Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup Lutim Nomor 40 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20iO tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengad.aan Balalj,g/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambalar Lembara! Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427Oli 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a\l 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embao'an Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta,ng Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba-tlan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturar Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmba.ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5655)i 7. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaa.n Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebija.l(an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Talun 2013 tentang Pedoman Tata Ca-ra Pengadaan Ba,rarg/Jasa di Desa (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13671, 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Irmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2015 Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PzuNSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII PEMBAYARAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 40 TAHUN 2Oi5
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 39 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAE}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2014/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. b. c. 1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateu Luwu Tirnur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oll Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik lndonesia Ta-hun 2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahurt 2O1O (Irmbaran Negara Republik lndonesia TaIun 2O1O Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nega:.a Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatar Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tent€ng Kamus Jabatan FUngsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan l,€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2O13 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB IIl TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 39 TAHUN 2015
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 38 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA XANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

: a. balwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa darl politik Kabupaten Luwu Timu. memiliki kejelasan tugas sehingga pelal<sanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mcndukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jatratan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Ttrgas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbalan Negara Republik Indonesia Nomor 427olt 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengar UndangUndang Nomor 12 Ta-hun 20O8 (kmbararl Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambalar Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 5 Taltun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahar t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O1O (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 51, Tambahan Lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerinta-h Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembcrhentian Pegawai Ncgcri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimarta telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 7. Peraturar Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Ta.lnbahart I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 8. Peratuian Menteri Negala Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 te ntarg Pedomar Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 ta-hun 2011 tentang Pedomar Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; l l. Peraturan Kepala Badaa Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentajtg Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspeldorat, Bappeda Da-n Lernbaga Teknis Daera-tr Kabupaten Luwu Timur (l,embararl Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengsn Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta}run 2013 Nomor lO, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor I l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAE} III TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 38 TAHUN 2OI5
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 37 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI, UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2015/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempcrtegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bedalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mendukung keLancatan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukhrat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utala di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lrmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TUGAS POKOK DAN RINCTAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 37 TAHUN 2015
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lutim Nomor 36 Tahun 2015.pdf

PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGCARAN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 tentang Angga-ran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabarar Angga-ran Pendapatan dan Bela4ja Daerah t(abupaten Luwu Timur Tahun Angga-ran 2016;
]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentuka! Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {l,emba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Taiun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi darl Bangunan (kmbarart Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 3s69); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 20o3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nega-ra (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan t,emba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l,embara,n Nega-ra Republik lhdonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor++00); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor 82, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor s23a)i 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ters-khir dengan Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerai (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan l,€mba.ran Negara Republik lndonesia nomor 5679) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaig Kedudukan Protokoler dan Keuaigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralq,at Daerah (I€mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan dar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaian Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturar Pemerintai Nomor 23 Taiun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5)i
Pasal I Pasal II Pasal III Pasal IV

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 36 TAHUN 2015
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 35 Tahun 2015.pdf

PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUTAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2015/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksaaEkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Ba-rat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Ba-rat Tahun 2015:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahar kmbaran Nega,ra Repubtik Indonesia Nomor 427Ol., 2. Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaha-raan Negara (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalar Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1 1 Nomor 82, Tambahan Irmbai-an Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintalan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 2421, Tambahan kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tafibahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 310); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2OlI tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawsi Selatan DaII Sulawesi Barat (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 201 I Nomor 14); 9. Peraturar Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2O14 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahar kmbamn Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8g); 10. Peraturar Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaar Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembargunan Daerah Sulawesi Selatax dan Sulawesi Ba-rat (I,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun Angga,ran 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13li
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYERTAAN MODAL BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 35 TAHUN 20 15
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Lutim Nomor 34 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN PENYI,JSUNAN STANDAR PEI.AYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/No.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peratulan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Partisifasi Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman PenJrusunal Standar Pelayanar di Lingkungan Pemerinta-h Kabupaten Luwu Timur;
1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Se latan (Iembaran Negara Repubuk Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar: Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2OOa tentang Urusa-n Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (I,embaran Daerah tkbupaten Luwu Timur Talun 2OO8 Nomor l)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP STANDAR PELAYANAN BAB V PEIVYUSUNAN STANDAR PELAYANAN BAB VI KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB VII TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN BAB VIN PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BAB X PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BAB X PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB xIV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 3a TAHUN 2015
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 33 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LUIVU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. balwa berdasarkan pertimbangan sq[a geirnana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Unit Pelaksala Teknis Pusat Keschatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
: 1. 2. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OOg tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Se latan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427oli Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubalan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah (I€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaaa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat DaeraI (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4741'l 5. Peraturan Meuteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (l,€mbaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2O11 (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 1 Nomor 35); 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1U;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 33 TAHUN 2015
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Besaran Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

Abstrak

BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 32 Tahun 2015.pdf

BESARAN PEI.IYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL, DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

ABSTRAK:

: bahwa untuk melaksalalan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, Dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agrs, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral, dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dar Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O].; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Talun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Talun 2007 tentang Penanaman Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l-emba.an Negara Republik lndonesia Nomor 5679) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 "fah|un 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor I 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 32 TAHUN 2015
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 31 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENyIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2015/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BAB IV KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2015.
NOMOR 31 TAHUN 2015
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT