Pencarian Peraturan

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER,]A PEMERINTAH DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, BD.2016/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)-; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tanbahan L,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndarg Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeLal<saaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t€ntang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent€.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negsra (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimara telah diubah dengan Peraturafl Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yarg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tcntang Manajemen Pendataa.n Profil Desa dar Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 2O9 1 ) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedomar Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20941; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Desa (I.erEbaian Dacrah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan tcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI BAB III PEI.IYUSUNAN ORGANISASI TATA KER.JA PEMERINTAH DESA BAB IV WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN I^ARANGAN BAB IV TATA KERJA BAE} V HARI DAN JAM KER.IA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
NOMOR 9 TAHUN 2016
36

lembaga kemasyarakatan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9, TLD NO.78

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2003 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Taiun 2006 tentang Kelurahan.
MENGATUR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.
33 halaman

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PEI.{KSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8l ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2011 Tentaf.g Desa, pedu menetapkan Peraturitn Bupati tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bada,n Permusyawarata,n Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
1. .) 3 4. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Iambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah heberapa kali terakhir dengan Undang Undarg Nomor 9 Talun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Taflbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pela-ksalaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 ll-embaran Daerai Kabupaten Luwu Timur'i'ahun 2Oi4 Nomor 13); 8. Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomol 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lembaran Daerair Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peratura,n Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20 14 Nomor 1 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASII-AN TETAP DAN TUNJANGAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 10 TATIUN 2015
9

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3), maka dipandang perlu untuk diubah; dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta permukiman, maka perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
MERUBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
7 halaman

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10, TLD NO.79

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam melaksanakan sebagaian uruan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemrintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 4 Tahnu 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Perda No. 36 Tahun 2011 yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan penataan kembali sehingga perlu untuk dilakukan perubahan; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelia Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota dal penyesuaian nomenklatur seksi pada Sekretariat Inspeklorat; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan serta tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan menjadi fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum: Undang-Undang No. 9 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Peraturan Presiden No Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2004 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 32 Talun 2004 tentang Pemerintaian Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubai terakhir dengar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Pemerintai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor L Taiun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
26 halaman

TATA NASKAH OINAS DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a, bahwa dalarn rang.ka eflslensi dan efektifltas adm.lnistrasl penyelenggaraan i,emerintaha.n daerah, perlu penyer.agaff.lal'I ·· tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu nmur; b. bahwa dengan dlberlakukannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dlnas di Lingk�ngan Pemerlntah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang dtata Naskah Dlnas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur dlpandang perlu untuk dlgantl; · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentarig Tata Naskah Dinas di Lfngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3041) sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang N.omor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahu.n 1999 Nomor 169, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.890); 2. Undang-Und.ang Nemer 7 Tahun 2.003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 · Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Rep.ubllk Indonesia. Norn.er 4270); 3. Undang-Undang N.omar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan · Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neg.ara Rep.ublik Indonesia. N.or:,10.r 4437); 4. Undang-Undang �omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarali Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N�ara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4844); 1 -···-··: .· �:·: . . - ···.---�-=-·· ... ,-·. ··��r: ....,.. -·· ---· ,. :- ·-·-·· ·-.'.....:.-'·f.�'i - • .it -·' ·� "' . s. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahu.n 1951 N.omor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesl.a No.mor 176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Ta.hun 1958 N.omor 1971, Tambahan Lemb.aran Negara Republlk Indonesia N\Jmor 1636); 7. Peraturan ·Pemerintah �omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Prov.inst dan Pemerintahan Daerah Kabupater1/Ko.ta (Lem.ba.raa N.egara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah N.omor 41 Tah�n 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembarari Negara Republik . "' ... �·- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lamba.ng Daerah (Lembar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4790); 10. Peraturan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas; .. 12. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 13. Peratu.ran Menterl Oalam Negeri Nomor 54 Tah.un 2009 te.ntang Tata Naskah Dinas dl .llngkungan Pemerinta.h Daerah
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA NASKAH DINAS OI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BABI KETElfflJAN UMU.M P.asal l Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.· oaerah adalah Da.erah Otonom Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur .penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Wakil Bupati adalah Wakil �upati Luwu Timur; 5. sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 2 ! 6. Unit· organisasi/unit kerja adalah unit-unit organtsasl/unlt-un,t l<erja dalam " lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur; t.,� � 7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan lnformasl tertulls yang meliputl .,,..�, p.engaturan jenis, form.at, penvlapan, pengaman�.n, pengabsahan, d.istri.busi dan '""" penyimpanan naskah dinas serta media yang dlgunakan dalam komunikasl kedinasan; • 8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dik.eJuarkan aleh. pejal,at )rclllg berwerumg di lingkun.ga.n pemenntah daerah; 9. · Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata fetak dan nedaksfanal, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas; 10.. Stempel/cap dinas adal.ah tanda identitas deri sua� jabatan atau SKPD; 11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau.nama SKPD tertentu yang ditempatkan di baglan atas kertas; 12. Kop sampul naskah dinas adal.ah kop s.urat yang menunJukkan jabatan atau I nama SKPD tertentu yang ditemp.atkan d.i bag,ia.n atas sampul na.skah; i •[ 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan; 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya; 15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh at:asan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat; -�· r ff- 't .. . 16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang eda pada seorang pejabat untuk menandatanganl naskah dlnas sesual dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya; 17. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan ofeh kepala daerah setelah men:dapat persetujua.n bersama Dewan Perwa.kllan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 18. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk ht;Jk�m yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati; 19. Peraturan bersama adalah naskah dlna.s da.lam bentuk · clan sus:unan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan d.leh uua atau lebih kepafa: daerah.; 20. Kepuu,san Bupati adafah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, lndi¥ldual, clan final; 2..:1. Keputusan kepala SKPD adaleh naskah dlnas da.la.m bentuk dan sus.unan p.r.ocwk hukum yang bersifat penetapan, indMdu�I, konkrit dan final; 22. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perlntah dari bupati kepada .. bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; 23. Surat edaran adaJah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan · mendesak; 24. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi p.emberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaba.n ata.u saran dan sebagainya; 25. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pemyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal; · 3 ;:. .- \' �,.. �,!J .4 -. 26. 27. 28.. 29. Surat .perintah adal�h naskah dinas darl atasan yang dltujukan k.ep.ada bawahan yang berisl perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu; Surat izin adalah naskah dinas yang · berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berw\!nang; SJJra.t 1perjanjlan ada.lah nas.kah dJnas y.a.ng. berlsl k.esepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih uAtuk melaks.anakan tlndakan atau p.el'buatan h.ukum yang telah disepakati bersama; Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisJ perlntah u..ntuk meJaksanaka.n peker:filan sesual dengan tugas dan fungsinya; 30. Surat · perintah perjalanan dinas adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas; · 31. Surat kuasa adalah naska.h din.as dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas narnanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedtnasan; 32. Surat u·ndangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawaf yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan; · . .' -., • ll 35.. Nota dinas adafah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan; 36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah di�as kepada atasan; 37. Lembar disposisi adalah naskah dJnes darl pejabat yang berwenang berlsl petunjuk tertulJs kepada bawahan; 38.. Telaahan staf adalah naskah dlnas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pen.dapat d.an saran-saran secara sistematis; 39.. Pengumuman adalah naskah din.as dari peja.bat y.ang berweneng beris.i pemberitahuan yang bersifat umum; 40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisf informasl dan pertanggungjawaban tentang pelaksa.naa.n tugas kedinasan; 41. Re.komendasi adalah naskah djnas da.r.i pejabat yang berwenang berl.si keterangan atau catatan tentan.g sesuatu hal yang d.apat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan; 42. Surat pengantar adalah naskah dinas bensl jenis dan·.·jumlah bar.ang yang b.er.fungsi sebagaj tanda terima; ·· 43. Telegram adalah naskah d.inas darl �ja.ba.t y.an_g berwenang berisi ha.I tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronlk; · 44. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan p.eraturan daerah; 45. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah; • 4 ... r". '..A , ;·� ..... 46. 47. Berita acara adaah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oteh para. pihak; N.otulen adalah naskah dinas yang memuat .a,tatan proses sldang atau rapat; -,;"�'" 48. • 49. 50. 51., Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu; . Oaftar hadi.r adala.h n.askah dinas d.a.rJ pejabat berwenang yang b.erisi keterangan atas kehad.iran seseorang; Piagam adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai ata.u keteladanan yJng telah diwujudkan; Su.rat tan.da tamat pe.nd.idlka.n dan geJatJhan c:!sJngkat SJTP.p adaJab naskah di.nas yang merupa.ka.n ta.nda bukti ses.eor.amg telah lulus p.endldikan dan pelatihan tertentu; 52. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupa.kan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu; . 53. Perubahan adalah rnerubah atau menyisipkan suatu naskah dinas; 54. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut; 55. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah �inas dianggap tidak pemah dikeluarkan. BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS .. Pasal2 - � Q .... Asas tata naskah dinas terdiri atas : a. asas efisien dan efektif; b. as-as pembakuan; c.. asas akuntabilitas; d.. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pas.al 3 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilakukan melal.ui penyederhanaan dalam pen.ulis.an, penggunaan ruang atau tembar naskah dlnas, sp.esifikasi infarm.asi, serta daJ.am p.e.mg9.unaan bahasa Indonesia yang baik, llenar dan luga.s.• (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dHakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. · (3) Asas akuntabilitas seb.a.gaimana d.imaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaib.J penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. (4) Asas keterka1tan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 huruf d, yaitu tata naskah di.nas diselenggarakan da.lam satu kesatuan sistem. .. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran, · 5 ),;- . . ..... ·. :........ ..,.. . ...... - :;;:. ·� ·.... ' -- -Vg .....,. .� - � (6) Asas keamanan seoagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaltu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah crmas terdiri atas : a. ketefttian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan. Pasal 5 (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara tefiti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan .penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. · (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejeJasan aspek flsik clan metert dengan mengutamakan ., metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dlmassud dalam Pasal 4 huruf d, dlselenggara·kan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Pasal 6 Peyelenggaraan naskah dinas difaksanakan sebagai berikut : a. p.enge.Jolaan surat masuk; b. pengelotaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. wa.rna dsn · kualitas kertas. Pasal7 Pengelolaan surat masuk s.eba.gaima.na dimaks.ud delam Pasal 6 huruf a, dilakukan :- melalui : a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan : 1. Diagenda dan dildasifikasi sesua.i sifat surat serta didistribusikan ke unit p.en.gelola; • 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuaj deng�n kl.as.ifikasi sura.t dan ateha.n pimpinan; dan · 3� Surat rnasuk diarsipkan pada unit tata us.aha. b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. 6 ........ r: •.• ····:· . , . -� c. Alur surat menyurat �iselenggarakan melalui me.kanlsme dart tingkat ptmplnan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang• Pa.sa18 Pengelolaan surat kel.uar sebagaima.na dim.a.ksvd dala.m Pasa.l 6 huruf b, dUakukan melalui tahapan : a. Konsep surat keluar d.iparaf secara berjenjang dan terko.ordinasi sesual tugas clan kewen.angannya dan d.iagend.a.ka.n oleh ma.slng-masJng unit tata· usab9 dalam ra.flgka pengend.alian. · b. Surat kelcar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dib.eri P.asaJ 9 ... ... - e Tin·gkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut : a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara. b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian Negara, disintegrasi bangs.a . c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan. isl surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki · tingkat keamanan sed.ang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemertntahan dan pembangunan. e. Surat biasa disingkat B, merupakan s.urat. yang mc.teri dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang ttdak berh.ak, • ... "' ·� .i ... 'II, Pasal 1.0 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. Amat segera/ki.fat, denga.n batas w.aktu 24 jam setefah su.rat dltertma. b. S.egera, dengan batas waktu 2 x 24 jam s.etelah surat diterlma . .c. · Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah su.rat diterima.. · d. Biasa, dengan batas waktu ma.ksimum 5 h.ari ke.rja. setel.ah surat diterima . Pa.s.a.1 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram. b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 7 (1 . � F. : :-�.';,"';>;;!:"" � ·0- : .; .: ._. .'l.i -.-..w, :... c. Penyecliaan surat berlambang negara berwama kuninq emas _ atau logo daerah berwarna dicetak di aras kertas 80 gram. d. Ukuran kertas yang diguna.kan untuk surat·menyurat adal.ah Folio/F4 (215 x 330 mm). e. U.kuran kertas yang digunakan u.ntuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm). · f. Ukuran· kertas yang digunakan untuk pldato adalah AS (165 x 215 mm). Pasal 12 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut : �; a. . Penggun.aan jenis huruf pica. b. ariaJ 12 atau disesuatkan denga.n keb.utuhan. c. Spasi 1 atau 1,5 sesuat kebutuhan. Pasal 13 wama dan kualitas kertas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwama putlh dengan l<uafltas balk. BAB III NASKAH DINAS ..... Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan Pasal 14 (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas : a. Peraturan daerah. b. Peraturan bupati. c. Peraturan bersama Bupati. d. Keputusan Bupati. Pasal 15 Bentuk dan susunan naskah din.as. s.urat. d.i. U.ngkun.g.a.n p.e.meri$.Jh daer.a.h Kab.upaten Lwwu Timur, terdiri atas : a. Instruksi. a b. Surat ed.aran. .. c . Surat biasa. d. Surat keterangan. � e. Surat perintah. .. f. Surat lzln, g. Surat perjanjian. � h. Surat perintah tugas. " 8 ,. . 1·: . -· :.··� ·n," ,, i. Surat perintah perjalal)an dinas. R j. Surat kuasa. .. '•"!\. . Surat un.danga.n. . Surat keterangan melaksanakan tugas. m. Surat panggilan. -- n. Nata dinas. o. Nata pengajuan konsep naskah d.tnas. p. Lembar clisposi.s.i. q. Telaaha.n sta.f. r. Peng.umuman. s. Laporan. t. Rekomendasi. u. Surat pengantar. . v. Telegram.· w.. Lembaran daerah. x. Benti, daerah. y. Berita acara. z. Notulen. . aa. Memo. ,t. ab. Daftar hadir. ... c ac. ·Piagam. ��. ...- ad. Sertifikat. ae.. STTPP. BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PFNJAB.!\.T • .. l , ��··.·.,.,.: ,· • ..,:.--:.•.,·',, ·,,-·1 · · -·· . i" l ,,., . l�J u, 1Luk oeuau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubun-gan internal antara atasan kenada pr.jrtbRt dun tinaknt di b::1.'.·.r:-:r::r.12. . .. C .i..' ', ,.; :1 ;:,:-..'.:, {i/�.� (.1.) c.i�11 c;..,�t (2) l��p bt:rauo µalld µeJdbat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima a pelimpahan wewenang harus mempertanqqunojawabkan k��ncf::i �r:Jt':t �'J::J .. .• Pasal 17 � 1) i-eraxsana tugas yang disingkat Pit merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas. J�:··.,_:p� r-·��--:!-·:-:!: c'·��;_,:·:.-� !./t· .... (�l:�·.!·.�.. i:,. 9 r!'r-!':'T............•,.--..-:"':',�""f"." -····" .: · .... .. ' .....•.· ..... --··· ... I ...t,i (2) Pit sebagai�ana dlmaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD . .: ·:-::: :-:· -.: ·_;·1 '·:,_: ·:.• :i. '(.�,. !_.,::·i_.:(u p;..'.ln··; !l:i':l�.; 1 (·.<.�11) ·1h::: . (.:S) �It sebag��ana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab at:as . dmas yang 1.11akukannya. naskah . i I i f.>as,d 18 r r : r.,' .. .. ·::·: ...···· .: .·.:;···j c:::·.!L):'L r-:;, n:·.,ri:r)·'.::,n p·;:.-.·� .:.:·�1"..�:i.�-:�:�: ;xi::� r�' ��·�,� ��t��fi��·:��:��.�:1.1g .µ�1101-,J�wng�naJ� �a�, ·..' ... , ..• 1 ... , .. ,., .,,,._ :····-· ·•:'"'• \·) ·" l.;_- ..• \..�ii 1 ,, •.••.•. , .. , ..• ·.I, .. ,....•... Pasal 19 i : ; .. : . . . . .. ; .: � ·.;., ;, ...··;;_�·,; ._,;·; p.,:j;_j�,...l: :.,C,,dUi�Jru U;l�u.�j��uw,1 LLA�oU. (2) : t fa i:i i g:.:i�:��J��t�e:!:��;�n�rs pemerint:ahan pada . li . . . . . . � . BABY Bagian Kesatu Ras.al 20 ! : , :. - ---.. · -"-"1" u,, ,u.... ";,._;..,_, •• u1w· n�uuJny�11i lt:rit:u,11 dahuiu cit(Jdldf. (2) Naskah dinf, dalam bentuk dan su.sunan ·,:arod.uk .hukum sebelum ditandatangani t0rfnhj'1 rt";"lhtrh I (1,r,,".':jJr n-,·-h t'r'li-:,!") r�Thy l� - ' '- I ' •.. • J' '�. : .... ,,. (..1� .i-�il..&I • .,.1\,,.1..,u�r·1i1ulld Ju1fo!\.S.Ud peda eyat (1) uan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. · ('i) r··F.": :L1 ·:·::; <·"":::r�:1 (:;,.--'.::··.·�! ;",:',,-1.:; :.'(."t (1) (��:.n Li';·:.'..(�-) r: ..i'1<.·,.:: .. .: ',. : ..l !.·.�·1·.;.:11 _ . -- -·.J··· :_._,.�_.:. ;..-.., �u.i��w.�j""·,yui,;,un <JW� mucii.c.til maLeri, suostansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. (5) J. ··�.•..4.4.• , 1,�,o, �i; u.a.n b. Paraf koorc.Unasi. Ua.gian Ktdua Penulis.an N.ama (1) _Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas : 10 . ;•·. :(... .. . . "!· ; -..:; ,u ............�. ,�ul •u• i , J.u5�,,.•• • 0i, aas Ji LingkungaJJ Pemerintah Kab.upaten Luwu Timur (1) Bupati menan.datangani naskah dinas dalam b.entuk dan s.u.sunan produk hukum sebIJar..rr:1tca1lrnan a(1 d"m�!J1.,�,1 ·r·r�-f· .. ' - ' .. �-, ..... j ·�t ,, d,.aC;.1lcatrn p·c:,..t.\"..:i�·.1I. 1 ·A·t \-.Jyc..i.,t.....(,J..') Jt..'•....•.,.-:J:·•-.<t,1:1...: i·.-·:tt-,.. !,.(l' h. peraturan bupati; !....... _ .. , "<•' ,.. •• ... �. • .._ 1 . . . '.. - , • :-·. � . f • , .. 1, • �, ..,. . \ I - . t I -� � v, � i : u. Kt:µWtusan bupan, - ..-..". (�) ri.:·f·, ... i,; �-n-.rr-·:·.1; :_:;·�·"': :,: 1·.·.::·1:<:h d'.iF:'. ·.t:'>:"1 L·i_�·-,::�·'.·: c':: . ._._, ... : ••• u, ,u YH1,ui'-!UU uoiam �dSdj 15 terdut atdS : a. instruksi; b. r: T' r· i , .... • -1 i ••• t ..._ , t_ '- surat edaran; c. surat biasa; . . .... . ' :. I I• e. surat perintah; f, surat izin �· �1.,,1 ...... µ._,Ju• ij,ul'lj h. surat perintah tugas; ,,, ,_• e . ! '• ... : ....... j. surat undangan; k. surat 'keterangan melaksanakan tugas; m. nota dinas; p. laporan; ' ' . • • • • ' � . f •• : r. telegram; s. berita acara; u, piagam; v. sertifikat; dan \',t. � I i I.,. I�•. 1 1 Pasar 23 (1) Bupati mendeJegasikan pe.nand.atamganan p..err;z,.nan dibidang pe.lay;,nan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. �2J Peoye!enggaraan penzman s.e.bagai.mana .dimaksud pada ayat (1) secara · fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPO yang bersangkutan. , "' \ • • • •! .... \ . - --'-'�.;, ... •••·..,;I'-' ... ;11,u,..;...1.Ju �U;Uill �cJ�ul Li Leru,n alas; a. surat biasa; c. surat perintah; .. .·., f. surat keteranqan melaksanakan tugas; h. lembar disposisi; .j . - � k, rekomendasi; dan (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas menp,1ti : - . .. .. , 1,·: � ·��':-�.',� !'.·.� ..:�: .. �·.·\ •'-v.,.;�.d�.�.1·1; .�d b. ·dalam bentuk dan susunan surat seba_gaimana dimaksud dafam Pasal 15 · terdiri atas : . . . .... .•·• :_. .• t...,: f •. , :, 2. surat biasa; :. j 'i. surat perintah; 5. surat izln: 7. surat keterangan melaksanaka.n tugas; �. iernoar disposisi; 10. pengumuman; ·: ' . � ... _: '. : . ) ; 12. beri.ta acara; ..... i . .:,1,..1 �;1 i1\.uL. 12 • • .. ·•• • ,. � ·� �· • I/-�· •" " .• , .. ,-� : . '<;: ··.·····.-.··· •""·:·:· ·r.··.\�"';·.�.· . Pasal25 (.1.J ;:,�K, elda is uaeran menanda.tangani naskah dinas datam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.5 ten:Uri atas : u. �uraL xeteranqan; e, surat perintah; e. surat perjanjian; \;I· .:.,...;, .... � t-J�I ;. , Lo; 1 i-J(.;' Juiu, ac.Jt I uinas; h. surat kuasa; . . -.. , ··- ·' · .... •, j. .surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; i, ., .: ' . I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; - n. lernb-ir rfi5:-"�::i; -...,. "''-''-'._.11�1 I .:1\.UI i p. pengumuman; -# r. rekomendasi; s. surat p�ngantar; . '.. •·-'·--· ,,., :, u .- berita daerah; v«. notuien; x. memo; : ! . ·-.. I . �- ' . ; z. - s.ertifikat. (2) sekretans Daerah atas -nama B.upati menandatangani naskah dinas yang m.eUputi : I•> :l:,·_."I '�_: �·i°l i•.·.Jut-'U�1• ; ' UUj} :. b. da-lam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 . terdiri atas : 2. surat biasa; 3. surat keternnC)an; 5. surat izin; - --····· ·-·-. -�-�-- ,· .... ,. I • '1 1. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 10. surat panggilan; 1 J.. note dina�; 13. telegram; 15. piagam; 16. sertifikat; dan Pasal 26 .. _:·i .... ..', ..•. J_.;,: :,...::..,;, ... .-. �;.iu$ Jo;i.J,11 L�ntuk J"n !:iUSunan surat sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 15 terdlri atas : u, 111.J"u j)�, 1gojua1, kousep na!>k.dh dmas, c. lembar disposisi; fl . e. laporan: f. surat :--'en12ntc:r; h. memo. .c-·i) ,'\Ji��i"i u��:j nu111a SeK1dc.1ri!> Dderal1 menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 15 terdiri atas : b. surat keterangan; c. · e. surat p.�rintah pe.rjalanan dlnas; g. surat panggilan; h. not::, r.ir."3$; j. laporan; .• f. _\ ••• 1 : -· , r ,., '.., I I. daftar hadir. �! •. ,·.········ s- . - f' Staf-ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana • ··., t .. t _ ·�� , .. : .4� -. , I; �·� .. 1.:.:·: -� �:.' �--)· '..�� f �4ll;D : a. nota pengcjuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 terdiri atas : • _,_ I b. surat keterangan; e. surat perjanjian; t f • • - • t t ' : ,o '" Jo • • ' I : • .. � • . g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa: . ... .. ; -· .. l • ;,.; -·; ·, j. surat keterangan melaksanakan tugas; .... ·, 1. nota omas: m. nota pengajuan konsep naskah dinas; .. . ' • .., - -·. ! o. telaahan staf; y. &<:sµu1c.m; r. rekomendasi; t. m.emo; • !' ,, .... \ '. : . ' I _... a. datarn bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebaqalrrrma dimJ��ud r':�':Jrn PJs:J :s • ' ' 1. surat biasa; 2. surat keterarvjan: 15 ·f . :·• 4. surat undangan; dan r I. i ,• .&..,1 (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati 'f ,··- . •, ,,- .. ; a, s.urat bia.sa; I • • • ':· ! • - -. , .. : � I,-'. • . -, ; c. penuumuman: d. laporan: f. piagam; (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat �-c�Jr'!JiT!�rJ d:'1�;-"!r-: 1,., (�·-1 � :� p��=:i 1.: t�.-rc::d �/�:. ; - �# b, surat keterangan; c, surat izin; P. g. surat perintah perjalanan dinas; i. s.urat undangan; I.. nota dlnas; n. o. ,-\· e It lembar disposisi; j* -�, I� '-' • I ·, U j I I u I ii laporan; ·.., .. ii • .:..:-'/ : -• ' • ,• I 1 ·, ' • � ' ,• s. benta acara; t. memo; dan •... I 1 ·-· '-"' � "-" -.4 t I i ._.,..\,.At I t 16 �L) .:Jt:�'=Lan.:; Ut-1k.U etas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi ; a. dalam benttik dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan terdiri atas : 1. surat btasa: , i3. . s.urat perintah . ."1'· ,.�--�.�·':: ! !•"\-.- ,.:·.-· .-,'' . :1 :·i :.:.;--:,:-;(;_;.�-�,;·;�/.,.ii fL:'.;". ,1 c: .. :.;...; ,.,... �;:. :, .. _·: - · ..�:.;;.:..� .:.. ....... .:.;��.;,i;._.;,� �1.-,·,al'-JuJ uillam Fus"'-a J.!> terum etas : a. surat biasa; • r " • . • . • i I • , .' c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; . . , .. : . - ' : ., : .., (.. :L; ,�; . ' L ·.�:i:..U:� (..'.);") f. ,.., ..I.· -; i. .. - k. (.' surat kuasa; .... , ., ... � •• f ,---:, • ,.9\. -··- ··�.. ' 'I !t, • -··); '': ��· ""� ;,�"�"..mgau mt!idksanakan tugas; surat panggilan; nota pengajuan konsep naskah dinas; . . . .. ;_._, .... �, 1-..i I �lo.I.al/ n, pengumuman; p. rekomendast, 'i' .. l ··-; \...�·. s, daftar hadir. �.;.j h"-'-'""'ci uVi cimas/uadan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas daJam bentuk dan susunan su.rat sebagaimana dimaksud dalarn Pasar 15 ··�·;·1�;·i r'...'.'''"'. : " b. surat keterangan; ,· .... _._., I r: d. nota dinas; dan 17 . .. i '!.. -. :·! ··, .. : -, ., ,· •. , '.. ,t .... .(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat a. surat biasa; b. surat keterangan; . . . . . . ' .. : '· . ,; d. surat kuasa; � • • f " t ; ·: I ! . , • i .. '; • �· i : r. , 10La dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; i. telaahan staf; • ........ ,v, uui'i I. daftar hadir. ( ....1 ��;". \.ol.UI ., di.us i 1an-1d t\t!paia SKPD menandatangani naskah cmas oalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : u. �u1 al t\el.c:, dBYdfl; c. surat perintah; e. daftar hadir. a. surat biasa; b. surat keteran=m: v. • -- - i - � r' - • • • ; li.U. ' ; d, s.urat'. izi.n; r, surat perintah tugas; g. surat perintah perialanan dlnas: i. surat undangan; 1\.. �w c.iL µa, 1gyHdn; I. nota dinas; ···, ... ' ' t ' • )8 n. lemoar disposisi; ,!• o. telaahan staf; .... " q. . . :.: t. : .�--··,; laporan; ,. ..• . 1· � ,. ·'··.··:· ' s. t;.�riLd acera; t. memo dan . . .. :1. (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan :-·· ···; ... a. surat biasa; b. surat keterangan; : .. ·.: • .. ,: ·: :; 1.i. d. surat undangan. I � •. • ,. ' � : .... � J -·· _) (1) Kepafa Bagian, kepala bidang rnenandatanqanl n1:-,:Jh din-:1s d2!.:1rn b�n�:_J c!Jn - -e a .. surat perintah; b, nota dmas: . . . .. : .••.. •- -• '.;;)""'J._._.,, ''"'' 1-1.._;., 11� ..m,"'6.i I J,; ,��i d, lembar disposisi; •. I .. ! I • , I � •. '· •' , ; ! r. laporan: dan g. daftar hadir. (l) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk d.an s.us.unan surat sebagaimana dimaksud dafam Pasal 15 a. . sura; uiasa; b. · surat keterangan; d. nota dinas; dan e, daftar hadir. Pasal 34 . ,; .:,_- ' .. ii·.:_, . .:.1'"" :.,��::�li i::li:�.;; d�;ui11 L...;.i..• LLlk Jui, :.iu��rkJn ::,Jfdt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. surat perintah; .. '· • • • - .. • • ; '- f : , e. surat perjanjian; f. surat perintah t1 ?Y'S.: h.. s.urat kuasa; : ' � , I . . . . �·, ' . - . .. '. 1,. �-•. I •·' ! I I,' j, surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; � . •· . ' • • I •• ' , • - .......� I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; o. reieeuan stat; p. pengumuman; r. r ...), rekomendasi; berlta daerah: u. memo; dan .. t f . .. � . -· : ... ,..·. l •I •••:;_,•. i!; • (2) Lurah/Desa atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan r'l"t'n-in r-i•r-� r:'::'t... ... ;:-,j, "' •.. , ... ;-. .,•:r�""lf''"'l.,..J r"�·:'.··,-,.., .-, ,.-.! � '.: 'r .. r;r: I· "' ...J ..., ..... ...) ., '"''• ... •'- ... 11 ••• J._ •• 1;. ........ - ..... _. ·-·�·-···�. (. _ • ..._._.- J • iJ. �ui"ul i..ilu�dj · b. surat keterangan; '-·. • • I , ; t • I ' I j I \ .. - d. surat undangan. c. daftar hadtr. Baglan Keempat :• Pendelegasian Pen.andataaganan Naskah Dinas -; � (1) Ketentuan mengenai gendelegasian p.en.andatanganao naska�.£1.!Dss diatur dalarn peraturan bupati. (2) PeJaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan bupati. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas :·• Pasal37 (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwama hitam. (2) Tinta yang digunak.an untu.k pen.andata.nganan dan paraf naskah drnas b.erwam.a .blr.u. tua.. (3) linta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dlnas berwama merah• .. ....' ·•··p ,. • BABVI STEMPEL B.agi.a.n Kesat.u leni.s Pasal 38 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri. atas : a. stempel jabatan; d.an b, stempet perangkat daerah. Pasal39 (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempet jabatan bupati. (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas tanda bintang. 21 Pa.sal 4.0 Stempel p-erangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan atau tembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperfuan tertentu; dan c. stempe) UPT. Bagian Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isl Pasal41 Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran. Pasal42 - ... � ·. . t • Ukuran Stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi ; a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel p.erangkat daerah adaJah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran datam maksimal 1 cm. Pa.s.al 43 (1) Ukuran .stcmpel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah Ung.karan luar stempel Jab.atan dan stempeJ perang.kat daerah adalah 1,8 cm; b. ukura,n garis tengah lingkaran teng�h s.te.mp.el j�batan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam sternpet jabata.n dan stempel perangkat · daerah adalah 1,2 cm; dan d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenlsnya • 22 . . ?', ...... q . -.� • -- . t Pasal44 (1) Stempel jabatan berisi nama jabata.n dan menggunakan lambang negara den.gan pemb.atas tanda bintang• (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dlm.aksud dalam Pasaf 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama S.KPD yang bersangkutan. (3) · Stempel UPT sebacalmana dimaks.ud dala.m Pa.sa.l 40 h.uruf c, bensi nama pemerintah kabupaten, n.ama SKPD da.n nama U.PT yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal45 (1) Pejabat yang berhak mengg.unakc,n sternpel jabatan sebaqaunana dtmaks.ud datarn Pasal 38 huruf a, bupatijwakil bupati. (2) Pejabat yang berhak menggunakan sterilpel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala S.KPD, kepala lembaga laimya, kepala UPT atau peJabat yang dlberl wewenang. Pasal46 (1) Perangkat daerah kab.upaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebaga-imana dimaksud dafam Pasal 38 huruf b, meliputi : a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan: d.an g. lembaga lainnya. Pasal 47 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwama ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatanganl naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasa..148 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah. (2). Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. 23 ,.... -, .. (3) Unit yang membldanql urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .bertanggung jawab atas· penggunaan stempel. (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyirnpan stempel sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kep.utusan kepala SKPD • Bagian Kelima Pengamanan Pasal49 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di fing.kungan pemerintah daerah Ka.bupeten Luwu Timur, menggun.aka.n kc.de.• (2) Ket:entuan lebih lanjut mengenal standarisas.i kode pengamanan · stempeJ sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlatur tersendiri oleh bupati. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagfan Kesatu Jenis Pasal 50 Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur : a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 51 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupatt/wakif bupati meng.gunakan : a. lambang negara berwama kunlng emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk clan susunan procluk hukum; b. · l�mbang negara berw.ar;na kuning. emas dan d.itempatkan dibagian tengah atas serta a1amat dan nemor telepon, nemor faksimlle, web site, e-mail dank ode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk l'!laskah din.as daJam bentuk dan susunan surat. (2) Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupate.n Luwu limur memuat sebut:an pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. (3) Kap naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pas. 24 �. .._ - ..-.... ... (4). Kop naskah dinas kelurahan/desa memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, keluraha.n/desa, alamat, nornor telep.on, numor fakslmife, website, e• mail dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 52 (1) Kop naskah dinas sebagaimana di.mak.sud dalam Pijsal 51 ayat (1), elig.unaan untuk naskah dinas yang ditand.atangani oleh bup�ti/wakil bupati. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain ya.ng ditunjuk. (3) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 53 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati. · BABVIII SAMPUL N.ASKA.H DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 54 Jenis sampul naskah dinas di H.ngkungan pemerintah daera.h Kabupaten Luwu Timur terdi.ri atas : a. sampul naskah dinas jabatan: dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi PasalSS Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang. 25 .._ _.JJ·' Pasal 56 (1) Ukuran sarnpul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dlnas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi : a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjan:g 35 cm dan lebar 25 cm; c. samp.u1 s.eterigah folio denga.n ulwran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d, sampul seperempat foJio dengan ukuran panja.,g 28 cm dan lebar 14 an. (2) J.enis kertas sampul na.skah dinas sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan wama : a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan b. colclat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pesal 54 huruf b. · Pasal57 (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwama kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, nomor fakstmlle, website, e-mail dan kodepcs. (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerlntah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksi.mile, website, e-man dan kode - � � pos dibagian tengah atas. • (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD clan UPT yang ,: be�ngkutan dan alamat, nomor telepon, nornor fa.ksimile, website, e-maH dan ko.de p.os dibagian tengah atas. BABIX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal SS Jenis papan nama di lingkungan p.emerintah daerah Kabupaten Luwu limur terdiri atas: a. papan nama kantor bupati; dan b. papan nama perangkat daerah. Ba.gia..n Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 59 • P�pan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwli nmur sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang. .. 26 J!'' Pasal 60 Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebaqalmana dimaks.ud dalam Pasal 59 disesuai.kan den.gan b.esar bangunan. Pasal61 (1) Papan nama di lingkungan pemerlnta.h daerah Kabupaten L.uwu Timur sebaaatrnana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos. (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luw.u 11mur sebaqalrnena dlmaksud dalam Pasal 5.8 h.uruf b berlsi tullsan pemerlnta.h kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepor:' serta kode pos. (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan na:na kantor bupati, perangkat daerah sebaqatmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati. Bagian Ketiga - Penempatan Pasal 62 - °.""' . •, • • Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. Pasa163 . Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap, atau satu. komplek, dibuat dalani satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD. IAI.JX PERUBAHAN DA.N PENCAB.UTAN Pasal 64 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menan.datangani naskah dinas seb.a.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku..kan oleh peja.bat yan_g menetapka.n, mengeluarka.n ata.u pejabat di atasny.a • BAB XI PELAPORAN Pasal65 (1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubemur. 27 ......r.•:-.•••·..-t••. ·-.. · ... u ..... • • ·•·· ,.... • ....4 "to . BABXII PEMJBNAA� DAN PENG.AWASAN Pasal 6.6 per,gaw.asan tata djnas B.upati memberikan pembinaan dan pengg.unaan naskah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luw1r Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB XIII KETENTUAN PENUTU.P Pasal67 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di llngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 68 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan . Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.
85

izin usaha

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10, TLD NO.87

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
37 HALAMAN

PAJAK

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009.
5 halaman

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366); 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491); 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664); 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12//2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sulawesi Selatan
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul. 10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk. 13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang. 14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha. 18. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri. 19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 21. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang Bupati untuk tingkat kabupaten. 24. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementarian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2012. (2) Alokasi Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan. (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya. Pasal 4 (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat sambil menunggu penetapan oleh Bupati atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan. (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulanbulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun. BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5 Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen. Pasal 6 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut: a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masingmasing wilayah. c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam pertauran ini. (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten. Pasal 7 Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan: “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang Dalam Pengawasan Pasal 8 (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan. (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 9 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : - Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg; - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg; - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg; - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg; - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : - Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg; - Pupuk SP-36 = 50 kg; - Pupuk ZA = 50 kg; - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg; BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 10 Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 11 (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya. (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Pasal 12 (1) KPPP di Kecamatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KPPP Kabupaten. (2) KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2012.
15

IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemanfaatan Hutan HAK

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha dibidang kehutanan sebagaimana yang terkandung dalam jiwa otonomi daerah maka perlu adanya pengaturan Izin Pemanfaatan Hutan Hak di wilayah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.
1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 3. Undang–undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 4. Undang–undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4696); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut–II/2006 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut–II/2006 tentang Pengunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Hutan Negara; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut–II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menrti Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/ 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut–II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut–II/2006 tentanng Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut- II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ialah : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. 5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan Pengelola Keuangan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tujuan Izin Pemanfaatan Hutan Hak : 1. Untuk Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka mewujudkan usaha dalam bidang Kehutanan. 2. Untuk pemberian Petunjuk dan Cara Izin Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta Daerah. Pasal 3 Ruang Lingkup Hutan Hak adalah Hutan tanaman yang berada di Luar Kawasan Hutan Negara yang telah dibebani hak milik sah atau titel hak sesuai ketentuan yang berlaku dan berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. BAB II P E R I Z I N A N Pasal 4 (1) Setiap pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mendapat izin dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat serta bukti kepemilikan. (4) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan. b. Sertifikat Hak Pakai. c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya. Pasal 5 Pihak pemohon dan Instansi Terkait bersama–sama Pemerintah setempat melakukan inventarisasi tegakan dan volume dengan memperhatikan kondisi topografi pada areal yang dimohon dan memberi batas yang jelas tentang areal yang dapat dieksploitasi. Pasal 6 (1) Intensitas inventarisasi dan cruising untuk hutan milik dilakukan seratus persen. (2) Biaya pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan batas tersebut di atas dibebankan pada pemohon. (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Hasil Inventarisasi dibuat dalam bentuk laporan dan berita acara pemeriksaan (BAP). Pasal 8 Berdasarkan laporan hasil inventarisasi dimaksud Pasal 6 dan pasal 7 untuk volume kayu diatas 50 meter kubik , Kepala Dinas Kehutanan memberikan Pertimbangan Teknis kepada Bupati untuk menerbitkan izin pemanfaatan kayu tanah milik atau menolak permohonan. Pasal 9 Izin Pemanfaatan kayu Yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan untuk melaksanakan penebangan, pengumpulan kayu bulat, pengangkutan dan pemanfaatannya serta penanaman kembali areal bekas penebangan. (1) Setiap pengangkutan kayu hasil tebangan dari hutan hak harus diberi tanda tok KR pada bontos kayu oleh Petugas Dinas Kehutanan. (2) Pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan. Pasal 11 Izin yang diberikan tidak dapat digunakan sebagai jaminan bank dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Pasal 12 (1) Izin pemanfaatan yang diberikan pada masing – masing pemohon berdasarkan luasan kepemilikan dan disesuaikan dengan rencana lokasi penebangan dan target produksi tiap kecamatan. (2) Jangka waktu pemberian izin dapat diperpanjang apabila kewajiban – kewajiban yang ditetapkan telah dipenuhi dengan ketentuan potensi tegakan masih memungkinkan untuk dieksploitasi. Pasal 13 (1) Izin diterbitkan oleh Bupati dan diberikan kepada pemilik hutan hak. (2) Bupati menerbitkan izin dengan volume perizinan di atas 50 meter kubik kayu bulat atau diatas meter kubik kayu olahan. (3) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati dapat menerbitkan izin dengan volume di bawah 50 meter kubik kayu bulat atau di bawah 25 meter kubik kayu olahan. Pasal 14 Pemanfaatan kayu pada areal hutan hak harus memperhatikan aspek lingkungan berupa bahaya erosi, longsor dan banjir. BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMBERIAN IZIN Pasal 15 Kepada pemegang izin diwajibkan : a. Sebelum melakukan eksploitasi pemegang izin diwajibkan membuat persemaian atau penyiapan sejumlah bibit sesuai dengan luas areal hutan hak yang akan dieksploitasi atau ditebang. b. Pemegang izin diwajibkan menanami kembali areal yang telah dieksploitasi atau ditebang dengan jarak tanam sesuai dengan ketentuan hutan hak. c. Jenis tanaman yang akan ditanam pada bekas tebangan disesuaikan dengan kondisi lahan dan tempat tumbuh. Pasal 16 (1) Semua kayu hasil tebangan dari areal yang diberikan izin harus dibuatkan Laporan Hasil Produksi oleh pemegang izin yang diteliti dan disahkan oleh petugas Kehutanan. (2) Kayu hasil tebangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan atau diangkut ke tempat lain (industri hulu dan hilir). Pasal 17 Terhadap semua kayu hasil tebangan dari areal diberikan izin dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 18 Kepada pemegang izin dilarang : a. Menebang atau memungut kayu melebihi target dan waktu yang telah ditentukan. b. Memungut atau menerima kayu dari luar areal yang telah ditentukan. c. Menebang pohon pada areal yang dilindungi yaitu tepi jurang dan kiri kanan sungai selebar 25 meter dari tepi sungai dan sekitar tepi atau air dan wilayah yang telah ditetapkan untuk tidak boleh ditebang sesuai hasil inventarisasi. d. Penebangan dilakukan secara selektif dengan ketentuan pohon yang diameternya dibawah 15 cm dilarang ditebang. Pasal 19 (1) Pemegang izin setiap bulan wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). (2) Pemegang izin setiap bulan wajib melunasi pembayaran Retribusi Perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dengan upah yang wajar dan disepakati kedua belah pihak. Pasal 20 (1) Retribusi Perizinan hasil produksi sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per m3 untuk kayu bulat dan 11.000 (sebelas ribu rupiah) Per m3 untuk kayu olahan. (2) Bagi pemegang izin diwajibkan untuk membayar lunas Retribusi Perizinan sesuai dengan hasil produksi. (3) Besarnya Retribusi Perizinan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu yang dilaksanakan oleh petugas kehutanan beserta pemegang izin. (4) Bukti pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dan BAP menjadi dasar untuk terbitnya surat angkutan kayu (SKAU). BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 Terhadap pemegang izin yang tidak memenuhi ketentuan – ketentuan di bawah ini dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Bagi yang melanggar Pasal 18 huruf b, c dan d serta Pasal 19 Peraturan ini dikenakan pencabutan surat izin. b. Bagi yang melanggar Pasal 16 Peraturan ini dikenakan sanksi penangguhan proses pelayanan administrasi. c. Bagi yang terlambat dalam pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dikenakan sanksi penghentian pelayanan surat angkutan kayu. BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan menerima keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan . b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkaan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan. i. Memanggil seseorang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Kepala Dinas Kehutanan, Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan operasional lapangan pelaksanaan kegiatan secara rutin dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang berlaku. Pasal 25 Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penebangan hutan hak serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 27 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2007.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT