Pencarian Peraturan

penanggulangan bencana

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14, TLD NO.90

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki kondisi geografis, demografi, topografi dan kemiringan lereng yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun karena kelalaian manusia yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu pertumbuhan pembangunan daerah, dalam rangka mengendalikan dan mengurangi resiko bencana serta memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dalam masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara sistimatis, terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia di Kabupaten Luwu Timur, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, perlu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur .
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
46 halaman

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati serta mendukung kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Numur 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomoi 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Lentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokuk-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nornor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di kecamatan. 5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengarur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Luwu Timur. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. .. 14. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pernerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pernerintah Desa dirnana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh Pernerintah Daerah dalarn rangka percepatan pernbangunan Desa dan pernberdayaan masyarakat. 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersarna Kepala Desa. 16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalarn rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 17. Profil Desa adalah garnbaran rnenyeluruh tentang karakter desa yang rneliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alarn, surnber daya rnanusia, kelernbagaan, prasarana dan sarana serta perkernbangan kemajuan clan perrnasalahan yang dihadapi desa. 18. Adrninistrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan inforrnasi rncngcnai pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dcsa. 19. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut P2MP adalah Dana hibah oleh Pernerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pernerintah Desa untuk digulirkan kepada rnasyarakat sebagai dana Program Pernberdayaan Masyarakat Perdesaan 20. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. BAB II ASAS Pasal 2 ( 1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas : a. transparan; b. akuntabel; c. tertib; dan d. disiplin anggaran. (2) Transparan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalarn pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat rnengakses informasi seluas-luasnya. (3) Akuntabel sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Tcrtib scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa dalarn pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna. (5) Disiplin anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan di dukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PRINSIP Pasal3 Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip: a. hemat; b. terarah dan terkendali; dan c. dapat dipertanggungjawabkan secara adrninistrasi, teknis dan hukum. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Barituan Kc::uangan untuk pengadaan Ktndaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; b. memberikan dasar hukum dan pedoman Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pernerintah Desa, dan c. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan. Pasal 5 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggunjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; dan b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. BABY SASARAN Pasal 6 Sasaran Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah desa untuk: a. pengadaan kendaraan operasional Roda Empat diperuntukkan kepada Pemerintah desa sebagai kendaraan operasional Kepala Desa; dan b. pengadaan kendaraan Operasional Roda Dua diperuntukkan kepada Pemerintah Desa sebagai kendaraan operasional Kepala Dusun. BAB VI KRITERIA Pasal 7 (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasiunal Ruda Empal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a, berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel secara tertib dan teratui , b. pengisian profil, penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa; c. pengelolaan P2MP yang optimal; d. kebersihan desa; dan e, realisasi PBB. (3) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus adalah desa pada masing-masmg kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kntena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot nilai masing• masing kriteria sebagai berikut: a. pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur, dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen}; b. pengisian Profil Desa, Penyeleuggaraan Adruinistrasi Desa, dan Perencanaan Desa dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen); c. pengelolaan P2MP. dengan bobot nilai 15% (lima belas persen); d. kcbcrsihan Dcsa, dcngan bobot nilai 10% (scpuluh pcrscn); dan e. realisasi PBB, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen). Pasal 8 Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah: a. terlaksananya proses adrninistrasi keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan b. pengelolaan aset desa yang baik berdasarkan ketentuan perundang• undangan. Pasal 9 Pengisian Profil, Penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah: a. tersedia dan terlapomya profil desa kepada DPMD dan Kementerian Desa berdasarkan website Kementerian Desa secara berkala dan lerupdale; dan b. terkelolanya secara baik dan terinci administrasi desa dan perencanaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pengelolaan P2MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah bcrgulimya dana P2MP secara baik di Dcsa yang ditandai dcngan berlrurangnya jumlah dana tunggakan P2MP. Pasal 11 Kebersihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah terciplanya lingkungan dc:sa yang bersih, sehat, asri dan tersedianya sanitasi lingkungan. Realisasi PBB b . Pasaj 12 e se agaiman d. ncapaian pemb a lIDaksud dal ayaz-an PBB tahun am Pasat 7 ayat (2) h an Yang ada di Desa. (1) B Pasa1 13 antuan Keuangan Kh Kendaraan O . usus kepada P . hu f b peras1ona1 R d D emenntah D uruf e adalah "" 'berdasarkan pad�� u� sebagaimana �: untuk Pengadaan (2) Kriteria sebagaiman di tena Yang telah ditentuksud dalam Pasa1 6 a unaksud d an. a. kebersihan lingkun pa a ayat (1) sebagai b iku b. re . sasi PBB. gan/ dusun· d en t: ali (3) Dusun Yang mendapatka_n b , an yan antuan keuan g memperoleh n ·1 . . gan khusus adalah D dimak d I at tertinoai d · �4 an penilaian kri . usun su pada ayat (2) dengan b b . . tena sebagaimana o ot nllai sebagai berikut . a. kebersihan lingkun /d · persen); dan gan usun, dengan bobot 50% (lima puluh b. realisasi PBB, dengan bobot SOo/c (lim ul h O a P u persen). Pasal 14 Kebersihan Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 t (2) huruf a adalah terciptanya lingkungan/dusun yang bersih sehat dan tersedianya sanitasi lingkungan. ' ' Pasal 15 Realisasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pencapaian pembayaran PBB tahunan yang ada di Dusun. BAB VII PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Penyaluran Pasal 16 (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (3) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan melalui rekening kas pemerintah desa dan tertuang dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan. (4) Ketentuan mengenai Penetapan Desa dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 17 (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dipergunakan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat untuk Pemerintah Desa dan Kendaraan Operasional Roda Dua untuk Kepala Dusun. (2) Jenis/tipe Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan persetujuan Bupati. (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi: a. pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat bagi Pemerintah Desa dan kendaraan Roda Dua bagi Kepala Dusun; b. biaya administrasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pajak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. biaya ongkos kirim/pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan (apabila diperlukan); dan d. biaya administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, paling banyak sebesar 2 % (dua persen). Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 18 Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya. Pasal 19 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala BPKD dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Camat. BAB VIII PENGADAAN DAN PEMANFAATAN Bagian kesatu Pengadaan Pasal 20 O erasional Roda Empat dan ( 1) Penganggaran pe�ga:�a!e;i:;:g di�iay� �ari Bantuan Keuangan Kendaraan Operas1�n. kasi bantuan yang d1tenma. Khusus tidak meleb1h1 alo K daraan Operasional Roda Kekurangan biaya administrasi .Pe:a:�: D�a sebagaimana dimaksud (2) K daraan operas1on Empat dan en ada APBDesa. ada ayat (1) dibebankan P an Bantuan Keuangan P · ggaran pengguna D untuk (3) Dalam hal terdapat sisa anharus disetor ke Rekening Kas Pesa nntah l{husus maka s·sa anggaran l bih perhitungan anggaran eme i . . diperhitungkan sebagai sisa e Desa. I Pasal 21 ( 1) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dan Kendaraan Operasional Roda Empat dilak:sanak:an berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa yang bersumber dari APBDesa. (2) Dalam hal proses Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi melalui bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. (3) Hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dinyatakan selesai 100% (seratus persen], apabila Penyedia Barang dan Jasa telah menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya, berupa: a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan d. Kunci kontak, buku service, toolkit dan kelengkapan lainnya. (4) Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Teri.ma Hasil Pekerjaan. (5) Apabila Penyedia Barang dan Jasa belum dapat menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia/Jasa wajib membuat surat pemyataan bermaterai untuk mencukupi kelengkapan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari lernbaga yang menerbitkan. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 22 ( 1) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua basil pengadaan merupakan Kendaraan milik Desa yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa. (2) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Desa dan pemeliharaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa. (3) Pemanfaatan/penggunaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa diluar Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua. (5) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan wama dasar merah. (6) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dilarang dijadikan agunan pinjaman dan dipindahtangankan kepada pihak lain. BAB IX PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 23 (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan KeuanganKhusus;dan b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus. (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pembinaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 24 ( 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan. (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 25 (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan. (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya. (4) Apabila berdasarkan basil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. (5) Apabila berdasarkan basil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX VERIFIKASI DAN FASILITASI Pasal 26 (1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus. (2) Biaya operasional pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan. BAB XI SANKSI Pasal 27 Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pasal 29 Perencaaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/ spesifi.kasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan. Pasal 30 (1) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya. (2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati. l BAB Xiii KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
12

RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT. 7

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2006/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil dari GT. 7

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengaturan, pengawasan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di perairan laut dan sungai, maka perlu dilakukan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) terhadap Kapal dengan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih dari GT.7;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang Dari Departemen/LPND.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT.7. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung; 6. Kapal Layar dengan pesawat penggerak bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu. 7. Perahu Layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman; 8. Tanda Selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang dikapal; 9. Pengukuran Kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal-kapal dalam negeri; 10. Laik Laut Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar; 11. Tonase Kapal adalah volume kapal dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonage / GT); 12. Kapal Motor Angkutan Penumpang adalah Kapal Motor melakukan pelayaran dengan membawa penumpang orang. 13. Surat Pas Kecil adalah bagian dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan. 14. Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan. 15. Retribusi Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan Pendaftaran, Pengukuran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) dan sertifikat kesempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; 16. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan air kapal yang menurut perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran, pengukuran, pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan; 18. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 22. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nakhoda/juragan kendaraan air kapal mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan perlengkapan administratif. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah. 24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 yang dioperasikan dilaut atau sungai wajib diukur, didaftar, wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). (2) Setiap kapal Motor Angkutan Penumpang ukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 wajib memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Pasal 3 (1) Surat ukur sementara masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai Surat Ukur Tetap diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur. (2) Surat Ukur Tetap masa berlakunya tidak dibatasi tetapi menjadi gugur jika Kapal Ganti Nama dan Kapal mengalami perubahan. (3) Surat Ukur Tetap menjadi dasar untuk pendaftaran kapal dan pemasangan Tanda Selar pada Kapal. (4) Surat Ukur Tetap menjadi dasar untuk penertiban Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). (5) Registrasi yang dilakukan setiap tahun guna terciptanya pembinaan terhadap kapal- kapal lebih kecil dari GT.7. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengukuran, pendaftaran, pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) atas Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. Pasal 5 Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan pengukuran, pendaftaran dan pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) atas Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. Pasal 6 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) atas Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa diberikan berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan kondisi tehnis kapal, pemeriksaan perlengkapan, pengadaan pemasangan tanda selir, Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan biaya operasional. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Surat Ukur Sementara Rp. 20.000.00 / Kapal 2. Surat Ukur Tetap Rp. 10.000.00 / Kapal 3. Pendaftaran dan Pemasangan Tanda Selar Rp. 20.000.00 / Kapal 4. Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) Rp. 25.000.00 / Kapal 5. Registrasi Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) Rp. 25.000.00 / Kapal BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 (1) Masa retribusi tidak dibatasi tetapi menjadi gugur jika Kapal Ganti Nama dan Kapal mengalami perubahan. (2) Dengan pembinaan lebih kecil dari GT.7 dilaksanakan registrasi setiap tahun. Pasal 13 Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 14 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) SPORD bagi kapal yang harus diperiksa ulang, wajib disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya berakhirnya masa berlaku pemeriksaan ulang dalam tahun berjalan. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT. Pasal 17 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, pada saat diterbitkannya SKRD. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Retribusi yang terutang akibat keterlambatan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian, pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan hanya dapat diberikan maksimal 30 % dari retribusi yang terutang. (3) Pembebasan retribusi yang terutang dapat diberikan berdasarkan penilaian keadaan yang layak. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (2) diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Ketentuan teknis tentang Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikasi Kesempurnaan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai masa berlakunya berakhir. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
8

zonasi wilayah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.15, TLD NO.91

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034.
Dasar Hukum: :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 20. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Laut dan Pulau-pulau Kecil 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
MENGATUR TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
41 halaman

pajak penerangan jalan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15, TLD NO.44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bahwa pajak penerangan jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memiliki peranan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah, sehingga dipandang perlu ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur.
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 2. Undang_Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PAJAK PENERANGAN JALAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
21 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT LUWU TIMUR NOMOR 36 ?AHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangaa Daera} dan memperhatikan adanya usulan perubahan/ pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja, dipaadang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B€larja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentaDg Perubahaa Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang NoDor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembarart Negara Republik lndonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbarar Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 27, Tambahan L€mbaran Negara Repub[k lndonesia Nomor 427O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 r.f,.ntall.g Perbendalaraal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalal Dae rah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahaa Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor g Tahun 2O15 tentatlg perubalwr Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5629); 11. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukart protokoler dan X."u"m"-n_oiii" dan Anggota Dewar p"r*"*ilr"-- il'ffir;' ;::'j:il (Lembaran Negara Republik l;;;;";*i;r""i;# Nomor 9O, Tambahan Il lndonesia Nomor 4416r :i:IT Negara . Republik b.b".;;;,."i"iL"riiii.,i!"'e-'"' "'*r*:t* Nomor 21 Tah:url 2OO7 tentang Perubaha! Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukao Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Rnggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengajr Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaal Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahrdx. 2OL2 Nomor 171, Tambaian L€mba-ran Negara Re publik Indonesia Nomor 5340); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 t€ntarrg Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Ijmbaran Negara Republik Indqnesia Nomor 4575); 14. Peratulan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentsng Perubahan At€.s Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51ss); 15. Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tent.ng Standar Akuntsnsi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan lcmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3O ?ahun 2011 tentang Pinjamar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan t€mbaran Negara l, Republik Indonesia Nomor 5219)
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
NOMOR 15 TAHUN 2016
12

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 dan sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 1 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70); � 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III KELEMBAGAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
TAHUN 2018 NOMOR : 15
7 Halaman

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah lGbupaten Luwu Timur Tahun 2016 dan sebagai peniabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan langka Paniang Daerah dan keberlaniutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015, maka dipandang perlu menyusun rencana keria Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keria Pembangunan Daerah Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuiu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia TahD, 2OD1 Nomot 704, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 terrtang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4Z Tambahan LerDbaran Nega.a Republik Indonesia Nomor4286); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik IndoDesia Tahun 2OO4 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ne8a.a RelRrblik lndonesia Nomolf844); 5. Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik lDdonesia TahuD 2001 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoFl438); 6. 'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndoDesia TahuD 2005 Nomor 74O, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesla Nomor 45781; 7, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minirrul flembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peratura[ Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 473n', 9. Peraturan Pemerintah Repubhk lndonesia l{omor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah flembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoDesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerlntah Republik Indolesia Nomor I Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah fi,embaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814; 11. Peraturan Presiden Nomor S Tahun 2010 tentaDg Tentang Rencana PembaDgunan fangka Menengah Nasional 2010- 2014 ; 12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Rencana Keria Pemerintah Tahun 2015; (L,embaran Negara Republik lndonEia Tahun 2014 Nomo.101); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana t€lah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2071 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahul 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t€ntang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20U Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Keria Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tenang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan BelaDia Daerah Tahun 2015; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan rangka Paniang Daerah (RP,P) Kabupaten Luwu Timur Tahur 2005 - 2025 (Lembar Daera} IGbupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2); 1.9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 20ll - 2Ol5 flembar Daerab lkbupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tenlang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupatfl Lu$,u Timur Tahun 2012 Nomor 101;
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III KELEMBAGAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2015.
NOMOR 15 TAHUN 2015
20

PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, dipandang perlu melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat guna penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. 6. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penaganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahandan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 8. Anggota Satlinmas adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Ca.mat sebagai Perangkat daerah Kabupaten. 10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wil�yah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kew�nangan pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangaru s�bagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemenntahan. 11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. 12. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan. 13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan Mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 1 7. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fung.si perli.ndungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masmg-masmg 18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 20. Penyelenggaraan penangulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 21. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditunjukkan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah• langkah penyelamatan/ perlindungan evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan serta Desa/Kelurahan untuk melakukan pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan di Daerah. Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan agar pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Timur dapat terorganisir dan berjalan secara efektif dan efisien. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pembinaan satlinmas desa/ kelurahan meliputi: a. pengorganisasian satlinmas desa/ kelurahan; b. tugas, hak dan kewajiban satlirunas desa/keluarahan; c. pemberdayaan; d. pelaporan; dan e. pembiayaan. BAB IV PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 5 ( 1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah. (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. warga Negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah, dan maksimal 60 (enam puluh) tahun; e. jenjang Pendidikan Minimal tamat SLTP dan/atau sederajat; f. sehat Jasmani dan Rohani; g. bertempat tinggal di wilayah Desa/ Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Bagian Kedua Perekrutan Pasal 6 (1) Kepala Desa /Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan. (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Pasal 7 Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Pelantikan Pasal 8 (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah. (2) Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dilantik oleh Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur. (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) clisertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas. (4) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanturn dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keernpat Masa Keanggotaan Pasal 9 (1) Masa keanggotaan Satlinrnas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. (2) Anggota Satlinrnas cliberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. rnengundurkan diri atas perrnintaan sendiri; c. pindah dornisili; d. tidak lagi mernenuhi persyaratan kesehatan e. rnelakukan perbuatan tercela; atau f. rnelakukan tindak pidana yang telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap. BABV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas Pasal 10 Satlirunas rnernpunyai tugas: a. rnernbantu dalam penanggulangan bencana; b. rnernbantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban rnasyarakat; c. rnembantu dalam kegiatan sosial kernayarakatan; d. rnernbantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan e. rnernbantu upaya pertahanan Negara. Pasal 11 (1) Satlinmas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. kepala satuan; b. kepala satuan tugas; c. kornandan regu; dan d. anggota. (2) Satlinrnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah. (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. (2) Kepala Satuan Tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 11 (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan. (3) Kornandan Regu sebagaimana clirnaksud dalarn Pasal 11 (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas. (4) An��ta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang. Pasal 13 Kepala Satuan Togas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri dari: a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; b. regu pengamanan; c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran; d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan e. regu dapur umum. Pasal 14 Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Desa/Kelurahan. Pasal 15 Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Pasal 16 Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentrarnan dan ketertiban masyarakat; b. meminimalisir dan/ atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan kearnanan, ketentraman, dan ketertiban rnasyarakat; c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan kearnanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; d. melakukan pendataan dan rnelaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentrarnan, dan ketertiban masyarakat; dan e. rnelakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umurn yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pasal 17 Regu Pertolongan Pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 huruf c, mernpunyai tugas sebagai berikut: a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; b. memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran; c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan kearnanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pasal 18 Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut : a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentrarnan, dan ketertiban masyarakat; c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menujun lokasi aman bencana; dan d. melakukan rehabilitasi, relokasi.rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umumyang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Pasal 19 Regu Dapur Umum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut a. mendirikan tenda darurat/ ternpat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. membuat dan/ atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, dan c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan kearnanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 20 Anggota Satlinmas mempunyai hak : a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan; b. mendapatkan Kartu tanda anggota Satlinmas; c. mendapatkan fasilitas, saran.a dan prasarana penunjang tugas operasional; d. mendapatkan biaya oprasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh tahun) dari Guberriur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Pasal 21 ( 1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah Pendidikan dan Pelatihan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. (2) Kartu Tanda anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah. (3) Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c disediakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan. (4) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 22 Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat; dan e. mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Linmas Desa/Kelurahan bagi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan. BAB VI PEMBERDAYAAN Pasal 23 (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. (2) Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan : a. pendidikan dan pelatihan; b. peningkatan peran serta dan prakarsa; c. peningkatan kesiapsiagaan; d. penanganan tanggap darurat; e. pengendalian dan operasi; dan f. pembekalan. Pasal 24 Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap Desa/ Kelurahan. Pasal 25 (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan Satlinmas. (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan: a. Atribut b. perlengkapan; dan c. peralatan operasional. BAB VII PELAPORAN Pasal 26 (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan menyampaikan . _laporan ha�il pelaksanaan tugas Satlinmas Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan ditembuskan kepada Camat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan pada minggu pertama. (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyampaikan laporan penyelenggaran perlindungan masyarakat kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 27 Pembiayaan atau pendanaan untuk penyelenggaraan Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 28 ( 1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya operasional setiap bulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Ketentuan mengenai Standar besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IX KErENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
11

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana pelayanan kesehatan swasta dan pengawasan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu diatur pengelolaannya; b. bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh swasta terlebih dahulu perlu memperoleh izin dari Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter/Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor3637); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Luwu Timur; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 5. Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang selanjutnya dapat disebut RETRIBUSI adalah pembayaran atas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta ditempat Praktek Dokter Spesialis/Dokter Umum, Dokter Gigi, Rumah Sakit Umum Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek, Toko Obat, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Optik, Pemberian Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional; 6. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif); 7. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik; 8. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar khusus sesuai dengan profesi tenaga medis; 9. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi adalah izin yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat; 10. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik secara rawat jalan. 11. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. 12. Toko Obat adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi khusus obat bebas dan obat bebas terbatas kepada masyarakat; 13. Praktek Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya; 14. Izin Praktek Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek bidan; 15. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang; 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Retribusi ini disebut Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. Pasal 3 Objek Retribusi adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang meliputi : 1. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditempat Praktek Dokter Spesialis. 2. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditempat Praktek Umum. 3. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditempat Praktek Gigi Spesialis. 4. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditempat Praktek Dokter Gigi. 5. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan. 6. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan di Apotek. 7. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan di Toko Obat. 8. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditempat Praktek Bidan. 9. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditempat Praktek Perawat Gigi. 10. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan di Optik. 11. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Fisiotherapy. 12. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kebugaran Jasmani. 13. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tehniker Gigi. Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi syarat. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kuantitas pemberian izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan biaya dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat sarana pelayanan kesehatan swasta. (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut : I. Surat Izin Praktek 1. Dokter Spesialis Rp. 350.000,- 2. Dokter Umum Rp. 300.000,- 3. Dokter Gigi Rp. 300.000,- 4. Apoteker Rp. 150.000,- 5. Asisten Apoteker Rp. 75.000,- 6. Bidan Rp. 75.000,- 7. Laboratorium / Analis Rp. 100.000,- 8. Teknikes Gigi Rp. 75.000,- 9. Refraksionis Optision Rp. 75.000,- 10. Praktek Dokter Berkelompok Rp. 300.000,- II. Izin Usaha 1. Balai Pengobatan Rp. 100.000,- 2. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Rp. 100.000,- 3. Apoteker Rp. 150.000,- 4. Toko Obat Rp. 100.000,- 5. Optik Rp. 100.000,- 6. Praktek Dokter Berkelompok Rp. 150.000,- 7. Laboratorium Rp. 100.000,- 8. Fisiotherapy Rp. 100.000,- 9. Balai Pengobatan Rp. 50.000,- 10. Pusat Kebugaran Jasmani Rp. 75.000,- 11. Techniker Gigi Rp. 75.000,- BAB VII JANGKA WAKTU IZIN Pasal 9 (1) Jangka waktu berlakunya Surat izin Kerja satu kali registrasi. (2) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Praktek adalah 5 Tahun. (3) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Praktek dan Izin Usaha 1 Tahun. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Pemungutan pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 12 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya. (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1) Surat izin penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tidak berlaku lagi atau berakhir apabila : a. Penyelenggara pelayanan kesehatan swasta menutup kegiatannya atau menghentikan usahanya. b. Pemilik izin meninggal dunia. c. Pemilik izin tidak melaksanakan kegiatan atau tidak menjalankannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau melanggar kode etik profesi yang berat atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Apabila terjadi pelanggaran seperti pada hurf “c” ayat (1) pasal ini sebelum dilaksanakan pencabutan izin, Kepala Dinas memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin berturut-turut tiga kali dalam jangka waktu 14 hari kalender. (3) Koordinator tim perizinan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan pencabutan izin tersebut. (4) Tembusan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pemegang izin, Kepala Puskesmas setempat, Ketua Organisasi Profesi terkait dan Bupati untuk diketahui. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan izin di Bidang Kesehatan Swasta dilaksanakan oleh Dinas melalui tim pembina tingkat Kabupaten. (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari : a. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. b. Unsur Puskesmas setempat. c. Unsur Organisasi Profesi terkait. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. (4) Pemerintah Daerah berwenang mengambil sanksi administrasi terhadap tenaga dan sarana kesehatan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Selain oleh Penyidik umum Polri, penyidikan atas pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Polri. XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
8

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT