Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015

Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Besumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Besumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

26 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

26 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

26 Agustus 2015

Sumber

BD.2015/No.26

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 319 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 26 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BESARAN AI,OKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI TIASIL PENEzuMAAN PAJAK ROKOK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2015/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Besumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1 ayat (2) Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan Dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Luwu Timur.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu limur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahal lcmbaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO4 Nomor 66, Tambaian Ifmbaran Negara Republk Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ifmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaian kmba_ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Talun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbararr Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahal l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan P€merintah Nomor 39 Talun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan l€mbaIan Negam Republik Indonesia Nomor 4783); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Irmba-ran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 123, Tambaharr Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (I€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2010 Nomor 153, Tambaian Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.O7/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambalan lrmbaran Daerair Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
NOMOR 26 TAHUN 2015
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015

Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Besumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT