Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PASAL I PASAL II

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

16 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

16 Juni 2016

Tanggal Berlaku

16 Juni 2016

Sumber

BD.2016/NO.15

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 15 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT LUWU TIMUR NOMOR 36 ?AHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangaa Daera} dan memperhatikan adanya usulan perubahan/ pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja, dipaadang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B€larja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentaDg Perubahaa Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016; Undang-Undang NoDor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembarart Negara Republik lndonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbarar Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 27, Tambahan L€mbaran Negara Repub[k lndonesia Nomor 427O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 r.f,.ntall.g Perbendalaraal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalal Dae rah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahaa Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor g Tahun 2O15 tentatlg perubalwr Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5629); 11. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukart protokoler dan X."u"m"-n_oiii" dan Anggota Dewar p"r"ilr"-- il'ffir;' ;::'j:il (Lembaran Negara Republik l;;;;";i;r""i;# Nomor 9O, Tambahan Il lndonesia Nomor 4416r :i:IT Negara . Republik b.b".;;;,."i"iL"riiii.,i!"'e-'"' "'r:t Nomor 21 Tah:url 2OO7 tentang Perubaha! Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukao Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Rnggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengajr Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaal Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahrdx. 2OL2 Nomor 171, Tambaian L€mba-ran Negara Re publik Indonesia Nomor 5340); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 t€ntarrg Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Ijmbaran Negara Republik Indqnesia Nomor 4575); 14. Peratulan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentsng Perubahan At€.s Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51ss); 15. Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tent.ng Standar Akuntsnsi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan lcmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3O ?ahun 2011 tentang Pinjamar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan t€mbaran Negara l, Republik Indonesia Nomor 5219) PASAL I PASAL II
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016. NOMOR 15 TAHUN 2016 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT