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tamba-han kmbamn Nega-ra Nomor 4400; 5. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaian kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (. 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembarar Negari Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lS, Tambahan trmba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kmbamn Negam Republik Indonesii Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambaian Lembaral Nega-ra Republik Indonesia Nomor 3637); 9. Undarg Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 153, Tambahan L€mbaran Nega_ra Republik Indonesia Nomor 5072); lO. Undarg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badar Penyelengga,ra Jaminan Sosiat {Lemba-ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubai beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (kmbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbarall Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminal Kesehatan (L€mbaran Negara Republik lndonesia Ta]a[n 2Ol2 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 14. Peraturan Presiden Nomor 72 "lah]Jn 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 193); 15. Peraturai Presiden Nomor 12 Talun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (lrmba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 1 Tahun 2013 {Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 255); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 0Ol Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 18, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masya-rakat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengaar Peraturan Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Ta-hun 2009 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Ifmbarar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 89): 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (I,€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9); 21. Peraturan Daera} Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (kmba,ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7); 22. Peratrran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} IN WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB IV KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN RUJUKAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
NOMOR 29 TAHUN 2015
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2015

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT